Nasib tenaga honorer Pemkab Maros menjadi perhatian anggota DPRD Maros. Dewan meminta pemkab mendahulukan tenaga honorer pada perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan pertimbangan jumlah honorer guru terus bertambah. Anggota Komisi III Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Maros, A Said Patombongi meminta pemkab memberikan alokasi yang cukup untuk honorer pada perekrutan CPNS tahun [...]
Pemprov Jabar berjanji memerhatikan nasib guru honorer di seluruh wilayah Jabar. Untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saat ini masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Muhamad Solihin terkait aksi unjuk rasa guru honorer yang menuntut pengangkatan menjadi [...]
Sesuai keputusan rapat Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai tenaga honorer yang berlangsung Jumat (25/3/2011), DPR menyetujui bahwa upah tenaga honorer yang terdaftar di bawah tahun 2005 akan disamakan dengan gaji PNS terendah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, saat ini DPR dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sedang menyelesaikan tenaga honorer [...]
Sebanyak 847 tenaga honorer di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang diusulkan masuk data base BKN Pusat, hingga kini belum diangkat menjadi CPNS. “Jumlah tenaga honorer ini pendataannya dimulai sejak Tahun 2005 dan telah diusulkan ke BKN pusat. Jumlah tenaga honorer setiap tahun turun, karena sejak tahun tersebut tidak boleh mengangkat tenaga honorer berdasarkan PP [...]
Sebanyak 583 honener di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2011. Demikian diungkapkan Plh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Arfan Hermawan ST Senin (9/5/2011) lalu. Meskipun sudah diusulkan kepada BKN tetapi Arfan belum memastikan apakah ke-583 honorer tersebut [...]
Pengangkatan 47 tenaga honorer daerah di Pemko Kotamobagu menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih menunggu peraturan pemerintah baru yang akan menggantikan PP Nomor 48 tahun 2005 dan juga PP nomor 43 tahun 2007. Kedua PP tersebut mengatur tentang pengangkatan tenaga honore daerah menjadi CPNS. “Kami masih menunggu peraturan pemerintah yang baru. Dan itu terjadi [...]
Sebanyak 154 CPNS honorer dari 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diangkat menjadi PNS 100 persen golongan satu dan dua di Ruang Rapat Empat, Kantor Balai Kota Medan, Kamis (24/2/2011). Namun, Wali Kota Medan Rahudman Harahap kecewa karena calon pegawai ada yang terlambat, dan tidak hadir. Menurut Rahudman, hal tersebut menggambarkan mental yang tak disiplin. [...]
Menanggapi tuntutan para guru honorer yang berdemonstrasi di depan Gedung Sate, Rabu (18/5) lalu, Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Pemprov. Jabar, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov. Jabar Muhamad Solihin menegaskan, sejak 11 November 2005, instansi pemerintah tidak diperkenankan mengangkat tenaga honorer (guru honorer, perawat honorer, dan lainnya) atau sejenisnya, menjadi PNS. Larangan itu [...]
Pengumuman tenaga honorer untuk kategori I yang ditempelkan Bagian Kepegawaian Setdakab Bireuen (sempat menuai protes) belum serta merta menjamin seorang tenaga honorer lolos untuk diangkat menjadi CPNS, karena masih ada tahapan berikutnya. “Pengumuman itu belum permanen. Tetapi akan berubah seiring dengan adanya verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen nantinya,” kata Kabag Humas Setdakab Bireuen, M Zubair [...]
Proses seleksi guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) terhambat oleh pendataan administrasi yang tidak pernah rampung sejak tahun lalu. Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, pada April 2010 lalu sudah ada rapat panitia kerja (panja) tenaga honorer yang meminta kejelasan pemerintah akan status mereka untuk menjadi PNS. Dalam rapat waktu itu,DPR mengundang beberapa [...]
Hingga Rabu (4/5) pemerintah belum mengumumkan tenaga honorer tertinggal kategori satu (dibiayai APBN/APBD) yang lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011 lantaran masih harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer. Hanya saja, sudah dipastikan bahwa dari kuota tenaga honorer yang diangkat mayoritas merupakan honorer guru. Menurut Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara [...]
Proses seleksi guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) terhambat oleh pendataan administrasi yang tidak pernah rampung sejak tahun lalu. Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, pada April 2010 lalu sudah ada rapat panitia kerja (panja) tenaga honorer yang meminta kejelasan pemerintah akan status mereka untuk menjadi PNS. Dalam rapat waktu itu,DPR mengundang beberapa [...]
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan kepada pemerintah agar guru honorer yang tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini, dimasukkan dalam struktur pegawai tidak tetap (PTT). Dengan demikian, 600 ribuan guru honorer yang masih terkatung-katung itu mendapat kepastian akan statusnya. “Usulan ini merupakan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelesaian Tenaga Honorer [...]
Pemerintah terus mengkaji solusi tentang kemungkinan tenaga honorer tertinggal (di bawah 2005) yang gagal jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena tidak memenuhi kriteria. Jika gagal seleksi CPNS, maka honorer harus menerima gaji sesuai upah minimum regional (UMR). Deputi Sumber Daya Manusia Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ramli Naibaho, mengungkapkan, pemerintah [...]
Sebanyak 42 tenaga honor di lingkungan Setdaprov Sumbar, dilantik menjadi PNS, Kamis (7/4). Saat ini, masih ada ada 234 honorer di pemprov Sumbar belum diangkat. Kepala Bagian Pendayagunaan Aparat di Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Guspra Yenni, mengatakan, mereka yang dilantik merupakan tenaga honor yang mengabdi sebelum tahun 2005. Tapi setelah terbit PP 48 tahun 2005 [...]
Guru honorer yang mengajar sebelum tahun 2005 agar melakukan verifikasi data di Badan Pusat Statistik (BPS) mulai Juli – September 2010. Verifikasi data ini diperlukan agar guru honorer tersebut dapat diangkat statusnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan kualifikasi dan syarat tertentu.
Disinyalir banyak tenaga honorer di Minahasa Selatan (Minsel) dan Sulut pada umumnya, yang memalsukan data usulan pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Minsel sudah menemukan adanya kecurangan pembuatan data. Yang paling banyak adalah manipulasi tahun pengangkatan di SK sebagai honorer. “Ada sejumlah berkas tenaga honorer yang diperiksa ternyata di kop [...]
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemepna-RB) Tasdik Kinanto menyebutkan, sebanyak 1.460 guru bantu di lingkungan Unit Pelayanan Teknis Kemdiknas seluruh Indonesia akan diangkat menjadi CPNS. “Kementerian Diknas sedang mengupayakan untuk mengangkat lebih kurang 1.460 orang di lingkungan Unit Pelayanan Teknis Kemdiknas seluruh Indonesia,” terang Tasdik Kinanto, di Jakarta, Selasa (12/4). Demikian juga [...]
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) memberikan jatah maksimal 45 persen, untuk pengangkatan honorer kategori I (yang dibiayai APBN/APBD) menjadi CPNS 2011. Angka ini sedikit meningkat dari estimasi awal pemerintah, yakni sekitar 30 persen. Itu berarti juga bahwa jatah pelamar umur dalam seleksi CPNS tahun ini tinggal 55 persen. Penambahan kuota [...]
Penyelesaian tenaga honorer kategori II (yang tidak dibiayai APBN/APBD) akan dilakukan bertahap hingga 2013. Tahap pertama di 2012, pemerintah mengalokasikan kuota CPNS bagi honorer kategori II sebanyak 50 ribu. Selanjutnya pada 2013, kuota maksimal 50 ribu juga akan disiapkan. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB), Tasdik Kinanto mengatakan, penyelesaian [...]
Ujian Nasional (UN) merupakan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berbagai polemik yang berkepanjangan mengenai Ujian Nasional di Indonesia tampak baik bagi demokrasi di negeri ini. Tapi satu hal yang jangan terlupa bahwa siswa peserta UN jangan sampai dibuat ragu atau takut tentang kepastian Ujian Nasional sebagai sarana untuk mengukur kemampuan mereka di bangku sekolahnya. Salam hangat dan jabat erat dari kami : Team Admin.