Ujian Nasional (UN) selalu mengundang konflik dan perbincangan yang menarik. Dari tingkat masyarakat biasa sampai tingkatan Presiden pun senang membahasnya. Begitu juga DPR sering melontarkan usulan yang terkadang mengundang polemik yang cukup panjang. Dari berbagai polemik itu sering sekali terdengar yang menyudutkan UN sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan lagi atau paling tidak ada perubahan kebijakan yang mengarah kepada sesuatu yang menguntungkan siswa.

Ujian nasional sebaiknya tetap dilaksanakan, tetapi fungsinya diubah. Ujian nasional bukan lagi sebagai penentu kelulusan siswa, tetapi untuk memetakan mutu sekolah. Sekolah yang kualitasnya rendah harus diintervensi pemerintah agar kualitasnya meningkat.

Demikian pendapat S Hamid Hasan, ahli evaluasi pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung; Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR RI; serta Yonny Koesmaryono, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Menurut Hamid Hasan, pemerintah harus berpegang pada standar pendidikan yang telah dibuat. UN diselenggarakan untuk mengetahui apakah standar pendidikan tersebut sudah tercapai atau belum oleh sekolah.

Justru ketika dilakukan UN dan hasilnya rendah, itu menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekolah, mengapa standar pendidikan tidak tercapai. Apakah kualitas guru kurang memadai, fasilitas minim, atau ada persoalan lainnya.

Karena tujuannya untuk pemetaan mutu sekolah, UN tidak harus dilakukan untuk siswa kelas tiga. Justru sebaiknya, UN ditujukan untuk siswa kelas dua sehingga cukup waktu untuk membenahi mutu sekolah.

Guru besar sosiologi pendidikan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Ravik Karsidi, mengatakan, persepsi bahwa nilai UN penentu masa depan siswa harus diubah karena mendorong beragam kecurangan. Justru yang lebih penting adalah menghargai minat dan bakat setiap siswa untuk berkembang.

Yonny Koesmaryono, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB, mengatakan, jika UN akan dijadikan dasar untuk masuk perguruan tinggi, maka setidaknya untuk tiga tahun ke depan UN jangan dijadikan penentu kelulusan siswa. Namun, UN dijadikan sarana untuk memetakan mutu sekolah. Berdasarkan peta tersebut, Depdiknas lalu meningkatkan mutu sekolah yang masih rendah agar sesuai standar. Setelah itulah baru UN bisa dijadikan salah satu penilaian masuk perguruan tinggi.

Ferdiansyah mengatakan, UN harus dijadikan sarana untuk meningkatkan mutu sekolah. Karena itu, sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan harus dibantu untuk meningkat.

Suparman, Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia, mengatakan, dalam pelaksanaan UN, guru dicitrakan sebagai pihak yang tidak bisa dipercaya karena suka mengatrol nilai siswa, membocorkan soal, dan ingin meluluskan siswa. ”Bagaimana pendidikan kita bisa baik jika guru selalu dalam posisi disalahkan,” kata Suparman. Itulah beberapa usulan / masukan terhadap UN di penghujung tahun 2009.

Tentang Kebijakan UN Harus Diubah itu pernah juga dilontarkan sekitar bulan Maret 2010. Para pengusul mengatakan bahwa diperlukan perubahan pada kebijakan nasional terkait ujian nasional karena pendidikan telah ditarik terlalu jauh ke ranah politik dan hukum. Pada pelaksanaannya di lapangan timbul kriminalisasi pada guru dan siswa yang dinilai tidak jujur. Demikian, antara lain, dikemukakan Koordinator Education Forum Suparman.

Pemerintah mestinya memenuhi lebih dulu kewajibannya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional dan baru melaksanakan ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa.

Sementara itu, M Isnur, anggota Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, masuk dalam Posko Pengaduan Ujian Nasional yang dibentuk Aliansi Pelajar dan Masyarakat Tolak Ujian di Jakarta, mengatakan, “Menyerahkan ke polisi untuk menyelesaikan masalah bukan solusi yang tepat karena sifatnya hanya kasus per kasus. Dan, itu muncul terus setiap kali ujian nasional digelar. Yang penting adalah penyelesaian menyeluruh, ujian nasional untuk pemetaan pendidikan.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

DPR Mengangap UN Tidak Adil

Pelaksanaan ujian nasional (UN) dengan formula lama tidak adil untuk siswa. Pasalnya, kondisi sekolah-sekolah di sejumlah wilayah Indonesia tidak seragam, bahkan banyak sekolah yang masih masuk dalam kategori standar pelayanan minimal.

Selain itu, siswa dinilai layak lulus atau tidak lulus hanya dari aspek akademis. Padahal, setiap siswa memiliki potensi dan bakat yang beragam. Siswa yang lemah dalam bidang akademis, tetapi memiliki keunggulan di bidang lain terhambat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya karena gagal UN.

Demikian dikatakan sejumlah anggota Panitia Kerja (Panja) UN Komisi X DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, Selasa (30/11/2010). Popong Otje Djundjunan, anggota Panja UN, mengatakan, keadilan untuk siswa mesti menjadi pertimbangan pelaksanaan UN ke depan.

“Apakah siswa yang punya bakat lain yang menonjol tidak boleh melanjutkan ke jenjang berikutnya hanya karena tidak lulus UN. Hasil UN itu tidak mencerminkan proses belajar siswa. Sebenarnya UN itu seperti tes seleksi saja, bukan evaluasi,” kata Popong.

Reni Marlinawati, anggota Panja UN, mengatakan, semestinya UN itu jadi proses yang adil, menyenangkan, dan meningkatkan mutu. “Tetapi kenyataannya, UN itu memvonis siswa dengan mengabaikan proses belajar selama di sekolah,” ujar Reni.

UN 2011 Tanpa Pemantau Independen

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) terhadap pelaksanaan ujian nasional (UN) 2010 lalu, tim pemantau independen yang bertugas memantau UN akan ditiadakan. Tugas pemantauan akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi (Disdik).

Demikian diungkapkan Ketua BSNP Djemari Mardapi dalam diskusi Lokakarya Ujian Nasional (UN) di Jakarta, Jumat (15/10/2010). Djemari memaparkan beberapa poin untuk menyempurnakan penyelenggaraan UN. “UN tetap dilaksanakan pada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah. Kriteria kelulusan UN untuk sekolah kategori mandiri, yaitu standar kelulusan yang dibuat dari sekolah yang bersangkutan, harus ditentukan oleh BSNP,” ujar Djemari.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Negeri Medan Syawal Gultom, mengatakan perlunya dilakukan beberapa poin sebagai langkah penguatan UN 2011 mendatang. Pertama, standarisasi yang diberlakukan pada UN 2011 harus jelas dan menguntungkan bagi semua pihak.

“Kedua adalah perbaikan seluruh proses pelaksanaan UN, distribusi soal, dan percetakannya,” lanjut Syawal.

Selain itu, lanjut Syawal, perlu diterapkan reward and punishment secara tegas siapapun yang melanggar ketentuan tentang UN 2011 nanti. “Perlu juga diperkuat nota kesepahaman lintas kementrian, yang dalam hal ini adalah Kemdiknas, Kemendagri, dan Polri,” ujarnya.

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011
Download Latihan Soal Tes Bakat Skolastik

UN dan Seleksi PTN (SNMPTN dan yang sejenisnya)

Tujuan UN dan SNMPTN Berbeda

Elin Driana, ahli evaluasi dan penelitian pendidikan, menjelaskan, validasi sebuah tes tergantung dari tujuan dibuatnya tes itu. Menurut dia, tujuan UN dan SNMPTN jelas berbeda.

Menurut Elin, dari hasil kajian PTN itu bisa didalami lebih jauh soal pelaksanaan UN selama ini. Jika hasil UN memang mencerminkan kemampuan siswa sesungguhnya, siswa juga cukup siap menghadapi tes seleksi.

”Kita mendengar pada UN itu banyak kecurangan. Pemerintah selalu bilang enggak, tetapi suara dari guru dan siswa sebaliknya. Bisa jadi korelasi yang sangat rendah ini juga mengarah pada kredibilitas UN yang masih harus dibuktikan lagi,” kata Elin.

Sebab, lanjut dia, pelaksanaan SNMPTN relatif jauh dari kecurangan. Masyarakat bisa menilai dan lebih percaya bahwa hasil tes SNMPTN akan lebih menggambarkan kemampuan yang sebenarnya dari siswa.

Elin menambahkan, dari kajian literatur yang dilakukannya di Amerika Serikat, ternyata prestasi anak di sekolah lebih menggambarkan keberhasilannya di kampus daripada hasil tes SAT (Scholastic Aptitude Test).

”Nilai sekolah itu kan bervariasi. Ada guru yang pelit memberi nilai, ada yang royal. Tetapi, siswa yang berprestasi di sekolah terlihat IPK-nya pada tahun pertama bagus. Kenapa tidak soal kelulusan siswa itu diserahkan pada penilaian sekolah,” kata Elin yang juga salah satu Koordinator Education Forum.

Priyo Suprobo, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yang juga Koordinator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SNMPTN 2010, mengatakan, UN sebenarnya tidak diperlukan untuk kelulusan siswa. Yang penting adalah hasil UN itu diperkuat untuk memetakan kondisi sekolah-sekolah.

”Yang tahu betul kemampuan siswa itu, ya guru. Bukan BSNP dan komputer. Malah lebih baik pakai ujian sekolah,” ujar Priyo.

Menurut dia, pemerintah dan BSNP mesti berani untuk membuka ke masyarakat mana daerah putih, hitam, atau abu-abu dari hasil UN. Sebab, nilai UN yang tinggi masih dipertanyakan kredibilitasnya.

Musliar Kasim, Ketua Majelis Rektor PTN, mengatakan, kredibilitas UN memang masih menjadi ganjalan bagi PTN untuk menerimanya sebagai bagian dari seleksi masuk. Dia menilai, UN masih perlu ditingkatkan agar efektif dan bermanfaat.

Lulus PTN Pasti Lulus UN

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menegaskan, bentuk dan waktu pelaksanaan ujian nasional masih didiskusikan bersama para anggota DPR. Pemerintah akan tetap menggunakan hasil ujian nasional, baik sebagai penentu kelulusan maupun pemetaan kualitas sekolah.

Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, Jumat (19/11/2010) di Jakarta. Nuh mengatakan, ujian nasional (UN) selanjutnya akan dibuat tersegmentasi, yaitu masing-masing untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Secara logika, lanjut Mendiknas, peserta didik yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) pasti lulus UN.

“Kita harus mengetahui falsafahnya. UN itu untuk mencari kemampuan minimal yang bisa dicapai siswa, sedangkan tes masuk ke perguruan tinggi negeri filosofinya mencari yang terbaik,” kata Nuh.

“Tidak ada ceritanya lulus tes seleksi masuk PTN, tetapi tidak lulus UN,” lanjut Nuh.

“Dari UN sekolah dasar bisa untuk menentukan ke SMP, dari UN SMP bisa untuk menentukan ke SMA. Lantas yang menjadi pertanyaan, mengapa dari UN sekolah menengah atas tidak bisa menentukan ke perguruan tinggi negeri,” ucap Nuh.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas Djoko Santoso mengatakan, UN dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (SMPTN) tidak saling tumpang tindih. Dia berharap, dengan adanya SMPTN, mahasiswa bisa lulus dari perguruan tinggi yang bersangkutan dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Saat ini, lanjut Djoko, pemerintah sedang mencari rumusan yang paling tepat. Salah satu contohnya, siswa yang memiliki nilai UN dan rapor bagus sudah bisa masuk PTN sehingga tidak perlu mengikuti SMPTN.

“Saat ini SMPTN sedang digodok, apakah akan diadakan ujian tertulis atau mahasiswa undangan seperti jalur PMDK. Tapi, ini masih diperbincangkan,” ujarnya.

UN Tak Bisa Multifungsi

Ujian nasional (UN) di jenjang SMA sederajat tidak bisa multifungsi, yaitu untuk pemetaan, kelulusan, sekaligus seleksi masuk perguruan tinggi. Justru pemerintah diminta berbesar hati segera mengkaji kembali kebijakan UN supaya tidak merugikan siswa.

Kajian dari panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2010 yang menunjukkan rendahnya korelasi nilai UN dengan nilai SNMPTN yang rata-rata nasional hanya 0,2 seharusnya jadi masukan bagi pemerintah dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk tidak memaksakan pelaksanaan UN. Perlu ada kajian serius dan jujur soal kredibilitas UN, baik dari soal maupun pelaksanaannya di lapangan.

Said Hamid Hasan, ahli evaluasi pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (18/11/2010), mengatakan, karena hakikat soal UN dan SNMPTN berbeda, tentu saja korelasinya akan rendah. Karena itu, sulit memakai hasil UN sebagai dasar seleksi masuk PTN.

”Kalau mau tetap dipakai untuk seleksi, soal UN harus diubah seperti dalam SNMPTN. Namun, apakah pemerintah siap jika nanti banyak siswa yang tidak lulus. Sebab, pemerintah cuma fokus pada banyak siswa yang lulus. Bukan bagaimana membenahi supaya pembelajaran di SMA/SMK membuat siswa siap untuk kuliah atau bekerja,” kata Hamid.

Menurut dia, masukan dari PTN itu seharusnya membuka pemikiran pemerintah yang keliru soal UN. Tidak bisa UN bersifat multifungsi, lalu berharap mutu pendidikan meningkat drastis.

”Pelaksanaan UN itu justru menghukum anak-anak yang tidak mendapat hak-haknya. Mereka yang mendapatkan layanan pendidikan terbatas divonis dengan kebijakan UN yang memutuskan dia lulus atau tidak,” kata Hamid.

Pemerintah Siapkan Formula Baru UN

DPR meminta pemerintah membuat formula baru untuk pelaksanaan ujian nasional yang diharapkan bisa diterapkan mulai tahun 2011. Pembahasan tentang ujian nasional tersebut akan dilakukan Komisi X DPR bersama Kementerian Pendidikan Nasional pekan ini.

Sejumlah anggota DPR mengusulkan, jika ujian nasional (UN) masih seperti sekarang dan nilai UN mutlak menentukan kelulusan siswa, DPR sebaiknya tak menyetujui anggaran ujian akhir sekolah berstandar nasional dan UN yang diajukan pemerintah senilai Rp 587,87 miliar.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menyatakan belum bisa memaparkan secara detail mengumumkan bentuk formula baru dalam Ujian Nasional (UN) 2011. Hal itu karena Kementrian Pendidikan Nasional terikat dengan Panitia Kerja (Panja) UN DPR RI.

Mendiknas mengatakan, formula baru mengenai UN baru akan diputuskan pada rapat Panja dengan Komisi X DPR RI. Konsep untuk formula baru itu sudah ada, hanya belum bisa dijelaskan kepada publik karena harus menunggu kesepakatan dengan Komisi X.

“UN tetap ada, formula seperti apa kami belum bisa berbicara banyak karena terikat dengan keputusan di Komisi X- DPR RI,” tandas Nuh di Jakarta Senin (29/11/2010).

Sementara itu, Nuh membantah pernyataan masyarakat tentang keputusan Mahkamah Agung (MA), bahwa UN telah melanggar hak anak. Menurutnya, tidak ada keputusan MA yang menyebut telah melanggar hak anak, apalagi MA melarang UN.

“Kalau tidak ada ujian (UN), anak-anak akan jadi seperti apa, apakah anak-anak di Indonesia mau dimanja terus. UN itu melekat pada satuan pendidikan Indonesia,” kata Nuh.

Ihwal ancaman Komisi X DPR RI yang tidak akan mengeluarkan anggaran UN jika masih dijadikan penentu kelulusan, Nuh tidak memberikan jawaban meyakinkan.

“Masalah anggaran itu bukan domain kita, domain kita adalah pendidikan,” tegas Nuh.

Dia menyarankan, masyarakat perlu melihat situs Kementrian Pendidikan di Amerika Serikat. Di situs tersebut, kata dia, dijelaskan bahwa untuk melakukan revolusi pendidikan UN di AS sangat penting.

“Di sini UN yang jelas ada kok malah ingin ditiadakan,” ujar Nuh.

Sementara itu, Armin. A. Luistro, Secretary of education of the Philippines mengatakan, di negaranya UN tidak dijadikan penentu kelulusan. “Di negara kami UN ada, tetapi tidak dijadikan penentu kelulusan, hanya dijadikan pemetaan. UN ada dari SD- SMA,” tandas Armin.

Pedoman Agar Siswa Tidak Bingung, Guru Juga Tidak Ragu Ngajar, bahwa :

UN Tetap Penentu Kelulusan dan Pemetaan

Hasil dari Ujian Nasional (UN) masih menjadi perdebatan, baik digunakan sebagai penentu kelulusan atau pemetaan kualitas sekolah. Kementrian Pendidikan Nasional tetap akan menggelar UN dan mengambil kedua tujuan tersebut.

Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, selanjutnya UN akan dibuat tersegmentasi yaitu masing-masing untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

UN Tetap Diselenggarakan Tahun 2011

Ujian Nasional (UN) pada tahun 2011 masih tetap diselenggarakan. UN dipertahankan karena dapat mengetahui nilai para siswa sesungguhnya. Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh usai memberikan orasi ilmiah dalam rangka wisuda mahasiswa ke-III Universitas Indo Global Mandiri di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (4/12/2010).

Menurut Nuh, UN bisa dipakai untuk melihat berapa nilai sesungguhnya dari para siswa yang berasal dari sekolah dengan akreditasi berbeda-beda. Sebab sekolah cenderung memberikan nilai yang sama kepada para siswanya, meskipun akreditasi sekolahnya tidak sama. Mendiknas menuturkan, modifikasi UN akan dibahas bersama antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Komisi X DPR dalam rapat kerja tanggal 13 Desember 2010.

Diolah dari berbagai sumber oleh Drs. Asep Rusmana, SH dan Dra. Ena Fauziah Dewanti, S.E.

Direktur Pendidikan Madrasah Departemen Agama, Firdaus, mengakui masih banyak madrasah memerlukan “perhatian”, kendati dalam UU Sisdiknas kedudukannya sudah setara dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Depdiknas.

Dari segi standar, banyak madrasah yang kualitasnya tak kalah dengan lembaga pendidikan dibawah Depdiknas. Tapi masih ada madrasah yang berada di pinggir kota dan pedesaan “perlu perhatian” baik dari segi prasana maupun tenaga pendidiknya, kata Firdaus di Jakarta, di awal Mei 2009.

Jika melihat standar, menurut dia, madrasah tetap mengacu kepada standar yang ditetapkan Badan Nasional Standar Pendidikan(BNSP) .

Ketentuan ini berlaku sejak diberlakukannya UU Sisdiknas pada 2003 . Meski begitu, masih ada madrasah — baik tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah maupun aliyah — perlu ditingkatkan tenaga pendidik dan sarana bangunannya guna mengurangi atau bahkan menghapuskan ketertinggalan selama ini.

Ia mengakui pihaknya kini sedang menata sejumlah madrasah agar kualitas anak didiknya tak tertinggal jauh dengan sejumlah sekolah dibawah Depdiknas.

Karena itu, sesuai dengan amanat UU Sisdiknas, para tenaga pendidiknya pun ditingkatkan dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan Badan Nasional Standar Pendidikan.

Nilai Plus Madrasah

Madrasah adalah lembaga pendidikan becirikan agama. Dalam perjalanannya memang harus diakui banyak berstatus swasta. Kendati demikian jangan memandang lembaga tersebut dengan “sebelah mata”. Lembaga ini punya nilai “plus” jika dibanding pendidikan lainnya, kata dia.

Nilai “plus” yang dimaksud, kata dia, adalah selain ciri agama yang melekat pada lembaga itu. Soal kualitas, belakangan ini banyak orang memberi acungan jempol.

Firdaus menjelaskan pula bahwa kriteria kelulusan peserta UAMBN ditetapkan oleh setiap madrasah yang peserta didiknya mengikuti UAMBN melalui rapat dewan guru yang mencakup: nilai rata-rata ketiga mata pelajaran dan nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan.

Soal UAMBN MI/SD setiap paketnya terdiri atas 25 persen soal yang ditetapkan oleh Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BSNP) dan berlaku secara nasional serta 75 persen soal yang ditetapkan oleh Penyelenggara Tingkat Provinsi.

Pemindaian Lembar Jawaban UAMBN dilakukan oleh Tim Tingkat Kabupaten/Kota dengan penskoran dilakukan oleh Penyelenggara Tingkat Provinsi dibawah koordinasi Puspendik dan BSNP.

Dia menambahkan pemberlakuan UAMBN bertujuan memperkuat ciri khas madrasah sehingga perlu dilakukan penguatan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di seluruh jenjang pendidikan madrasah.

Dalam surat edaran bernomor DJ.I/PP.OO/1206/2009 tentang penguatan ciri khas madrasah, juga disebutkan seluruh MA baik negeri maupun swasta pada tahun pelajaran 2009–2010 diimbau membuka dan mengembangkan program keagamaan. Surat edaran tanggal 16 September 2009 itu diteken Prof. Dr. H. Mohammad Ali, M.A

ujiannasional.org (dari berbagai sumber)

Salah satu konsep penting dalam UN Biologi adalah Biologi Sel yang mempelajari sel. Hal yang dipelajari dalam biologi sel mencakup sifat-sifat fisiologis sel seperti struktur dan organel yang terdapat di dalam sel, lingkungan dan antaraksi sel, daur hidup sel, pembelahan sel dan fungsi sel (fisiologi), hingga kematian sel. Hal-hal tersebut dipelajari baik pada skala mikroskopik maupun skala molekular, dan sel biologi meneliti baik organisme bersel tunggal seperti bakteri maupun sel-sel terspesialisasi di dalam organisme multisel seperti manusia.

Pengetahuan akan komposisi dan cara kerja sel merupakan hal mendasar bagi semua bidang ilmu biologi. Pengetahuan akan persamaan dan perbedaan di antara berbagai jenis sel merupakan hal penting khususnya bagi bidang biologi sel dan biologi molekular. Persamaan dan perbedaan mendasar tersebut menimbulkan tema pemersatu, yang memungkinkan prinsip-prinsip yang dipelajari dari suatu sel diekstrapolasikan dan digeneralisasikan pada jenis sel lain. Penelitian biologi sel berkaitan erat dengan genetika, biokimia, biologi molekular, dan biologi perkembangan.

Download Soal Biologi Ujian Nasional SMA / MA 2009 Paket 12
Download Pembahasan

Download Soal Biologi Ujian Nasional SMA / MA 2009 Paket 45

Soal-soal Ujian Nasional 2009 boleh Anda download dari koleksi yang berhasil kami himpun dan kami berharap dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Bank Soal Ujian Nasional ini terdiri dari Koleksi UN SMA/MA dan sederajat, Koleksi Soal UN SMP/MTs dan yang sederajat, dan Koleksi Soal UASBN SD/MI dan yang sederajat.

Download Links Kisi-kisi Ujian Nasional 2011

Soal Ujian Nasional (UN) SMA

Soal Ujian Nasional SMA diperuntukkan bagi siswa/siswi Sekolah Menengah Atas (disingkat SMA), sebagai jenjang pendidikan menengah umum pada pendidikan formal di Indonesia.

Program IPA, meliputi:

Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris,
Matematika,
Fisika,
Kimia, dan
Biologi

Program IPS, meliputi:
Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris,
Matematika,
Ekonomi,
Sosiologi, dan
Geografi;

Program Bahasa, meliputi:
Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris,
Matematika,
Bahasa Asing lain yang diambil,
Sejarah Budaya/Antropologi, dan
Sastra Indonesia

Program Keagamaan, meliputi:
Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris,
Matematika,
Ilmu Tafsir,
Ilmu Hadis, dan
Ilmu Kalam.

Soal Ujian Nasional MA

Soal Ujian Nasional MA diperuntukan bagi siswa/siswi Madrasah Aliyah (disingkat MA) sebagai siswa/siswi jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Menengah Atas, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama.

Program IPA, meliputi:

Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris,
Matematika,
Fisika,
Kimia, dan
Biologi

Program IPS, meliputi:
Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris,
Matematika,
Ekonomi,
Sosiologi, dan
Geografi;

Program Bahasa, meliputi:
Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris,
Matematika,
Bahasa Asing lain yang diambil,
Sejarah Budaya/Antropologi, dan
Sastra Indonesia

Program Keagamaan, meliputi:
Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris,
Matematika,
Ilmu Tafsir,
Ilmu Hadis, dan
Ilmu Kalam.

Soal Ujian Nasional (UN) SMK

Soal Ujian Nasional (UN) SMK diperuntukan bagi siswa/siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

Soal Ujian Nasional SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) (Maaf yang bisa didownload adalah soal-soal UN SMK dari tahun 2003/2004 atau 2005/2006), yang terdiri dari :

Koleksi Soal Bahasa Indonesia

Koleksi Soal Bahasa Inggris

Koleksi Soal Matematika Teknik dan Matematika Non Teknik

Soal Ujian Nasional (UN) SMP / MTs

Soal Ujian Nasional (UN) SMP / MTs diperuntukkan bagi para siswa Sekolah Menengah Pertama sebagai jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal tingkat menengah pertama (umum) di Indonesia. Dan Soal Ujian Nasional (UN) MTs untuk para siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Menengah Pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama.

Soal Ujian Nasional (UN) SMP / MTs meliputi Mata Pelajaran :
Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris,
Matematika, dan
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD / MI

Soal UASBN SD / MI diperuntukkan untuk para siswa Sekolah Dasar (SD) sebagai sekolah dengan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah Dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari Kelas 1 sampai Kelas 6. Dan untuk para siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah pun seperti halnya SD ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari Kelas 1 sampai Kelas 6.

Soal UASBN SD / MI meliputi Mata Pelajaran :
Bahasa Indonesia,
Matematika, dan
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Ujian Nasional 2010 untuk tingkat SMA/MA dan SMP/MTs dijadwalkan bulan Maret 2010. Pelaksanaan ujian nasional ini lebih cepat daripada ujian nasional tahun sebelumnya yang dilaksanakan April 2009.

Jadwal ujian nasional (UN) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 75 Tahun 2009 tentang UN SMP/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, SMA/Madrasah Aliyah (MA), SMA Luar Biasa (LB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Ajaran 2009/2010. Permendiknas itu ditetapkan di Jakarta, 13 Oktober 2009, oleh Mendiknas Bambang Sudibyo.

Download Links Kisi-kisi Ujian Nasional 2011

Pelaksanaan UN utama untuk siswa SMA, MA, SMA LB, dan SMK dilaksanakan minggu ketiga Maret 2010. Adapun untuk siswa SMP, MTs, dan SMP LB, ujian nasional diselenggarakan pada minggu keempat Maret 2010. UN susulan dilaksanakan seminggu setelah UN utama. Adapun ujian praktik kejuruan untuk siswa SMK dilaksanakan sebelum UN utama.

Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Edy Tri Baskoro mengatakan bahwa penyelenggaraan UN dipercepat karena akan ada dua kali ujian, yakni ujian utama dan ujian ulangan bagi siswa yang tidak lulus.

”Kami ingin memberikan kesempatan kedua kepada anak didik supaya lebih adil. Kalau nilai UN pertama belum memenuhi standar kelulusan karena mungkin ketika ujian kondisinya sedang kurang sehat, dia akan bisa mengulang pada saat ujian ulangan. Intinya kami ingin penyelenggaraan ujian nasional lebih baik,” kata Baskoro.

Percepatan ini pun, lanjut Baskoro, tidak mengganggu materi pelajaran karena biasanya pelajaran telah selesai diberikan kepada siswa sekitar Februari.

Standar Kelulusan Minimal 5,5

Dalam Permendiknas No 75/2009 disebutkan pula peserta UN dinyatakan lulus apabila memiliki rata-rata nilai minimal 5,5 untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN.

Mata pelajaran yang diujikan untuk siswa SMA/MA program IPA adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Adapun siswa SMA/MA program IPS akan mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi.

Untuk siswa SMA/MA program bahasa, mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, bahasa asing lain yang dipelajari, Sejarah Budaya/Antropologi, dan Sastra Indonesia.

Adapun mata pelajaran siswa SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Teori Kejuruan. Pelajaran yang diujikan untuk siswa SMA LB lebih sedikit, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

UN 2010 Pasti Digelar (Mendiknas)
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Moh Nuh, mengatakan pemerintah pasti akan menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) 2010. Penegasan itu disampaikan untuk menjawab keraguan paca putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait UN.

“Saya sudah rapatkan kepala-kepala dinas pendidikan, yang intinya kami ingin tekankan bahwa UN tetap dilaksanakan. Ini penting agar masyarakat tidak masuk dalam ketidakpastian,” kata Nuh saat melakukan kunjungan kerja ke SMKN I dan Yayasan Pendidikan Khadijah di Surabaya, Jawa Timur, Senin (7/12).

Nuh mengatakan, UN pasti digelar pada Maret nanti karena dalam putusan kasasi MA tidak ada larangan menggelar UN. “Dalam amar putusannya, MA hanya memerintahkan melakukan perbaikan, dan itu semua (perintah MA –red) sedang kami laksanakan,” katanya.

Dalam amar putusannya, MA antara lain memerintahkan agar pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan; meningkatkan kualitas guru; mengatasi dampak psikologis negatif terhadap anak didik atas pelaksanaan UN; serta mengatasi berbagai kecurangan.

Ditanya tentang upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi MA, Nuh mengatakan, “Tidak relevan lagi, karena yang penting amar putusan sudah terlaksana.”

Menurut Nuh, yang menentukan terlaksana tidaknya perintah MA adalah pemerintah. “Bukan pengadilan,” katanya.

Meski demikian, Nuh meminta jajarannya hingga di sekolah-sekolah agar benar-benar mengatasi masalah kecurangan. “Para kepala dinas, tolong hindari betul masalah kecurangan. Kita harus menggelar UN yang lebih baik,” katanya.

Saat ini, tutur Nuh, pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan terkait UN. Antara lain pembuatan soal, koordinasi dengan perguruan tinggi, sistem evaluasi, dan lain-lain.

Dalam soal evaluasi, kata Nuh, kelak akan dicek berapa banyak ketidaklulusan dan di mana saja. kemudian, “Pada mata pelajaran apa dan apa penyebabnya, sehingga lebih spesifik untuk ditangani,” kata Nuh. Republika NR

Kisi – kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2009/2010

Peraturan Mendiknas Nomor 74 Tahun 2009
Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010

Peraturan Mendiknas Nomor 75 Tahun 2009
Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010

Penjelasan Lengkap Kisi-kisi UN 2010 setebal 53 halaman ( Tidak / belum dipublish oleh situs Depdiknas).

Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2009

Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan Tahun 2009

Peraturan Mendiknas Nomor 77 Tahun 2009
Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2010

Download Soal Ujian Nasional SMA / MA, SMP / MTs, dan Soal UASBN SD

Download Soal Ujian Nasional 2009

Download Soal Ujian Nasional 2008

Kepala Disdikpora Provinsi Bali Drs. I Ketut Wija, M.M. mengatakan persentase kelulusan peserta UN SMA/MA dan SMK di Bali pada tahun ajaran 2008/2009 meningkat tajam dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran 2008/2009 ini, jumlah peserta UN SMA/MA tercatat 26.775 orang. Dari jumlah itu, 26.727 orang (99,82%) di antaranya berhasil lulus dan 48 orang (0,18%) dinyatakan tidak lulus. Tahun ajaran 2007/2008 lalu, peserta UN SMA/MA tercatat 25.509 orang. Jumlah peserta UN yang lulus tercatat 25.160 orang (98,63%) dan 349 orang (1,37%) tidak lulus. Ini berarti, persentase kelulusan peserta UN SMA/MA untuk tahun ajaran ini meningkat 1,19%.

Wija menambahkan, hal sebaliknya justru terjadi pada persentase kelulusan UN SMK yang mengalami penurunan cukup tajam. Tahun ini, UN SMK di Bali diikuti 11.253 orang peserta. Tercatat 11.030 orang peserta (98,02%) berhasil lulus dan 223 orang (1,98%) lagi gagal meraih standar nilai minimal yang dipersyaratkan. Pada UN tahun lalu, jumlah peserta UN SMK tercatat 10.538 orang. Sebanyak 10.431 orang (98,02%) dinyatakan lulus dan 107 orang (1,98%) lagi tidak lulus. Jadi, ada penurunan persentase kelulusan UN SMK pada tahun ajaran 2008/2009 ini mencapai 0,98%.

Dari segi jumlah, peserta UN SMA/MA dan SMK yang tidak lulus tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun ajaran 2007/2008 lalu. Tahun lalu, jumlah siswa SMA/SMK yang tidak lupus mencapai 456 orang.

Dilihat dari distribusi kelulusan per kabupaten/kota, kata dia, Kabupaten Bangli dan Karangasem mencatat persentase kelulusan tertinggi untuk jenjang pendidikan SMA/MA. Seluruh peserta UN di kedua kabupaten itu dinyatakan lulus 100 persen. Sedangkan persentase kelulusan terendah dicatat Kota Denpasar yakni 99,54%. Di Denpasar, jumlah peserta UN SMA/MA mencapai 5.840 orang, 27 orang (0,46%) dinyatakan tak lulus.

Untuk UN SMK, Kabupaten Tabanan menempati posisi terbaik. Dari 965 orang peserta UN, 964 orang (99,90%) di antaranya berhasil lulus dan hanya satu orang (0,10%) dinyatakan tidak lulus. Sedangkan peringkat terbawah ditempati Jembrana yang mencatat persentase kelulusan 94,55%. Sebanyak 42 orang siswa (5,45%) dari total 771 orang siswa yang tercatat sebagai peserta UN SMK di Jembrana gagal meraih standar nilai minimal kelulusan.

Data Bermasalah

Pada kesempatan itu, Wija mengingatkan bahwa presentase kelulusan UN SMA/SMK belum bersifat final. Pasalnya, masih ada sejumlah SMA/SMK di Bali yang data nilainya belum lengkap sehingga pengumuman kelulusan di sekolah-sekolah bermasalah itu tidak bisa diumumkan Minggu (14/6). Sebagai contoh, 124 orang peserta UN di SMK PGRI 2 Denpasar data nilai ujian produktifnya belum masuk sehingga tidak bisa dikonversikan dengan nilai UN. Permasalahan serupa juga terjadi di SMAN 6 Denpasar.

Di sekolah ini, ada 19 orang siswa yang kepastian kelulusannya masih “menggantung”. Ke-19 orang siswa itu merupakan siswa-siswa yang tidak lulus UN tahun lalu dan kembali mengikuti ujian perbaikan tahun ini. Seluruh siswa itu hanya mengikuti ujian untuk satu mata pelajaran (Bahasa Inggris-red) karena mata pelajaran lainnya sudah dinyatakan lulus tahun lalu. Sesuai ketentuan, mereka diperbolehkan mengikuti UN hanya untuk mata pelajaran yang belum lulus saja.

Namun, nilai mata pelajaran UN yang sudah lulus itu belum dimasukkan dalam daftar nilai keseluruhan sehingga mereka praktis dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan nilai minimal kelulusan.

Ketua Panitia UN Dinas Pendidikan Jawa Tengah Nurhadi Amiyanto mengemukakan hal itu di Kantor Dinas Pendidikan, Jalan Pemuda, Semarang. Dia menyatakan perusahaan pencetak soal dan lembar jawab adalah PT Pura Barutama, Kudus.

Mekanisme pendistribusian soal sama seperti sebelumnya diserta pengawalan pihak percetakan dan polisi. ”Yang membedakan, tahun lalu petugas di kabupaten/kota stand by di tempat masing-masing menunggu soal yang didrop percetakan. Namun tahun ini, petugas menjemput soal ke percetakan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Kunto Nugroho HP.

Dia berharap tak ada keterlambatan soal seperti tahun lalu di beberapa daerah. Sebab, petugas akan memastikan kelengkapan administarif dan logistik di percetakan sebelum dikirim. Prioritas pendistribusian soal adalah daerah yang jauh dari lokasi percetakan, seperti Cilacap.
Lebih Lancar Nurhadi menyatakan hasil ujian UN SMA/MA akan dipindai di Unnes. Adapun untuk SMK/SMP/ MTs dilakukan Wahana Komputer dan Data Internasional.

”Nanti, hasil pemindaian Unnes, Wahana Komputer, dan Data Internasional dikirim ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai penyelenggara UN untuk di-scoring.”

Selanjutnya, data dikembalikan ke panitia provinsi untuk pencetakan data kolektif hasil UN dan surat keterangan hasil ujian nasional. Untuk SD, lembar jawab dipindai di daerah masing-masing, lalu dikirim ke provinsi untuk di-scoring di bawa bimbingan BSNP.

Dia menyatakan siswa SMA/MA hanya mengerjakan dua pelajaran pada hari pertama ujian. Selanjutnya hanya mengerjakan satu pelajaran. Hari pertama, siswa SMA IPA mengerjakan soal bahasa Indonesia dan biologi.

Siswa SMA IPS mengerjakan bahasa Indonesia dan sosiologi, SMA bahasa mengerjakan soal bahasa Indonesia dan sejarah budaya/antropologi, dan MA mengerjakan bahasa Indonesia dan ilmu kalam.

Hari kedua dan ketiga seluruh siswa mengerjakan soal bahasa Inggris dan matematika.

Hari keempat, jurusan IPA/IPS/bahasa/MA mengerjakan fisika, geografi, sastra Indonesia, dan ilmu hadis. Hari terakhir, jurusan IPA/IPS/bahasa/MA masing-masing mengerjakan kimia, ekonomi, bahasa asing, dan ilmu tafsir.

Siswa SMK hanya ujian pada 20-22 April. Setiap hari sartu pelajaran, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Ujian kompetensi keahlian kejuruan telah dilaksanakan Maret lalu.

Ujian susulan bagi siswa yang sakit dimulai 27 April. Pengumuman UN SMA/MA/ SMK pekan II Juni, sedangkan SMP/MTs/SD pekan III Juni.

Nurhadi menuturkan tak semua siswa yang gagal UN tahun lalu mengulang tahun ini. Sebagian sudah mengikuti kelompok belajar paket C. ”Tahun lalu, persentase ketidaklulusan siswa SMA/MA/SMK 7,36%-10,76%.”

Pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyukseskannya diantaranya dia telah bekerja sama dengan polisi agar saat ujian berlangsung tak ada operasi lalu lintas yang bisa memperlambat kedatangan siswa, guru, pengawas ke tempat ujian.
Kerja sama juga dilakukan dengan PLN, sehingga saat ujian tak ada pemadaman listik.

Dari tingkat SMA jumlah siswa yang tak lulus mencapai 12,29% atau 866 siswa dari total peserta SMA sebanyak 6.542 pelajar. Untuk jenjang MA jumlah peserta tak lulus sebesar 23,15% atau 149 siswa dari total 645 peserta. Angka kegagalan di SMA dan MA mengalami kenaikan dibanding tahun lalu.

Pada jenjang SMK tingkat kegagalan UN mencapai 5,58% atau sebanyak 372 siswa dari total 6.799 peserta. Dibanding tahun lalu jumlahnya menurun cukup tajam, yaitu mencapai 15,66% atau mencapai 909 siswa.

”Tahun lalu untuk jenjang SMA dan MA siswa yang tidak lulus 8% dari total peserta atau sebanyak 593 siswa.

Ini harus menjadi bahan evaluasi bagi satuan pendidikan masing – masing. Karena SMA itu punya tanggung jawab untuk peningkatan mutu,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Drs Amsori SH MPd, Sabtu (13/6).

Dia melihat kenaikan standar kelulusan menjadi 5,5 juga menjadi salah satu penyebab bertambahnya angka kegagalan UN tahun ini. Amsori menambahkan, siswa yang tidak lulus bisa mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

”Siswa bisa ikut UNPK Kejar Paket C setara SMA. Sementara itu, untuk SMK memang sebenarnya kurang tepat untuk mengikuti UNPK, akan tetapi hal tersebut menjadi hak siswa untuk menentukan pilihan,” ujarnya.

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Drs Wandowo MM mengatakan, UNPK akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 Juni.

Aksi corat-coret dan konvoi sepeda motor juga masih mewarnai pengumuman kelulusan. Tercatat 57 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para siswa.

Kasat Lantas Kompol Ade Safri menjelaskan, pelanggaran itu di antaranya tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas serta tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK.

Namun siswa -siswa SMA Warga merayakannya dengan cara berbeda. Wakasek Kesiswaan dan Humas Suseno SPd mengarahkan siswanya merayakan kelulusannya dengan cara positif.

Sekolah menyiapkan spanduk putih untuk dicorat -coret menggunakan canthing, layaknya membatik. Sejumlah siswa membawa seragamnya agar bisa mendapat tanda tangan atau tulisan dari teman-teman seangkatannya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jateng, jumlah peserta ujian nasional (UN) tahun ini sebanyak 166.983 siswa SMA/MA dan 130.146 siswa SMK. Siswa SMA/MA yang dinyatakan lulus sebanyak 159.552 siswa (95,55 persen), sedangkan siswa SMK yang lulus sebanyak 122.806 siswa (94,36 persen).

Siswa SMA/MA yang tidak lulus pada UN tahun ini sebanyak 7.431 siswa (4,45 persen). Angka ketidaklulusan siswa SMA/MA tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu, yaitu sebanyak 9.412 siswa (7,36 persen). Siswa SMK yang tidak lulus pada tahun ini sebanyak 7.340 siswa (5,64 persen), menurun dibandingkan tahun lalu, yaitu sebanyak 11.071 siswa (8,07 persen).

“Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan kompetensi siswa di Jateng,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jateng Kunto Nugroho, Sabtu (13/6) di Semarang. Peningkatan kompetensi itu terlihat dengan menurunnya angka ketidaklulusan, meski indeks kelulusan sudah dinaikkan dari 5,25 menjadi 5,50.