Penerimaan CPNS Garut dinilai kurang Transparan
Latihan Soal Tes Cpns Peket 1
Download Latihan Soal Tes Cpns Peket 1 berisi 2 bagian soal yang masing-masing terdiri dari 50 soal plus pembahasannya
Latihan Soal Cpns 2011 Paket 1
Latihan Soal Tes Cpns Peket 2
Latihan Soal Tes Cpns Peket 1 berisi 2 bagian soal yang masing-masing terdiri dari 50 soal plus pembahasannya
Latihan Soal Cpns 2011 Paket 2
Koleksi Latihan Soal Seleksi PTN Lengkap
Download Latihan Soal Snmptn, UMB PTN, Simak UI, UM Undip, UM Upi, USM STAN, SPMB Unsoed
Blog PMDK
Soal-soal Simak UI
Informasi dan Soal-soal Simak UI
Simak UI
Belajar Matematika
Koleksi Latihan Matematika Seleksi PTN
Kursus Matematika
Materi UN SMA Sesuai Kisi-kisi
Penjelasan Materi UN 2011 sesuai kisi-kisi dilengkapi latihan Soal dan Pembahasannya
ujian-nasional.com
Ditemui usai acara pertemuan antara pihak Komisi A DPRD Garut dengan pihak BKD, Selasa (10/11) di ruang rapat Komisi A DPRD Garut, Sekretaris Komisi A DPRD Garut, H. Nadiman mengatakan, pihaknya mengharapkan proses pelaksanaan CPNS di Garut tahun ini benar-benar transfaran dan akuntabel. Oleh sebab itulah, pihaknya selama ini sampai melakukan hearing ke pihak-pihak terkait, diantaranya Menpan dan UNPAD hanya karena ingin tahu prosesnya seperti apa.
Dikatakannya, dari situ pihaknya mengetahui kalau proses penerimaan CPNS di Garut tahun ini dilakukan dengan sistem swakelola. Artinya, UNPAD hanya dilibatkan dalam penyediaan soal dan kunci jawaban saja, sedangkan untuk proses penggandaan soalnya ada di wilayah tanggungjawab BKD.
Sistem seperti ini, diakui Nadiman banyak menimbulkan keriskanan dapat terjadinya kebocoran soal sehingga proses penerimaan CPNS di Garut ini tidak lagi bersih. Padahal pihaknya berharap, pada pelaksanaan penerimaan CPNS di Garut kali ini, benar-benar bersih dari “permainan kotor” seperti yang selama ini terjadi.
Diakuinya, dalam pertemuan yang telah dilakukan, pihak Komisi A sempat mempertanyakan hal tersebut, namun BKD tetap meyakini bisa melakukan hal tersebut dengan baik dengan alasan penggandaan soal test CPNS akan dilakukan perusahaan percetakan yang dilisensi oleh UNPAD. Namun sangat disayangkan, ketika pihak Komisi A mempertanyakan perusahaan tersebut, BKD tidak mau menjelaskannya.
“Tadinya keinginan kami, untuk lebih terjaminnya tingkat keamanan dan kerahasiahan soal test, kenapa phak BKD tidak meniru sistem penggandaan soal pada UAN dimana dilakukan oleh percetakan milik negara yang sudah dapat jaminan dari BIN sehingga tingkat keamanan dan kerahasiahannya lebih terjamin. Terus terang, kalau penggandaan soal dilakukan perusahaan percetakan lain, kami riskan karena tingkat kebocorannya cukup tinggi,” tutur Nadiman.
Selain itu dijelaskannya, Komisi A juga menyoroti adanya pengajuan tambahan quota penerimaan CPNS Garut yang dilakukan pihak BKD. Sementara disisi lain saat ini Kabupaten Garut dilanda kesulitan melakukan program pembangunan akibat porsi APBD-nya yang lebih banyak digunakan untuk menggaji pegawai. Dari nilai APBD Garut yang nilainya hanya mencapai Rp 1,3 trilyun, tambahnya, 1 triliun diantaranya habis untuk gaji pegawai. Komisi A meyakini jika Pemkab Garut terus-terusan melakukan penerimaan CPNS, maka nantinya akan sangat sulit untuk melakukan program pembangunan.
“Kalau terus-terusan begini, lantas kapan Kabupaten Garut bisa membangun toh APBD-nya saja hampir habis untuk membayar gaji pegawai. Dan anehnya lagi, saat ini Pemkab Garut melalui BKD justeru malah mengajukan penambahan quota penerimaan CPNS, bukankah itu hal yang sangat lucu?,” ucapnya.
Lebih jauh Nadiman menyatakan, Komisi A lebih mendukung sikap dari beberapa pemerintah daerah di Jawa Barat yang menolak menyelanggarakan penerimaan CPNS demi menyelamatkan APBD agar pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Lagipula, menurutnya, saat ini Pemkab Garut tidak memerlukan pegawai dalam jumlah yang banyak karena memang yang ada saat ini saja sudah cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pekerjaan sehingga masih banyak terlihat pegawai di lingkungan Pemkab Garut yang berkeliaran di pusat pertokoan saat jam kerja. Selain itu, banyaknya PNS yang suka bergerombol di luar kantor juga merupakan sebuah indikasi jika Garut belum membutuhkan pe4gawai dalam jumlah yang banyak.
“Kalau untuk formasi tenaga pengajar, kami memang sangat setuju kalau formasinya diperbanyak karena memang tenaga guiru saat ini masih kurang,” tandas Nadiman.
Related Articles
Posted in CPNS
