UJIAN NASIONAL

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) akan fokus mempersiapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2010 dengan cara meminimalisasikan terjadinya kecurangan.

“Sekarang energi yang ada diarahkan untuk menyiapkan Ujian Nasional sebaik mungkin. Perbedaan pandangan dengan Mahkamah Agung (MA) sudah diselesaikan dalam pertemuan kemarin. Saya tidak perlu mengangkat keabsahan,” kata Mendiknas Mohammad Nuh didampingi Menteri Agama Suryadharma Ali seusai Rakor Sinergitas Pendidikan Nasional dan Pendidikan Agama di Jakarta, Jumat (22/1).

Nuh mengatakan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama berupaya agar pelaksanaan UN bisa diselenggarakan sebaik mungkin dibawah koordinasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga independen pelaksana UN. Ia menambahka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyetujui baik terkait anggaran maupun pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada Maret 2010 .

Menurutnya, persiapan dan sosialisasi sudah dilakukan ke daerah-daerah kepada kepala dinas dan kepala sekolah tingkat kabupaten dan kota, termasuk meminta guru untuk tetap memberikan pengayaan kepada siswa yang akan menghadapi ujian serta menanamkan sikap jujur dalam mengerjakan soal-soal ujian.

“Kita sudah sampaikan kepada pemerintah daerah untuk siap, termasuk mengenai tender pencetakan soal UN dan pendanaannya. Karena akan digunakan setelah Maret, jadi tidak perlu tergesa-gesa, selain itu pembayaran dilakukan setelah ada pemenang tender dan juga membayar tanda jadi dulu,” katanya.

Tentang permintaan Panitia Kerja DPR agar Kementerian Diknas memfokuskan pada pengawasan UN dan menjamin tidak ada kebocoran, Nuh mengatakan persoalannya bukan pada jamin- menjamin. “Persoalannya adalah ikhtiar apa yang bisa menjamin tiadanya kecurangan dan seterusnya. Tidak bisa menjamin 100 persen tidak ada kecurangan. Tetapi jangan diartikan tidak ada jaminan yang kita lakukan untuk mencegah sekecil mungkin adanya penyimpangan kecurangan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, esensi pelaksanaan UN untuk digunakan sebagai pemetaan dan selanjutnya hasil dari evaluasi tersebut akan dilakukan intervensi kebijakan. “Kalau daerah A nilai UN-nya jelek, akan dilakukan intervensi untuk upgrading guru-guru, termasuk sarana prasarana. Guru juga harus berani jujur memberikan nilai apa adanya. Karena itu, kami akan mengajak pemangku kepentingan pendidikan berlaku jujur,” tambahnya.
Jika kecurangan bisa diminimalkan maka dengan sendirinya UN naik kredibilitasnya dan bisa dijadikan alat seleksi ptn sebagai pengganti SNMPTN.