Kemenpan Diminta Realisasikan Usut Penerimaan CPNS
Bank Soal UN Gratis
Download Soal UN plus pembahasan dibuat oleh para pengajar handal
Kisi-kisi UN 2012
Download Kisi-kisi UN 2012 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMK, SMA/MA
Gratis Bank Soal Matematika
Koleksi Lengkap Soal UN, SNMPTN, UMB, Simak UI, UM Undip, SMBB Telkom, UM Undip, UM UPI
Informasi Ujian Nasional 2012
Informasi Ujian Nasional 2012 disertai dengan Latihan Soal UN 2012
Latihan Soal Snmptn 2012
Koleksi Latihan Snmptn 2012 dan Soal-soal Snmptn plus Pembahasan Lengkapnya
Latihan Soal UN 2012
Download Latihan Soal UN 2012 untuk SD/MI,SMP/MTs, SMK, SMA/MA
Bank Soal
Bank Soal UN dan Seleksi PTN Lengkap
Massa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB, Kamis (21/4).
Koordinator Gempur Muba di Jakarta Eka Juliardi Sanjaya mengatakan, pihaknya meminta Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan jajarannya agar merealisasikan janjinya untuk mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotismen (KKN) pada proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Muba.
Eka menegaskan, pengusutan harus dilakukan dari pejabat pelaksana hingga level Bupati Muba Pahri Hamzah karena potensi uang yang dikumpulkan sangat besar.
Menurut Eka Juliardi, proses penerimaan CPNS pada tahun 2010 di Muba diduga banyak terjadi penyimpangan yang bermuara pada tindakan KKN. Beberapa CPNS yang ditemui mengaku diminta menyediakan uang antara Rp 50 juta sampai Rp 150 juta tergantung apakah memiliki koneksi atau tidak di Pemkab Muba.
Pada bagian lain Eka meminta pihak Kemenpan dan RB harus melakukan tindakan kepada Bupati Muba Pahri Azhari karena mencopot dua camat nya yakni H Yusnin S Sos dan Richard Chayadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami mendapatkan informasi, Majelis Hakim PTUN Palembang yang dipimpin oleh Hakim Indera Kesumah SH dan Nenny Frantika SH menetapkan bahwa pencopotan yang dilakukan Bupati Muba tidak sah,” kata Eka.
Terkait hal itu, Eka menilai tidaklah layak penghargaan yang diberikan oleh Menpan dan RB yang beberapa waktu lalu diberikan kepada Bupati Muba atas akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba Sumatera Selatan (Sumsel) mengklaim bahwa proses seleksi CPNS di daerah ini sudah sesuai prosedur.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muba Rusydan menegaskan, penerimaan CPNS di Muba sudah sesuai dengan Peraturan Kepala BKN No30/2007. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa daerah-daerah yang belum memiliki kemampuan dalam mengelola hasil ujian, diminta untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Sesuai hasil koordinasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Sumatera Selatan, disepakati menunjuk Universitas Sriwijaya.
Unsri diminta menyiapkan materi sesuai dengan kisi-kisi BKN dan melakukan pemindaian (scanning) lembar jawaban komputer. Semua proses tersebut, baik penjadwalan maupun pelaksanaannya dikoordinasi oleh Pemerintah Provinsi Sumsel serta dilakukan secara sangat terbuka dengan melibatkan unsur pengawasan, wakil masyarakat/DPRD, kepolisian, dan media.
Artikel Terkait
Posted in Sumatera Selatan
