Kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kab. Bandung Barat (KBB) 2011 yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencapai 2.744 orang. Angka usulan tersebut lebih besar dibandingkan usulan tahun 2010, sebanyak 1. 485 CPNS. Kendati usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah, namun pusat yang akan menentukan besaran kuota CPNS untuk daerah.

“Kita sudah mendata kebutuhan CPNS di setiap SKPD. Pada perinsipnya sudah siap tinggal dilaporkan ke Bupati untuk kemudian di kirim ke pusat,” kata Kepala BKPP KBB, Wandiana, S.H. Minggu (22/5). Read the full story

Kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kab. Bandung Barat (KBB) 2011 yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencapai 2.744 orang. Angka usulan tersebut lebih besar dibandingkan usulan tahun 2010, sebanyak 1. 485 CPNS. Kendati usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah, namun pusat yang akan menentukan besaran kuota CPNS untuk daerah.

“Kita sudah mendata kebutuhan CPNS di setiap SKPD. Pada perinsipnya sudah siap tinggal dilaporkan ke Bupati untuk kemudian di kirim ke pusat,” kata Kepala BKPP KBB, Wandiana, S.H. Minggu (22/5). Read the full story

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen semula sangat memberikan angin segar bagi guru honorer karena menjanjikan masa depan bagi guru-guru honorer. Namun setelah 6 tahun sejak lahirnya UU Guru dan Dosen tersebut nasib guru honorer nyaris tidak ada perubahan.

Menurut Tia Irawan, Koordinator Aksi, ada beberapa persoalan guru honorer saat ini di Jawa Barat antara lain rendahnya tingkat kesejahteraan guru honorer padahal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pada Pasal 14 Ayat 1 huruf a disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprosionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Read the full story

SAAT ini pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun sejumlah lembaga negara nondepartemen sedang menerima lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Lowongan tersebut tentunya berdasarkan analisis kebutuhan pada posisi masing-masing.

Pada setiap penerimaan CPNS, animo masyarkat untuk mendaftar sangat tinggi. Formasi CPNS yang hanya beberapa orang diperebutkan ratusan, bahkan ribuan orang. Ada yang berkali-kali mengikuti tes CPNS tidak putus asa untuk terus mencoba bersaing dengan pelamar-pelamar baru. Read the full story

Panitia terpaksa menggugurkan lamaran sejumlah pelamar CPNS karena menggunakan ijazah hasil scan.

“Tentu saja itu tidak sah, karena yang kita butuhkan adalah legalisirnya lengkap dengan cap basah dari perguruan tinggi bersangkutan,” ungkap seorang anggota panitia penerimaan CPNS Kota Tasikmalaya, Kamis (25/11). Read the full story

Pendaftaran mulai 12 November 2010

* Total formasi CPNS se-Jabar 4.800
* Rinciannya: – 2.034 untuk guru
- 1.368 untuk tenaga teknis
- 1.398 untuk tenaga kesehatan
* 5 kota/kabupaten tidak membuka lowongan: yakni Kota Banjar, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta. Read the full story

Sebanyak 234 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus ujian seleksi pelamar umum CPNS Kab. Sukabumi 2010, menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS. Penyerahan SK pengangkatan CPNS tersebut, secara resmi diberikan oleh Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya, M.M., di aula kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Sukabumi di Palabuhanratu, Jumat (28/1).

“Dalam acara penyerahan SK pengangkatan CPNS ini, semua peserta sebanyak 234 orang, hadir dalam acara ini sekaligus menerima secara resmi SK pengangkatan dari Pak Bupati,” kata Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Sukabumi, Mubtadi Latief ketika ditemui di kantornya di Palabuhanratu, Jumat (28/1). Read the full story

Sejumlah aktivis mahasiswa menggerudug Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis dan DPRD Ciamis, Selasa (1/2). Massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis menunut penuntasan dugaan kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNSD serta mempertanyakan kenaikan biaya perjalanan dinas wakil rakyat sebesar Rp 2,7 miliar.

Massa yang membawa poster dan spanduk berisi tuntutan trasnparansi penerimaan CPNS, juga meneriakkan yel-yel anti korupsi. Sebelum masuk ke halaman Kantor Pemda Ciamis, mereka sempat tertahan di depan pintu gerbang. Setelah dilaksanakan negosiasi, akhirnya para demonstran diperkenankan masuk dengan mendapat pengawalan anggota Satpol PP. Read the full story

Sebanyak 495 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemkab Bandung menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS. Pegawai berasal dari pelamar umum 244 orang dan pengangkatan dari tenaga honorer (TKK/Tenaga Kontrak Kerja) 231 orang dan tenaga dokter 20 orang.

“Sebelum penyerahan surat keputusan menjadi PNS, kita telah melaksanakan tahapan pendaftaran, seleksi pengumuman seleksi dan proses usulan pengangkatan CPNSD,” kata Bupati Bandung H. Dadang Mohamad Naser, di Gedung Korpri-Soreang, Senin (11/4). Read the full story

Pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Cirebon disinyalir tidak sesuai prosedur. Pasalnya, formasi yang ditetapkan tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat (28/1). “Formasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan kota Cirebon. Bukankah ini malah merugikan daerah, karena membayar gaji pegawai yang tidak jelas kebutuhannya untuk apa,” ungkap Cecep Suhardiman, anggota Komisi A DPRD Cirebon. Read the full story