Pengawasan UN Ketat atau Longgar?

Menyimak Kompas bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA tahun 2009 diperketat. Hingga hari kedua UN, belum ada laporan tentang dugaan kecurangan atau gangguan lainnya.

Ketua Tim Pemantau Independen (TPI) UN Kota Solo Sugiyanto mengatakan, tahun ini pemantau diberi wewenang lebih besar, yakni dapat masuk ruang ujian jika mendapati sesuatu yang mencurigakan dan langsung memberi peringatan di tempat.

Pemantauan, menurutnya, mulai dilakukan sejak kedatangan soal, penurunan soal, penataan, penyegelan ruang penyimpanan soal hingga pengamanannya. Pemantau juga mengawal distribusi soal hingga pengembalian lembar jawaban ujian ke subrayon dan rayon dari sekolah-sekolah usai ujian.

Pelaksanaan UN di SMA-SMA juga dilaporkan berjalan lancar. Ketua Tim Pengawas UN di Kota Solo Amir Fuadi mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima laporan dugaan kecurangan. Pihaknya menerjunkan 48 pengawas yang bertugas di 42 sekolah yang menjadi tempat penyelenggaraan UN. Sedangkan TPI menerjunkan 43 pemantau ke-43 SMK.

Berbeda dengan Kompas, PR merekap bahwa adanya kelonggaran pengawasan di sejumlah sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) mewarnai hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA/madrasah aliah (MA) dan SMK tahun pelajaran 2008-2009. Sejumlah siswa masih leluasa mengaktifkan telefon seluler di ruang ujian dan pergi ke kamar mandi saat ujian berlangsung.

Beberapa siswa yang ditanya PR, mengaku bisa membawa telefon selulernya ke ruang kelas meski dilarang oleh pengawas. “Ya, pintar-pintarnya kita saja. Walaupun enggak bisa dipakai karena jaringannya putus,” kata seorang siswa.

Seorang siswa bernama Bayu pun menuturkan, sejak H-1 ada beberapa pesan singkat (SMS) yang berisi kunci jawaban soal UN. Hal serupa juga dialami Andriyansyah, siswa SMAN 18 Bandung. “Saya dapat kunci jawaban bahasa Indonesia nomor 1-30,” kata Andri.

Mengenai diperbolehkannya siswa pergi ke kamar mandi saat ujian berlangsung, hal itu terjadi di SMKN di Kota Bandung. Pemantau Independen, Widji Indahing menuturkan, pengawas SMKN tempatnya memantau tidak melarang hal tersebut.

Saat dikonfirmasi, pengawas UN SMKN, Kurnia Supriadi, membenarkan hal tersebut. “Sudah ada kesepakatan dengan pengawas lainnya. Kami hanya ingin membuat siswa merasa nyaman dan tidak tegang saat ujian,” tuturnya.

Tak hanya kelonggaran pengawasan, hari pertama juga terjadi kekurangan soal di sejumlah sekolah. “Sekolah kami kurang satu berkas soal. Seharusnya satu amplop berisi 20 berkas soal, tetapi ini hanya 19 soal. Jadi kami gunakan soal cadangan,” ujar Kepala SMKN 2 Bandung R.A.D. Supardan.

Hal serupa terjadi di SMAN 18 Bandung. “Mata pelajaran bahasa Indonesia dan biologi kurang satu berkas soal. Solusinya, dua siswa mengerjakan secara bergantian halaman awal dan akhir. Kasihan juga siswanya. Diharapkan tidak ada kekurangan lagi,” ujar pengawas dari perguruan tinggi, Rusli K. Iskandar.

Sementara itu, bingung atas peran dan wewenang terjadi pada pengawas dari perguruan tinggi (PT) di MAN. Untuk tingkat MA, perwakilan PT seharusnya berwenang memasuki kelas karena bertugas sebagai pengawas, bukan pemantau. Namun, Sunendiari yang bertugas di MAN 1 Bandung, mengatakan hanya ditugaskan sebagai pemantau sehingga tidak berwenang masuk ke ruang ujian.

“Berdasarkan SK (surat keputusan), saya memang diminta bertugas sebagai pemantau. Pengawasan dilakukan guru dengan sistem silang antar-MA,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pemantau Independen dan Koordinator Pengawas UN SMA/MA dari Universitas Pendidikan Indonesia Yayat Achdiat menuturkan, kemungkinan pengawas tersebut salah tempat. “Nanti akan kami cek,” katanya.

Saat meninjau pelaksanaan UN di SMAN 2 Bandung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, untuk mempertahankan kualitas dan disiplin pelaksanaan UN, pemerintah akan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Gubernur pun mengimbau kepada pemerintah daerah untuk melaporkan kekurangan persiapan UN secara jujur sebagai langkah evaluasi pemerintah.

Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mengatakan, pelaksanaan UN di Kota Bandung relatif aman dan kondusif. Kemungkinan kebocoran soal pun dinilainya sangat kecil, sebab mekanisme pendistribusian soal sudah berjalan baik. “Kalau mengenai target kami optimistis bisa lulus 90 persen. Saya yakin siswa sudah belajar secara optimal. Begitu juga guru yang sudah mengajar secara optimal,” katanya.

Dari Kota Bekasi dilaporkan, pelaksanaan UN hari pertama berjalan lancar. Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad melakukan inspeksi mendadak ke SMAN 2 Kota Bekasi, di Jln. Tangkuban Parahu, Kayuringin, Bekasi Selatan, Senin (20/4).

Tahun ini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi menargetkan kelulusan UN untuk SMAN/SMKN 99 persen. Khusus bagi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (SBI), yaitu SMAN 1, SMAN 2, dan SMAN 5 dipatok target kelulusan 100 persen.

“Bagi ketiga sekolah tersebut yang tidak memenuhi target kelulusan 100 persen, atau di bawah target Disdik Kota Bekasi yaitu 99 persen, maka saya tidak segan-segan akan memutasi kepala sekolah ketiga SMAN tersebut ke sekolah yang grade-nya lebih rendah,” kata Wali Kota saat meninjau pelaksanaan UN di SMAN 2 Kota Bekasi.

Mochtar juga berharap agar 80 persen dari lulusan ketiga sekolah tersebut bisa masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). “Kami bukan memberikan beban, namun ini merupakan bentuk motivasi agar semua bekerja semaksimal mungkin untuk meraih target,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMAN 2 Kota Bekasi, Suherman mengatakan kesiapannya atas konsekuensi kelak jika target 100 persen kelulusan tidak tercapai. Sementara Kepala SMAN 1 Kota Bekasi, Fatah Hidayat mengatakan, tingkat kelulusan yang dipatok Wali Kota Bekasi itu merupakan hal yang wajar.

Dari Garut dilaporkan, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut Drs. H. Komar, menjamin tidak ada kebocoran soal UN pada pelaksanaan tahun ini. Sebab, pendistribusian soal dari Disdik Kab. Garut hingga ke sekolah-sekolah mendapat pengawalan ketat dari panitia serta sejumlah aparat kepolisian.

“Makanya, kami berani jamin tidak ada kebocoran soal karena pengamanannya begitu ketat,” ujarnya.

Meski standar kelulusan naik dari 5,25 menjadi 5,5, hal itu tidak akan menghambat tingkat kelulusan. “Tahun lalu tingkat kelulusan peserta UN mencapai 99,89 persen, sekarang kami menargetkan minimal hingga 99,98 persen,” kata Komar.

Artikel Terkait

Tags:

Posted in Pelaksanaan Ujian Nasional



Leave a Reply