Federasi Guru Tolak Integrasi UN dan SNMPTN
Latihan Soal Tes Cpns Peket 1
Download Latihan Soal Tes Cpns Peket 1 berisi 2 bagian soal yang masing-masing terdiri dari 50 soal plus pembahasannya
Latihan Soal Cpns 2011 Paket 1
Latihan Soal Tes Cpns Peket 2
Latihan Soal Tes Cpns Peket 1 berisi 2 bagian soal yang masing-masing terdiri dari 50 soal plus pembahasannya
Latihan Soal Cpns 2011 Paket 2
Koleksi Latihan Soal Seleksi PTN Lengkap
Download Latihan Soal Snmptn, UMB PTN, Simak UI, UM Undip, UM Upi, USM STAN, SPMB Unsoed
Blog PMDK
Soal-soal Simak UI
Informasi dan Soal-soal Simak UI
Simak UI
Belajar Matematika
Koleksi Latihan Matematika Seleksi PTN
Kursus Matematika
Materi UN SMA Sesuai Kisi-kisi
Penjelasan Materi UN 2011 sesuai kisi-kisi dilengkapi latihan Soal dan Pembahasannya
ujian-nasional.com
Sebelumnya pada 2006, gugatan citizen law suit yang diajukan kalangan penolak ujian nasional sebagai syarat kelulusan siswa, dimenangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat pada Desember 2007 saat pihak tergugat, yaitu Presiden RI, Menteri Pendidikan Nasional, dan Badan Standar Nasional Pendidikan mengajukan banding. Pengadilan, menurut Iwan, saat itu memutuskan tiga hal.
Pertama, majelis hakim menyatakan pelaksanaan ujian nasional adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, ujar guru SMAN 9 Bandung itu, ujian nasional tidak dilaksanakan sebelum pemerintah melakukan standarisasi infrastruktur sekolah. Dan yang ketiga, pemerintah harus melakukan pemerataan informasi pendidikan. Namun keputusan itu belum bisa dilaksanakan sampai sekarang karena kasasi ajuan pemerintah masih mengendap di Mahkamah Agung.
Tanpa pemerataan infrastruktur dan kualitas pendidikan, ujar dia, pelaksanaan ujian nasional tidak bisa dilakukan. Apalagi hasilnya akan diberlakukan sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri yang soal ujiannya tetap diberlakukan standar atau sama di semua daerah.
Mengibaratkan siswa sebagai petinju, kata dia, peserta yang berkompetisi harusnya disesuaikan dengan kelas dan bobot badannya. “Malu dong Depdiknas dengan Komisi Tinju Indonesia,” kata Iwan.
Selain itu, dia juga meragukan mentalitas panitia ujian nasional yang selama ini selalu mewarnai tindak kecurangan dalam ujian. FGII sepakat ujian nasional dihapuskan dan kelulusan siswa ditentukan oleh para guru sekolah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk masuk kuliah, seleksinya tetap dilakukan perguruan tinggi negeri. “Di sana lebih jujur daripada ujian nasional,” ujar Iwan.
FGII dan beberapa penggugat lainnya mendesak Mahkamah Agung untuk segera memutuskan kontroversi ujian nasional. Selama ini, kata Iwan, mereka sudah berulangkali mengirim surat mempertanyakan hasil kasasi itu. “Ironisnya kalau masalah politik bisa cepat, kenapa ujian nasional yang menyangkut orang banyak lamban sekali diputuskan,” ujar dia.
Di sisi lain, kalangan pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia menyatakan siap mendukung kebijakan Menteri Pendidikan Nasioanal. Ketua Majelis Rektor Djoko Santoso mengatakan, mereka akan menyiapkan rancangan mekanisme masuk perguruan tinggi negeri dari hasil ujian nasional.
“Ini bukan masalah setuju dan tidak setuju, tapi (ujian nasional) itu cukup tidak untuk masuk perguruan tinggi negeri,” kata Djoko saat dihubungi Tempo, Minggu (8/11).
Menurut Rektor ITB itu, pengawasan ujian nasional nantinya harus diperketat. Tujuannya agar hasil ujian bisa dipercaya, mengingat selama ini selalu ada praktik kecurangan ujian, dan terutama untuk menumpas sindikat perjokian. “Intinya peserta ujian harus jujur, kalau curang langsung dikeluarkan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh berencana menyatukan hasil ujian nasional sekaligus untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Pola itu mengikuti jenjang masuk siswa dari SD hingga SMA sederajat selama ini yang berdasarkan hasil ujian akhir. Kebijakan itu akan diterapkan pada 2012.
Related Articles
Posted in News, Snmptn 2010, Ujian Nasional, UN Terintegrasi Snmptn
