Setelah hasil UN diumumkan, diketahui kelulusan UN di DIY turun drastis. SMA/MA dan MA/MAK dari 93.30 persen pada tahun 2008/2009 menjadi 76.30 persen di tahun 2009/2010. Tingkat SMP/MTs dari 93.46 persen pada tahun 2008/2009 menjadi 78.01 persen di tahun 2009/2010. Banyak pihak curiga hasil buruk karena jujur.

Tidak bijak menyikapi hasil UN yang demikian dengan cara yang berlebihan. Tetapi juga tidak keliru kiranya jika banyak pihak merasa jengah dan kemudian mengutarakan kekagetannya dengan mengajukan pertanyaan, sudah seburuk itukah pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang konon menyandang predikat daerah tujuan pendidikan terkemuka ? Read the full story

Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh mengatakan pendidikan HIV/AIDS dan pendidikan seks akan dimaksudkan kurikulum setiap jenjang pendidikan. Hal itu dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pemberian informasi sekaligus pencegahan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS.

“Usia yg potensial terkena itu usia sekolah. Sekolah media yang paling gampang menyampaikan informasi terutama yang terkait dengan peningkatan kesadaran,” kata M. Nuh, usai membuka acara peringatan hari AIDS Sedunia di kantor Kementrian Pendidikan Nasioal, Rabu(1/12). Read the full story

Mekanisme penyaluran dana anggaran biaya operasional sekolah (BOS) mulai tahun depan diubah. Tujuannya agar anggaran itu tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan dana.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, yang diperkuat oleh Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat, seusai rapat Komite Pendidikan yang dipimpin Wapres Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (1/12/2010) siang ini.

“Jadi, dana BOS dari Kementerian Keuangan tidak lagi dikirim lewat rekening Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi langsung ke APBD kabupaten/kota. Dari APBD langsung ke rekening sekolah,” tandas Nuh. Read the full story

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengakui adanya penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan block grant RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) pada rentang 2007-2009 di empat SMPN dan satu SDN.

Kelima sekolah itu adalah SMPN 28, SMPN 95, SMPN 67, SMPN 190 dan SD Rawamangun 12 pagi dengan potensi kerugian Negara Rp 5,7 miliar. Namun Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudhi Mulyanto membantah penyimpangan tersebut masuk dalam tindak pidana korupsi. Ia berkilah soal itu hanyalah kesalahan prosedur penggunaan dana.

“Apakah hanya ketidaksempurnaan administrasi atau ada penyimpangan akibat tidak patuhnya sekolah menjalankan SOP (standar operasional prosedur) yang ditetapkan,” kata Taufik, Selasa (30/11).

Menurut Taufik, secara garis besar temuan Badan Pemeriksa Keuangan dikelompokkan pada tiga hal, yaitu kelebihan pembayaran honor atau transport dan pemberian transport yang tidak berdasarkan kegiatan. Lalu hasil pembelian alat pelajaran yang belum diserahkan ke SMP terbuka dari SMP induk serta pembelian barang yang belum dikenakan pajak. Terakhir, saldo yang tidak dimasukkan dalam APBS tahun berikutnya dan dana masyarakat yang belum dilaporkan oleh komite sekolah.
Read the full story

Ir.H.Mahmuddin Lubis, pejabat senior di sebuah BUMN saat ini berpenghasilan Rp 53 juta perbulan setelah berdinas selama 21 tahun. Ia adalah jebolan Fakultas Teknik UI.

Ia memiliki sebuah rumah berlantai 2 di atas lahan 2.000 m2 di kawasan Bekasi dan kendaraan Innova..Al Ustaz Drs.H.Hamzah Nasib, jebolan IAIN Medan setelah berdinas 31 tahun di sebuah SMA Negeri di Medan saat ini perbulan berpenghasilan Rp 6,1 juta dan memiliki rumah layak huni di kawasan Simalingkar B Medan. Penghasilan sang guru yang sudah menunaikan ibadah haji itu sudah termasuk tunjangan sertifikasi. Read the full story

Meskipun ujian nasional (UN) sudah berlalu cukup lama, perbincangan tentang hasilnya akan tetap hidup di kalangan praktisi, peneliti, dan pemerhati pendidikan. Masyarakat sudah sangat prihatin terhadap semakin merosotnya kualitas pengelolaan pendidikan di Tanah Air sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil UN 2009/2010 lalu. Sebagaimana diberitakan bahwa tingkat ketidaklulusan siswa-siswa SMP dan SMA di DI Yogyakarta dan DKI Jakarta pada UN tahap 1 mencapai 30%. Angka itu sungguh sangat mencengangkan banyak pihak. Ketercengangan itu bukan hanya karena kedua daerah ini mengelola anggaran pendidikan yang sangat memadai. Lebih dari itu, kedua daerah in question selama ini juga sangat dikenal sebagai kota pelajar dan gudangnya para pakar pendidikan di Tanah Air.

Perhelatan UN sudah usai, dan sebagian masyarakat juga sudah mulai melupakannya. Namun, buruknya kinerja para pengelola dan pelaksana kebijakan pendidikan terus terungkap ke permukaan secara sporadis. Hasil temuan dari studi awal (preliminary study) yang dilakukan Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional pada sejumlah sekolah-sekolah RSBI di enam provinsi Agustus 2010 lalu menunjukkan potret kesuraman itu. Hasil studi itu belum mampu membangkitkan optimisme/harapan ke depan bahwa kualitas pendidikan kita akan semakin maju, rigor, dan kompetitif. Read the full story

Pada dasarnya penyelarasan merupakan upaya penyesuaian pendidikan sebagai pemasok SDM dengan dunia kerja yang memiliki kebutuhan dan tuntutan yang dinamis. Konsep penyelarasan mengisyaratkan adanya kebutuhan koordinasi yang baik antara pihak penyedia lulusan pendidikan dengan pihak yang membutuhkan tenaga lulusan. Analisis kebutuhan dunia kerja yang meliputi kualitas/kompetensi dan kuantitas pada lokasi dan waktu yang berbeda merupakan informasi awal yang perlu disediakan dalam proses penyelarasan. Informasi kebutuhan dunia kerja yang akurat dan rencana pengembangan nasional di berbagai sektor diperlukan dalam reengineering sistem pendidikan pada setiap level dan bidang dalam menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Reengineering seluruh aspek pendidikan, baik pada aspek sarana prasarana, tenaga pendidik, maupun sistem pembelajaran, harus ditujukan untuk pencapaian keselarasan antara pendidikan dan dunia kerja. Upaya penyelarasan yang optimal melalui implementasi rangkaian program yang sistematis dan berkesinambungan sangat diperlukan adanya rasa memiliki dan keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat pada umumnya. Read the full story

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal (PNF) adalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta penmgembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah melembagakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Read the full story

Sebanyak 50 mahasiswa berprestasi dari 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia menerima Beasiswa Unggulan kerja sama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan CIMB Niaga. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh secara simbolis menyerahkan beasiswa kepada lima perwakilan mahasiswa penerima beasiswa di Kemdiknas, Jakarta, Rabu (27/11/2010).

Hadir pada acara Sekretaris Jenderal Kemdiknas Dodi Nandika, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Joko Santoso, dan Wakil Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Daniel James Rompas. Read the full story

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Read the full story