Ratusan program studi yang terdapat di 244 perguruan tinggi swasta dengan total 839 program studi yang dijalankan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi tidak terakreditasi. Untuk itu, PTS perlu segera berbenah.

Data Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Wilayah X yang mencakup empat wilayah provinsi itu menunjukkan hanya 325 program studi yang sudah terakreditasi. Read the full story

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyatakan diri menolak badan akreditasi nasional (BAN) sebagai satu-satunya lembaga yang memproses akreditasi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. APTISI akan menggelar deklarasi penolakan tersebut di Jakarta, Jumat (12/8/2010).

Ketua APTISI Suharyadi menegaskan, permasalahan tersebut sudah sedemikian kompleks dan dinilai terlalu merugikan pihak perguruan tinggi. “Pada dasarnya dengan BAN yang dulu kami tidak terlalu banyak protes dan mengalami resistensi karena saling mengerti kondisi di lapangan,” ujar Suharyadi kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (12/8/2010). Read the full story

Perguruan tinggi swasta merasa dirugikan dengan standar akreditasi yang diberlakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi saat ini. Standar akreditasi yang diterapkan saat ini dinilai mengacu pada perguruan tinggi berkelas dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) Suharyadi di Jakarta, akhir pekan lalu. APTSI yang mewadahi sekitar 3.000 perguruan tinggi swasta (PTS) menolak keberadaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai satu-satunya badan akreditasi nasional bagi perguruan tinggi di Indonesia. Read the full story

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menolak badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT) sebagai satu-satunya badan akreditasi nasional bagi perguruan tinggi. BAN PT saat ini dinilai tidak kompeten lagi menangani akreditasi program studi seluruh perguruan tinggi dengan obyektif, transparan, terbuka, serta komprehensif. Read the full story

Kinerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mulai tidak memuaskan perguruan tinggi dan masyarakat. BAN-PT sebagai satu-satunya institusi akreditasi perguruan tinggi yang diakui pemerintah dinilai lamban menuntaskan akreditasi semua program studi di perguruan tinggi negeri dan swasta.

Dampaknya bukan hanya dirasakan institusi pendidikan tinggi yang teancam tidak bisa mengeluarkan ijazah buat mahasiswa. Para mahasiswa pun terganjal saat melamar pekerjaan, terutama dalam proses perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena program studi tidak terakreditasi. Read the full story

Sejumlah kalangan menilai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kewalahan dalam memproses akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Tidak sebandingnya tenaga penilai dengan perguruan tinggi yang harus dinilai menyebabkan proses akreditasi lamban.
Lambannya akreditasi merugikan perguruan tinggi dan mahasiswa. Suharyadi

Hingga saat ini baru 78 institusi perguruan tinggi dari sekitar 3.000 perguruan tinggi negeri dan swasta yang sudah diakreditasi. Selain itu, dari sekitar 15.000 program studi, masih ada sekitar 4.300 program studi yang belum terakreditasi. Read the full story

Pemerintah harus segera membenahi sistem akreditasi perguruan tinggi yang saat ini banyak dikeluhkan karena berjalan lamban. Perlu dicari terobosan untuk segera menuntaskan persoalan akreditasi yang dalam implementasinya masih banyak masalah.

Hal itu mengemuka dari pandangan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta serta Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dari berbagai wilayah di Indonesia, Selasa (26/10/2010). Semua pihak menyadari perlunya akreditasi untuk menjamin mutu layanan pendidikan tinggi pada masyarakat. Read the full story

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendesak agar Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh segera menginjinkan adanya badan akreditasi lain selain Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi.

Hal tersebut dikarenakan, menurut Ketua APTISI, Suharyadi, BAN PT yang ada saat ini tidak mampu menangani akredikasi program studi seluruh Perguruan Tinggi secara obyektif, transparan, terbuka, dan komprehensif. Read the full story

Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia (APTISI) mengeluhkan naiknya standar akreditasi perguruan tinggi yang belum didukung dengan pranata atau bantuan peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta dari pemerintah.

Tanpa didukung pranata, maka perguruan tinggi swasta khususnya di daerah-daerah akan semakin sulit meningkatkan akreditasnya. “Kalau tetap seperti sekarang, perguruan tinggi besar saja yang hanya bisa diakreditasi. Kalau perguruan tinggi di daerah-daerah susah sekali mendapatkan akreditasi C,” ujar Ketua APTISI Jawa Barat, Budi Djatmiko dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (13/8/2010). Read the full story

Meski penilaian akreditasi dilakukan oleh tim asesor badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN-PT), namun yang memutuskan terakreditasi atau tidaknya sebuah perguruan tinggi dan program studi tetap di tangan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

“Kekuasaan penuh tetap berada di tangan BAN-PT dengan 15 orang anggota majelisnya,” ujar anggota majelis BAN-PT, Eduards Tandelilin kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (22/10/2010). Read the full story