Ir.H.Mahmuddin Lubis, pejabat senior di sebuah BUMN saat ini berpenghasilan Rp 53 juta perbulan setelah berdinas selama 21 tahun. Ia adalah jebolan Fakultas Teknik UI.

Ia memiliki sebuah rumah berlantai 2 di atas lahan 2.000 m2 di kawasan Bekasi dan kendaraan Innova..Al Ustaz Drs.H.Hamzah Nasib, jebolan IAIN Medan setelah berdinas 31 tahun di sebuah SMA Negeri di Medan saat ini perbulan berpenghasilan Rp 6,1 juta dan memiliki rumah layak huni di kawasan Simalingkar B Medan. Penghasilan sang guru yang sudah menunaikan ibadah haji itu sudah termasuk tunjangan sertifikasi. Continue Reading

Oleh : Dr Rochmat Wahab MA
Departemen Pendidikan Nasional menegaskan bahwa kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) ditentukan oleh sekolah. Jika ada sekolah yang menetapkan kriteria nilai kelulusan sangat rendah demi mencapai target 100% siswanya lulus, kebijakan sekolah itu tetap tidak boleh ditolak. Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Prof Djemari Mardapi PhD, bahwa kriteria kelulusan UASBN untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah merupakan hak dan kewenangan sekolah, karena itu tidak boleh ada pemaksaan untuk penyeragaman kriteria kelulusan, kendatipun dari Dinas Pendidikan (Kedaulatan Rakyat, 28 Maret 2008). Pernyataan tersebut sekilas merupakan berita gembira, karena sekolah tidak dipatok oleh kriteria tertentu dan bebas dapat menentukan kriteria kelulusan, sehingga ketegangan yang selama ini terjadi menjadi ”reda”. Terlebih guru kelas VI dan kepala sekolah, bahkan orangtua sedikit terkurangi dari kekhawatiran ketidaklulusan yang menimpa peserta didik atau anaknya. Atas dasar itu, maka secara hipotetik dapat saya katakan bahwa sebagian besar SD/MI tahun ajaran 2008 akan mampu meluluskan 100% untuk UASBN. Jika penetapan kriteria kelulusan didasarkan pada pertimbangan kualitas, tentu pantas diapresiasi. Namun jika penetapan kriteria kelulusan itu hanya ingin mengejar kelulusan 100%, walau tidak boleh ditolak, sungguh kita patut prihatin. Setidaknya ada dua alasan penting yang melandasi keprihatinan ini, yaitu 1) ada ketidak-konsistensian antara istilah ujian dengan kebijakan yang dibuat, di satu sisi ujian berstandar nasional, namun pada kenyataannya berstandar sekolah, dan 2) penentuan kriteria kelulusan serendah berapapun yang dibuat oleh sekolah tidak boleh ditolak, cenderung menggambarkan bahwa tidak ada Continue Reading

Ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) SD selesai sudah. Seperti halnya ujian nasional SMP dan SMA, siswa SD kini tinggal menunggu hasil UAS untuk menuju jenjang pendidikan SMP.

Pelaksanaan UASBN yang berpedoman pada Permendiknas No. 82 Tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), tujuannya menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. Continue Reading

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan pilot project layanan pendidikan gratis SD hingga SMP di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sampang mulai 28 Juni 2009. Tahun 2010 mendatang, pendidikan gratis akan diperluas di seluruh Jawa Timur.

Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, selepas mengikuti Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur bulan Juni, di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya. “Pembiayaan layanan pendidikan gratis akan disokong kabupaten/kota sebesar 60 persen dan 40 persen oleh provinsi,” ujarnya.

Pengawasan layanan gratis pendidikan akan diserahkan pada dewan pendidikan. Prinsipnya, semua jenis sumbangan yang masuk ke tiap sekolah harus diputuskan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota setempat dan bukan pihak yang berkepentingan.

“Sumbangan boleh diberikan ke tiap sekolahan, tetapi keputusan pemakaian sumbangan diserahkan kepala dinas pendidikan. Untuk pengawasan akan difungsikan dewan pendidikan dan bukan komite sekolah yang kebetulan anak mereka bersekolah di situ,” jelas Soekarwo.

Lima nota kesepakatan
Selain layanan gratis pendidikan, dalam waktu bersamaan ditetapkan pula empat nota kesepahaman program 100 hari kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.

Empat nota kesepahaman tersebut adalah renovasi 10.000 permukiman kumuh di 10 kabupaten bersama TNI, layanan kesehatan gratis di tingkat Puskesmas, penggalakan program Keluarga Berencana, dan penanganan narkoba bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Rektor Universitas Diponegoro Semarang Susilo Wibowo masih meragukan validitas hasil ujian nasional yang digelar sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama. “Apa benar, proses ujian nasional benar-benar jujur dan bebas intervensi dari sekolah dan pemerintah,” kata Susilo di kantornya, Senin (2/11).

Pernyataan Susilo ini terkait dengan rencana Departemen Pendidikan Nasional yang akan menggunakan hasil ujian nasional sebagai pertimbangan masuk ke perguruan tinggi negeri. Jika selama ini ada sistem Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) maka akan digabungkan dengan ujian nasional.

Susilo menilai, hingga kini sistem ujian nasional memang masih buruk. Buktinya, kata dia, banyak kepala sekolah yang diperiksa gara-gara ikut menjadi tim sukses agar para siswa di sekolahnya bisa lulus ujian nasional.
Continue Reading

Ketua Umum PGRI Sulistiyo menolak rencana pemerintah untuk mengintegrasikan hasil ujian nasional (UAN) sebagai alat seleksi calon mahasiswa baru.

“Ujian masuk perguruan tinggi mestinya yang memiliki kemampuan memprediksi calon mahasiswa,” ujar Sulistiyo,.Selasa (3/11).

Menurutnya sistem pendidikan kita serius untuk diperbaiki termasuk kemampuan guru menyiapkan alat evaluasi yang baik. Ujian untuk calon guru akan berbeda alat seleksinya dengan calon dokter, calon sarjana hukum dan sebagainya. Continue Reading

Dalam waktu dekat, Mendiknas bersama majelis rektor Indonesia memutuskan apakah hasil Ujian Nasional (UN) bisa menjadi tiket masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Jika menggunakan hasil UN, otomatis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) bakal dihapus mulai tahun depan.

Ketua SNMPTN, Haris Supratna mengatakan, dalam rapat panitia SNMPTN di Bali beberapa hari lalu, ada beberapa hal yang dihasilkan. Pertama, evaluasi terhadap pelaksanaan SNMPTN 2009. Panitia menyimpulkan pelaksanaan SNMPTN berjalan lancar. Tes Potensi Akademik (TPA) yang digunakan dalam ujian SNMPTN dinilai sesuai untuk menguji kemampuan siswa.
Continue Reading