UJIAN NASIONAL

Ketua Umum Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU (YTPSNU) Khadijah Surabaya Khofifah Indar Parawansa menilai Ujian Nasional (UN) sebaiknya diberlakukan dalam skala regional.

“Itu karena standar anak didik di Jatim dan di Maluku itu berbeda, tapi bila standar diberlakukan secara regional akan tidak terlalu berbeda,” katanya setelah membuka Festival Budaya Islami (FBI) dan pameran pendidikan YTPSNU di Surabaya, Sabtu (16/1).
Menurutnya, standar UN secara nasional juga mengajarkan pola pendidikan yang tidak mendidik, karena sekolah-sekolah yang tidak memenuhi standar UN akhirnya mendorong anak didik, guru, dan wali murid melakukan kecurangan. “Karena ingin anaknya atau anak didiknya lulus, maka orang tua dan sekolah melakukan berbagai cara untuk itu, padahal cara seperti itu justru mengajarkan anak didik untuk biasa berbohong atau berlaku tidak jujur,” katanya.

Ketua Umum PP Muslimat NU itu mengaku dirinya sebagai praktisi pendidikan mengetahui sendiri praktik kecurangan itu, karena ada orang tua dari Kalimantan yang menyekolahkan anaknya di YTPSNU Khadijah Surabaya yang meminta anaknya diluluskan.

“Saya sudah mengumpulkan para guru dan wali murid untuk mempertahankan pendidikan yang tidak menghalalkan segala cara, karena itu saya meminta para guru untuk menyiapkan anak didik melalui ‘try out’ (pelatihan soal-soal ujian) sejak setahun sebelum UN agar mereka benar-benar siap,” katanya.

Kendati YTPSNU masih mengakomodasikan UN, katanya, namun pihaknya tidak membenarkan pola-pola pendidikan yang membocorkan soal ujian, tawar-menawar nilai ujian, dan pola-pola tidak mendidik lainnya. “Kami memang tetap mengikuti UN, tapi kami juga memberi pilihan kepada mereka yang ingin melanjutkan ke luar negeri untuk memakai standar IGCSE (bukan UN), kecuali jika mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di dalam negeri,” katanya.

Namun, katanya, pemerintah sebaiknya tidak memaksakan UN sebagai standar nasional bila pemerintah belum mampu menyeragamkan mutu guru, mutu sarana dan prasarana, dan fasilitas lainnya untuk seluruh sekolah di Indonesia. “Kalau pemerintah belum mampu menyeragamkan kualitas pendidikan, maka UN sebaiknya tidak dipaksakan menjadi standar secara nasional, karena hal itu akan mendorong cara-cara yang tidak jujur. Cara-cara tidak jujur itulah yang tidak dilihat Mendiknas selama ini,” katanya.
MI