Tiga Opsi Pelaksanaan UN 2011 dari DPR

Polemik ujian nasional (unas) masih berlanjut. DPR melalui panitia kerja (panja) unas memberikan tiga pilihan pada Kementerian Pendidikan Nasional (kemendiknas) untuk pelaksanaan unas tahun depan. Ketua Panja Unas Rully Chairul Azwar mengungkapkan, opsi pertama unas tetap berjalan seperti tahun sebelumnya. Fungsinya sebagai penentu utama kelulusan siswa. “Tapi konsekuensinya, nanti unas tetap akan jadi kontroversi di masyarakat,” terangnya dalam Lokakarya unas di Jakarta, kemarin.

Usulan kedua dari panja, lanjut Rully, yakni berjalannya unas disertai dengan syarat adanya penyempurnaan terhadap potensi kecurangan, pengawasan, dan memperbaiki kualitas standar mutu pendidikan. “Cuma bagaimana mencari solusi terhadap formula unas di daerah yang Standar Pelayanan Minimun (SPM) nya rendah,” katanya.

Terakhir, legislator dari partai Golkar itu mengusulkan penyelenggaraan unas dilakukan hanya untuk pemetaan standar mutu satuan pendidikan. Artinya unas tidak lagi sebagai penentu kelulusan siswa. “Sulit mengevaluasi mutu pendidikan nanti, sebab tidak ada standar yang baku secara nasional,” terang Rully.

Sementara itu, kata dia, titik lemah unas yang dihadapi dilapangan antara lain terkait standar mutu pendidikan antar daerah yang belum sama. “Perbedaan mencolok dalam ruang kelas, guru, sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan,” katanya.

Penyelenggaraan unas secara serentak, kata Rully, menyebabkan sebagian besar pengawasan, percetakan, dan distribusi soal mengalami kendala. Wakil ketua Komisi X DPR itu juga menyampaikan bahwa penentuan materi unas belum tepat. “Padahal masih banyak sistem pendidikan yang menggiring siswa untuk menghafal tanpa membiarkan siswa memahami persoalan,” lanjutnya.

Rully mengatakan, dampak ketidaklulusan unas sangat mempengaruhi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kata dia hasil Panja unas menganggap, hasil unas membawa dampak psikologis yang berat. “Beban itu akan menghantui siswa yang akan menghadapi unas juga siswa yang tidak lulus unas,” tuturnya.

Wakil Menteri Pendidikan (Wamendiknas) Fasli Jalal menegaskan, bahwa akan ada unas tahun depan. Hanya saja, pelaksanaannya akan terus diperbaiki, sesuai dengan evaluasi unas tahun ini. “Apa kekurangannya, nanti akan kami upayakan agar bisa lebih baik untuk tahun depan,” tuturnya.

Mantan dirjen pendidikan tinggi (Dikti) itu mengaku, belum bisa menentukan tiga usulan panja unas DPR. Sebab, pihaknya masih akan membahasnya secara internal. “Yang pasti sejak evaluasi unas beberapa bulan lalu, kami sudah salurkan anggaran intervensi untuk memperbaiki unas tahun depan. Kita lihat bagaimana nanti perkembangannya,” ungkap Fasli.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi mengumumkan, rencana unas SMA,MA,SMALB dan SMK akan dilaksanakan pada 4 hingga 9 April 2011. Menyusul untuk tingkat SMP,MTS dan SMPLB akan dilaksanakan pada 11 hingga 14 April 2011. Sedangkan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) direncanakan dilangsungkan pada Mei 2011.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011
Manjurkah 3 Opsi Perbaikan UN dari DPR?

Tiga opsi yang ditawarkan Panitia Kerja Ujian Nasional (UN) DPR RI diharapkan bisa dijadikan solusi untuk mengatasi titik-titik lemah tersebut.

Opsi pertama adalah, UN tetap berjalan seperti tahun lalu dengan fungsi sebagai penentu kelulusan siswa dan untuk pemetaan standar mutu pendidikan di Indonesia.

Opsi kedua, UN tetap berjalan seperti saat ini dengan syarat penyempurnaan terhadap beberapa hal. Kita harus mencari formula terbaik UN sesuai fungsinya sebagai penentu kelulusan dan metode pemetaan mutu pendidikan nasional.

Opsi ketiga, UN dapat dilanjutkan hanya sebagai sarana pemetaan standar mutu satuan pendidikan di tanah air. Artinya, UN tidak lagi menjadi penentu syarat kelulusan.

Opsi terbaik harus memenuhi beberapa faktor, yaitu rasa keadilan, mengatasi kecurangan, meningkatkan standar mutu satuan pendidikan dan standar mutu pendidikan di tanah air, serta mengurangi resistensi masyarakat akibat berbagai kelemahan dari penyelenggaraan UN.

Panja UN DPR RI menyatakan telah menemukan sejumlah kelemahan pelaksanaan evaluasi akhir siswa tersebut. Kelemahan tersebut di antaranya terkait standar mutu yang belum merata antarsatuan pendidikan sehingga tidak adil jika UN dilakukan dalam kondisi belum seragamnya mutu pendidikan.

Evaluasi akhir belajar bagi siswa SMP/Mts, SMA/MA, SMA Luar Biasa dan SMK tidak dilaksanakan secara serentak dan diseragamkan antara satu daerah dan daerah lain, karena masih ditemukan sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya, demikian disampaikan Panja UN DPR RI yang diwakili Rully.

UJIAN NASIONAL