Menyoal Raker Komisi X DPR dengan Mendiknas
Bank Soal UN Gratis
Download Soal UN plus pembahasan dibuat oleh para pengajar handal
Bisnis Investasi Master Gold Inc.
Pelajari bisnis investasi yang menguntungkan yang bisa meningkatkan financial Anda
Gratis Bank Soal Matematika
Koleksi Lengkap Soal UN, SNMPTN, UMB, Simak UI, UM Undip, SMBB Telkom, UM Undip, UM UPI
Informasi Ujian Nasional 2012
Informasi Ujian Nasional 2012 disertai dengan Latihan Soal UN 2012
Latihan Soal Snmptn 2012
Koleksi Latihan Snmptn 2012 dan Soal-soal Snmptn plus Pembahasan Lengkapnya
Latihan Soal UN 2012
Download Latihan Soal UN 2012 untuk SD/MI,SMP/MTs, SMK, SMA/MA
Bank Soal
Bank Soal UN dan Seleksi PTN Lengkap
Raker Juni 2009 yang agenda utamanya membahas pagu indikatif Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2010 Departemen Pendidikan Nasional ternyata didominasi persoalan seputar pelaksaan UN. Akibatnya, raker berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan selesai pada pukul 20.00 mundur hingga pukul 23.30.
Dalam rapat internal Komisi X disepakati untuk meminta penjelasan Mendiknas terkait UN ulang yang diputuskan Badan Standar Nasional Pendidikan, kata pimpinan sidang Irwan Prayitno. Irwan menegaskan, Mendiknas Bambang Sudibyo harus segera mengklarifikasi kebijakan yang diambil BSNP terkait akan dilaksanakannya UN ulang di 19 sekolah.
“Padahal, dalam aturan POS tidak ada UN ulang. Ini harus diklarifikasi sebab jangan sampai siswa yang jujur justru tidak lulus akibat kebijakan ini. Komisi X telah memutuskan untuk menolak UN ulang,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi mengatakan, Mendiknas harus tegas menyikapi persoalan tersebut. “Ini bukan persoalan sederhana. Sebab, alumnus SMA 2 Ngawi akan melakukan demonstrasi besar-besaran menolak kebijakan tersebut,” katanya.
Ia mempertanyakan, kebijakan BSNP yang akan melakukan UN ulang pada 8-12 Juni, sementara vonis kepada oknum yang diduga melakukan kecurangan belum ditindak tegas. “Ini bentuk ketidakadilan. Kalau Mendiknas tidak segera bersikap, DPR akan mengambil sikap lebih keras,” katanya.
Heri menegaskan, pemerintah boleh saja mengadakan ujian ulang dengan syarat sudah ada tindakan tegas bagi mereka yang melakukan kesalahan. Ia mengatakan, adanya peristiwa Ini merupakan bukti telah terjadi kecurangan yang bersifat masif, sistematik, dan terorganisasi dalam UN. “Akibatnya, kepercayaan terhadap UN menjadi sangat rendah,” kata Heri.
Menjawab pertanyaan tersebut, Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, pernyataan tingkat kelulusan 0 persen di 19 sekolah tidak benar. Sebab, BSNP belum mengumumkan hasil kelulusan. “Tidak benar itu. BSNP belum memberikan hasil kelulusan secara nasional kepada pemerintah,” katanya.
Menurut Mendiknas, saat ini BSNP tengah memproses dan mencari tahu mengapa bisa terjadi. Mendiknas juga menolak jika dilakukan UN ulang. “Sampai saat ini saya belum mendapat informasi dari BSNP. Rencananya, BSNP baru akan ketemu saya pada 10 Juni,” katanya.
Dalam kesempatan itu, DPR meminta BSNP untuk mencabut pernyataannya yang sudah dimuat di berbagai media terkait adanya UN ulang. “DPR juga mempertanyakan kredibilitas BSNP. Sebab, pernyataan itu telah menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi banyak pihak,” kata anggota Komisi X, Cyprianus Aoer.
Artikel Terkait
Posted in Ujian Nasional, UN 2010
