Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi pun tidak menutup telinga dan mata terkait isu praktik percaloan dan perjokian seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Parlemen siap mengawasi dan menyeret mereka yang meloloskan pelamar dengan cara- cara curang.
“Sanksi untuk mereka adalah hukuman kurungan. Maka dari itu kami selalu melakukan pengawasan,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Supriyono.
Dikatakan dia, dewan melakukan pengawasan dari awal pendaftaran, proses seleksi sampai dengan pengumuman. Jika ada keluarga atau anak pejabat yang menjadi ‘titipan’, maka dewan segera mengambil langkah tegas.
“Kemarin kami telah memanggil BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Nanti apabila ada masalah, kami akan panggil BKD lagi,” ujarnya.
Sementara mengenai bentuk pengawasan dari anggota dewan dalam seleksi CPNS ini seperti apa, Supriyono tidak bisa menjelaskan. Dirinya hanya mengatakan kalau sebisa mungkin ‘titipan-titipan’ seperti itu dihilangkan, pengawasan dilakukan supaya penerimaan murni melewati seleksi.
“Penerimaan lewat calo-calo itu kan seperti nembak dari atas kuda. Tidak jelas,” tambah Supriyono.
Sampai saat ini di Provinsi Jambi, politisi Partai Amanat Nasional ini menyebutkan belum menemukan adanya praktik percaloan atau ‘titipan’ anak pejabat.
Berbeda dengan Ketua DPRD Kerinci, Liberty yang yakin seleksi CPNS berlangsung fair sehingga lebih murni hasilnya. Saya sangat optimis pelaksanaan tes CPNS tahun ini bisa lebih murni. Apalagi untuk tahun ini hasil tes CPNS tersebut dikoreksi oleh UI dan UGM, sehingga hasilnya pun tidak perlu diragukan lagi,” sebutnya.
Selain itu, saat pelaksanaannya sendiri, pengawasan juga akan diperketat, dengan ditugaskannya beberapa orang pengawas. Kecil sekali kemungkinan ada rekayasa untuk memuluskan seseorang menjadi PNS,” tegasnya.
Sementara itu sekretaris BKD Provinsi Jambi, Emi Suharti ketika dikonfirmasi mengenai pengawasan seperti apa yang dilakukan pemerintah terkait dugaan praktik calo dan joki, dia menyatakan dilakukan secara normatif. Sebab, kata dia, seleksi sudah dilakukan sesuai aturan jadi tidak ada ‘titip-titipan’.
“Untuk pengawasan joki saat tes seleksi, nanti ada tim pengawas. Bagi yang ketahuan akan ditindak,” ujarnya.
Saat ini, sebutnya, berkas yang masuk ke BKD sudah ribuan. Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai dengan hari terakhir pendaftaran. “Kemungkinan nanti sampai sekitar 7.000 ribu pelamar, soalnya tahun kemarin jumlahnya kisarannya itu,” kata Emi.
Berkas CPNS yang sudah masuk langsung divalidasi. Ada 371 kursi yang disediakan di lingkungan Pemprov Jambi.
Pelamar CPNS Hampir Mencapai 10.000 Orang
Lima hari menjelang penutupan pendaftaran, jumlah pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengirim lamaran melalui Kantor Pos Pasar Jambi hampir mendekati angka 10.000. Menurut Herizal, koordinator penerimaan lamaran CPNS di Kantor Pos Jambi, hingga kemarin (21/11), lamaran yang masuk ke Kantor Pos Jambi mencapai 9.400 lamaran.
“Jumlah ini kita terima sejak hari pertama hingga hari keenam (kemarin, red),” katanya kepada Jambi Independent, kemarin (21/11). Dia memperkirakan, puncak pengiriman lamaran akan terjadi hari ini hingga hari terakhir, Jumat (26/11) nanti.
Menurut Herizal, sebagian berkas lamaran yang masuk sudah dikirim ke masing-masing Badan Kepagawaian Daerah yang menjadi tujuan pelamar. “Untuk rekap per BKD kabupaten belum lengkap, karena hari ini (kemarin) libur. Jadi terbatas yang masuk kerja,” katanya ketika ditanya data lamaran ke BKD daerah.
Terpisah, Kabid Seleksi dan Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian Provinsi Jambi Yoshendri, mengatakan, hingga Sabtu (20/11), pukul 14.00, tercatat sudah 3.609 lamaran yang masuk. “Data itu yang telah kita rekap berdasarkan formasi. Seperti tenaga teknis, guru, dan kesehatan,” ungkapnya. Rinciannya, tenaga guru 11 lamaran, tenaga teknis 3.153 dan tenaga kesehatan sebanyak 445 lamaran.
Sementara itu, dari Batanghari dilaporkan, data terakhir pada Sabtu (20/11) sore, jumlah pelamar yang mengirim lamaran melalui Kantor Pos Muarabulian mencapai 1.385 orang. Kepala Kantor Pos Cabang Muarabulian Farid Faisal, ribuan surat lamaran tersebut sudah dikirim ke BKD Batanghari.
Dia memperkirakan, jumlah pelamar akan terus bertambah hingga waktu pendaftaran CPNS ditutup. Dan diperkirakan puncak pengiriman berkas pelamar melalui kantor pos akan terjadi pada hari ini.
Selanjutnya, di Muarojambi, jumlah lamaran yang sudah diterima BKD sebanyak 516 berkas. “Total berkas yang sudah kita terima sebanyak 516 berkas. Rinciannya saya tidak ingat,” kata Havid, Kabid Pengadaan dan Pensiunan BKD Muarojambi, ketika dihubungi melalui ponselnya, kemarin.
Seperti diumumkan sebelumnya, jumlah CPNS yang akan diterima Pemerintah Muarojambi dalam tahun ini sebanyak 354 orang. Rinciannya, formasi tenaga kesehatan 105, formasi teknis 146 orang dan formasi tenaga guru sebanyak 103 orang.
Lalu dari Merangin dilaporkan, hingga sore kemarin, tercatat sudah 817 berkas pelamar yang diterima BKD Merangin. Rinciannya, tenaga guru 368, Tenaga Teknis 283, tenaga kesehatan 166 pelamar.
Kepala BKD Merangin Suhaibi, melalui Kasubag Umum BKD Syafrizal, mengatakan, dari 817 berkas lamaran yang masuk, hampir seluruh formasi sudah ada pelamarnya. Sebelumnya Formasi S-1 Penjaskes yang dikhawatirkan kosong, sudah ada pelamar. Dari lima formasi yang tersedia, kini sudah ada empat lamaran yang masuk.
“Sekarang, yang kita khawatirkan justru formasi S-1 keguruan PGSD. Sebab, sampai kemarin belum ada satupun lamaran yang masuk,” kata Syafrizal.
Tidak jauh beda dengan daerah lain, berkas lamaran yang masuk ke BKD Tanjabtim juga masih terbilang sedikit. Hingga kemarin, baru tercatat 416 lamaran yang masuk ke Kantor BKD Tanjabtim.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Tanjab Timur Hambali, mengatakan, jumlah lamaran yang mereka terima relatif sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain. “Tapi masih ada sisa beberapa hari ke depan jelang penutupan tanggal 26. Biasanya pelamar lebih banyak mengirimkan lamaran pada minggu-minggu terakhir, sekitar tanggal 22 – 26,” katanya.
Jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, menurut Hambali, jumlah pelamar CPNS di tanjab Timur mencapai 4.800 orang.
Sementara itu, di Tanjab Barat, jumlah lamaran yang sudah masuk ke BKD hingga kemarin sebanyak 1.300 berkas. “Sampai hari ini (kemarin), pukul 18.30, total berkas lamaran yang sudah masuk berjumlah 1.300 berkas. Cuma rinciannya saya lupa, kebetulan datanya itu ada dengan staf saya,” kata Kepala BKD Tanjung Jabung Barat Amirul Mukminin malam tadi.
Kemudian, di Tebo, jumlah lamaran yang masuk ke BKD baru sekitar 300 berkas. Kepala BKD Tebo Izhar, mengatakan, lamaran tersebut baru mereka terima dari Kantor Pos Muaratebo. Dia memperkirakan jumlah lamaran akan terus bertambah hingga penutupan pendaftaran, Jumat nanti.
Tadris Masih Kontroversi, PGMI Diakomodir
Sampai kemarin (21/11), diakomodir tidaknya sarjana Jurusan Tadris pada seleksi CPNS tahun ini masih menjadi kontroversi. Sebab, sebagian daerah tidak mempersoalkan masalah jurusan tersebut. Sementara sebagian lagi masih bingung dan belum bisa memastikan, menerima atau menolak.
Di Tanjab Timur misalnya. Pelaksana tugas (PLT) Kepala BKD Tanjab Timur Hambali, secara tegas mengatakan siap mengakomodir sarjana jurusan tadris. Menurut Hambali, mereka akan menerima apapun latar belakang sarjana-nya asalkan sesuai dengan spesifikasi persyaratan. “Sejauh ini tidak ada alasan tidak diakomodir, selama pelamar memang memiliki ijazah S-1 dan Akta IV bagi tenaga guru,” katanya.
Hambali mengatakan, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan kabupaten lain yang belum bisa memutuskan, menerima atau menolak lamaran sarjana jurusan Tadris. “Buktinya tahun kemarin, sarjana tadris tetap kita samakan dengan sarjana lainnya. Tiap kali ada penerimaan CPNS kita tidak ada menganakemaskan sarjana tertentu,” katanya. Hambali mengaku tahu menahu alasan beberapa daerah yang tidak mengakomodir lulusan tadris.
Selain Tanjab Timur, riak-riak penolakan sarjana lulusan jurusan Tadris juga tidak terdengar di Merangin, Sarolangun, Batanghari dan Bungo. Sementara ini, kontroversi soal jurusan tersebut hanya terjadi di Muarojambi, Tanjab Barat, dan Tebo.
Kabid Pengadaan dan Pensiunan BKD Muarojambi Havid, ketika dikonfirmasi tidak menjawab dengan tegas, menerima atau menolak jurusan tadris. Dia menyarankan, supaya para pelamar memperhatikan formasi yang telah diumumkan BKD Muarojambi. Sepengetahuannya, BKD Muarojambi hanya menerima lamaran untuk pendidikan agama islam.
“Yang pasti, sepanjang dalam pengumuman tidak ada disebutkan, artinya alumni jurusan itu tidak dibutuhkan,” kata Havid.
Menurut Havid, Pemkab Muarojambi bukan tidak mau menerima jurusan Tadris. Sama halnya seperti jurusan Tehnologi Nuklir. Jurusan tadris sama baiknya. Namun, belum sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
Pernyataan hampir sama juga dikatakan Kepala BKD Tebo Izhar. Menurut dia, mereka hanya akan menerima jurusan yang sesuai dengan pengumuman. Pengumuman formasi itu, kata dia, merupakan keputusan Bupati. “Kami tidak bisa mengambil kebijakan sendiri,” ujarnya.
Sejauh ini, Izhar belum dapat berkomentar mengenai jurusan tadris. “Bahan kan belum kita pisahkan, jika nanti banyak pelamar yang mendaftar jurusan tersebut, baru kita akomodir. Jika ada baru bisa berkomentar, untuk sekarang saya belum bisa memberikan komentar,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKD Tanjung Jabung Barat Amirul Mukminin malah menyarankan masalah jurusan tadris ini ditanyakan kepada Kepala BKD Provinsi Jambi AK Husnaini. “Untuk menghindari multi tafsir nantinya, alangkah baiknya saya sarankan untuk mengkonfirmasi secara langsung ke BKD Provinsi Jambi, pak AK Husnaini,” katanya.
Sebelumnya, Amifrul mengaku belum bisa memutuskan, apakah menerima atau menolak sarjana lulusan Jurusan Tadris. Dia berjanji akan melakukan koordinasi dengan Menpan dan Kemendiknas terlebih dulu.
Download Latihan Soal CPNS 2011
Download latihan Tes Potensi Akademik (10 Paket)
Download Latihan Soal Tes Skala Kematangan
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Berbeda dengan jurusan Tadris, lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) —setara dengan D2 PGSD boleh berlega hari. Sebab, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh memastikan akan mengakomodir para pelamar lulusan dari perguruan tinggi agama islam tersebut.
Sebelumnya, jurusan PGMI juga sempat menjadi kontroversi di Kerinci dan Sungaipenuh. Kepala BKD Kerinci Armidis dan Kepala BKD Kota Sungaipenuh Rikhasman, melalui Sekretrasinya Suhatril mengatakan, diakomodirnya jurusan PGMI atas kesepakatan bersama dengan pertimbangan banyaknya alumni PGMI di Kerinci dan Kota Sungaipenuh.
Pertimbangan lainnya, pada seleksi CPNS tahun lalu jurusan tersebut juga diakomodir dan terbukti tidak ada permasalahan. Lagi pula jurusan PGMI dan PGSD juga dipandang sama, yakni untuk Guru Kelas. “Yang membedakan hanya perguruan tingginya saja. Kalau PGSD alumni perguruan tinggi umum, sedangkan PGMI lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam,” kata Armidis.
Artikel Terkait
Posted in Cpns
