Ujian Nasional » Artikel Pendidikan

Pungutan Sumbangan di SD Dilarang Tahun 2011

admin — Sat, 11 Dec 2010 11:11:03 +0000

Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Sekolah Dasar Kota Malang melalui APBD 2011 dipastikan meningkat. Untuk itu, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Malang memberi ultimatum bagi sekolah yang masih menaikkan sumbangan partisipasi murid (SPM).

Diungkapkan Kepala Bagian Pendidikan Dasar (Kabag Dikdas) Diknas Kota Malang, Suwarjana, sudah ada kepastian kenaikan bosda dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

“Mulai tahun 2011, setiap siswa SD akan mendapatkan dua kali lipat Bosda, yakni sebesar Rp 10.000. Nominal itu memang masih jauh dari ideal, tetapi setidaknya dapat mengurangi beban sekolah,” ucapnya,

Lebih lanjut, ia menjelaskan, selain mendapat Bosda, siswa SD/MI Kota Malang juga mendapat BOS dari pusat dengan besaran Rp 33.000 per siswa, sehingga dengan naiknya Bosda tersebut setiap siswa akan mendapat Rp 43.000.

“Bantuan tersebut akan diterima oleh 87.234 siswa di 272 SD/MI penerima Bosda dan BOS Pusat, baik negeri maupun swasta,” katanya.

Karena itu, jika masih ada sekolah yang masih menaikkan SPM, pihaknya tidak segan akan memberi sanksi kepada sekolah yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 8 tahun 2010.

“Sanksi bisa penundaan pencairan bantuan untuk sekolah tersebut hingga status sebagai penerima Bosda di sekolah tersebut cabut, jika masih saja menaikkan SPM,” tegasnya.

Suwarjana berharap, wali murid bersedia mengadu ke Posko Peduli Pendidikan yang telah disediakan di setiap sekolah bilamana menemukan kasus semacam itu.

Tiga Sekolah Baru

Sementara itu, dalam kurun waktu tiga tahun yaitu 2007-2010, Kabupaten Malang memiliki tiga unit sekolah baru. Ketiga unit sekolah yang baru itu adalah SMAN 1 Bululawang, SMKN 1 Kepanjen, dan SMKN 1 Gedangan.

Kepala Dinas Pendidikan Suwandi menjelaskan, keberadaan tiga sekolah baru itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Selama ini, banyak lulusan SMP/MTs yang justru memilih sekolah di Kota Malang untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” jelas Suwandi, Jumat (10/12).

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011
Download Latihan Soal Tes Bakat Skolastik

Bupati Rendra Kresna menambahkan, Pemkab akan memperbanyak jumlah SMK di Kabupaten Malang. Namun, penambahan tidak dengan cara mengubah SMA menjadi SMK seperti yang dilakukan beberapa kabupaten dan kota lain yang hanya mengejar keterwujudan persentase yang diharapkan pemerintah yaitu 70:30.

Ch Fathoni, Kabid Tenaga Teknis Kependidikan Dindik Kabupaten Malang mengungkapkan, SMAN 1 Bululawang sudah berdiri sejak 2007 dan telah menelurkan lulusan. Sedang SMKN 1 Kepanjen ada sejak 2008 dan SMKN 1 Gedangan berdiri pada 2009. “Namun, baru ada kesempatan diresmikan pekan lalu,” jelas Fathoni.

Pendidikan Anti Korupsi Masuk Kurikulum Sekolah 2011

admin — Sat, 11 Dec 2010 11:08:55 +0000

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan, materi antikorupsi mulai 2011 bakal masuk kurikulum atau silabus mata pelajaran untuk semua siswa di sekolah. Namun materi antikorupsi itu bukan satu mata pelajaran khusus, namun masuk ke setiap mata pelajaran.

Penerapan pembelajaran antikorupsi ini sebagai upaya mengikis budaya korupsi. Tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum tapi bisa juga melalui pembelajaran di dunia pendidikan Indonesia dengan memasukan kurikulum dari tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi. Untuk itu Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggagas materi pembelajaran antikorupsi tersebut yang akan diterapkan pada 2011 ini.

Pendidikan antikorupsi itu nantinya akan menitik beratkan pada pembangunan kultur sekolah dan perguruan tinggi antikorupsi, baik dalam keseharian maupun birokrasi sekolah.

Wacana Kemendiknas bersama KPK ini dinilai pengamat pendidikan dan siswa di Sumatera Utara sebagai upaya meminimalisir budaya korupsi yang makin memprihatinkan. Sedangkan di Sumut menduduki ranking ke tiga di Indonesia.

Pembelajaran Sejak Dini

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Drs H Syaiful Syafri MM mengaku menyambut baik rencana Kemendiknas bersama KPK tersebut. Menurutnya, jika itu kebijakan, maka seluruh daerah harus mengikutinya, sebab apa yang disampaikan Mendiknas karena sudah melalui kajian.

“Jika dinilai memenuhi standar pendidikan, tidak salah pembelajaran antikorupsi itu dimasukkan dalam kurikulum. Hal itu penting sebagai upaya memberikan pendidikan antikorupsi sejak dini,” kata Syaiful Syafri kepada Global, Jumat (10/12).

Dijelaskan Syaiful, program antikorupsi juga telah diterapkan di tubuh karangtaruna di Sumatera Utara dengan memberlakukan kantin kejujuran yang merupakan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Karangtaruna justru sudah mensosialisasikan dan menerapkannya kepada generasi muda melaui kantin kejujuran di sekolah-sekolah di Kabupaten dan Kota di Sumut dengan pihak Kejaksaan,” kata Syaiful.

Diimplementasikan

Rektor Universitas Negeri Medan Prof Syawal Gultom mengatakan, rencana yang disampaikan Mendiknas itu sebenarnya sudah diterapkan sejak Sekolah Dasar (SD).

“Konsepnya sudah diajarkan terhadap berbagai mata pelajaran PPKn, agama, sejarah maupun semua mata pelajaran secara langsung sudah ada diberlakukan, hanya saja perlu penguatan dalam mengimplementasikannya di kurikulum,” kata Syawal Gultom.

Menurutnya, pendidikan antikorupsi itu harus diajarkan dari keteladanan yang dicontohkan oleh guru dan semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, tahun 2011 ini harus dimulai suasana kampus dan sekolah dengan suasana antikorupsi.

“Pihak kampus dan sekolah mendorong agar pendidikan harus bersih baik melalui absensi maupun pemberian nilai kepada siswa dan mahasiswa. Baru kita siapkan antikorupsi,” kata Syawal.

Syawal tidak menampik budaya korupsi sudah ada sejak di sekolah maupun di perguruan tinggi baik dari siswa, mahasiswa dengan menyontek. Demikian pula halnya dengan guru dan dosen memberikan nilai baik yang tidak dipungkiri karena ada suatu faktor nya.

Jangan Latah-latahan

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof Syafaruddin Kallo SH.MHum mengatakan, adanya program pembelajaran anti korupsi terhadap siswa SD hingga mahasiswa yang diprakarsai Mendiknas dan KPK, merupakan suatu hal yang baik untuk mendidik anak-anak sejak dini tentang melawan korupsi.
“Saya mendukung program tersebut. Namun hendaknya jangan hanya sekedar ‘latah-latahan’ atau gagah-gagahan semata memberikan pelajaran anti korupsi, jika tidak diiringi dengan tindakan dan penerapannya oleh para pejabat pembuat keputusan,” tegas Prof Syafaruddin Kallo.

Menurut Kallo, jika ingin memberikan pendidikan sejak dini tentang melawan korupsi, maka pemegang kekuasaan itu harus pro aktif dan tegas dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, jangan melakukan tebang pilih. Sebab, jika dalam pengimplementasiannya masih terjadi kebobrokan di berbagai tempat, maka program itu bukan saja hanya sia-sia, tapi juga menimbulkan ketidakpercayaan hukum di mata para pelajar dan mahasiswa itu.

“Itu akan lebih berbahaya lagi, karena mereka sudah mempelajari tentang tindakan hukum bagi pelaku korupsi, tapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan yang mereka peroleh. Kondisi ini justru dikhawatirkan munculnya sikap sepele terhadap hukum di negara ini,” ujarnya.

Tambah Beban

Sementara itu Kepala SMA Harapan 1 Medan Sofyan Alwi juga sependapat dengan Prof Syafaruddin Kallo yang menyatakan mendukung program pembelajaran anti korupsi bagi pelajar dan mahasiswa.

Menurutnya, anak-anak harus tahu tentang masalah melawan korupsi sejak kecil, agar tidak akan menjadi koruptor-koruptor baru jika mereka nantinya sebagai pemegang kekuasaan baik di instansi pemerintahan, BUMN maupun di swasta.

Namun yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana program pelajaran itu tidak menambah beban kurikulum siswa yang saat ini sudah cukup padat.

Untuk mengantisipasi agar para siswa jangan terbebani pada penambahan pelajaran itu, dapat dilakukan dengan memasukkannya pada pelajaran etika, ataupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
“Jika nilai-nilai Pancasila diimplementasikan secara benar dan sesuai dengan UUD 1945, saya yakin tidak akan ada yang melakukan korupsi,” kata Sofyan.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Diragukan
Sedangkan menurut Rizka Arafiyani, siswa SMA Negeri 5 Medan, pendidikan antikorupsi memang penting sebagai upaya mencegah para generasi muda terpengaruh dengan budaya korupsi yang semakin parah.
Namun dia meragukan hal itu bisa diterapkan kepada para siswa maupun mahasiswa. Sebab tidak bisa dipungkiri kenyataan contek-menyontek sudah membudaya di sekolah.

Rizka juga menyebutkan, masih ada oknum guru yang bisa “dibayar atau disuap” agar memberikan nilai bagus kepada siswanya. Karena itu jika pemerintah hendak memberlakukan kebijakan memasukkan antikorupsi dalam kurikulum, terlebih dulu membersihkan pejabat di lingkungannya.

Kelulusan vs Kejujuran

admin — Fri, 10 Dec 2010 15:00:13 +0000

Setelah hasil UN diumumkan, diketahui kelulusan UN di DIY turun drastis. SMA/MA dan MA/MAK dari 93.30 persen pada tahun 2008/2009 menjadi 76.30 persen di tahun 2009/2010. Tingkat SMP/MTs dari 93.46 persen pada tahun 2008/2009 menjadi 78.01 persen di tahun 2009/2010. Banyak pihak curiga hasil buruk karena jujur.

Tidak bijak menyikapi hasil UN yang demikian dengan cara yang berlebihan. Tetapi juga tidak keliru kiranya jika banyak pihak merasa jengah dan kemudian mengutarakan kekagetannya dengan mengajukan pertanyaan, sudah seburuk itukah pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang konon menyandang predikat daerah tujuan pendidikan terkemuka ?

Jika hasil UN dianggap menggambarkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya, maka sepantasnya seluruh stackholder pendidikan di DIY melakukan introspeksi dan evaluasi diri.

Jika hasil UN dianggap tidak menggambarkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya, lalu apa yang terjadi dengan penyelenggaraan UN yang selama ini masih menjadi bahan perdebatan panjang itu ? Banyak kecurigaan muncul, setidaknya faktor kejujuran yang selama ini selalu meningkat untuk Provinsi DIY telah menjadi bumerang.

Dalam teori pendidikan sistematis, kualitas out-put pendidikan akan sangat tergantung kepada kualitas in-put dan proses. Jika komponen in-put dan proses pendidikan di DIY dirasakan telah berfungsi optimal, maka hasil yang buruk tentu disebabkan oleh faktor lain.

Menurut Menteri Pendidikan Nasional, diduga turunnya hasil UN diduga oleh karena semakin ditekannya kecurangan penyelenggaraan UN. Data pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa tingkat kejujuran penyelenggaraan UN di DIY paling baik. Maka berdasarkan dua hal tersebut dapat diasumsikan, tingginya tingkat kejujuran penyelenggaraan UN berbanding terbalik dengan persentase kelulusan. Jika asumsi ini benar, maka DIY seharusnya tetap berbangga hati. Bukankah kejujuran adalah ruh pendidikan yang paling esensial ?

Dengan tidak bermaksud menuding pihak lain melakukan kecurangan, perlu dikaji apakah daerah-daerah yang tingkat kelulusannya tinggi berbanding lurus dengan tingkat kejujuran penyelenggaraannya. Jika benar, maka terbantahkan asumsi yang menyatakan rendahnya hasil UN karena tingginya tingkat kejujuran. Dan untuk itu, mereka yang berhasil mencapai angka kelulusan yang tinggi patut diberikan apresiasi. Tetapi jika tidak, ini semua adalah “musibah” bagi DIY, amenangi jaman edan, uwong jujur malah ajur mumur.

Bukan yang Pertama

“Jeblok”nya hasil UN di Daerah Istimewa Yogyakarta sesungguhnya bukan untuk yang pertama. Berdasar catatan penulis, pada tahun 2004/2005 hasil UN di DIY pernah mencatat kelulusan hanya 77.40 persen untuk SMA/MA, MA/MAK dan 86.47 untuk SMP/MTs pada tahun 2005/2006. Meskipun rendah, masih sedikit lebih tinggi daripada tahun 2009/2010 ini.

Ada perbedaan fenomena antara kelulusan tahun 2004/2005 dan 2005/2006 dengan 2009/2010. Salah satu diantaranya adalah persebaran siswa tidak lulus. Pada tahun 2004/2005 dan 2005/2006 jumlah peserta tidak lulus didominasi oleh sekolah-sekolah swasta dan sekolah negeri pinggiran. Sedangkan sekolah-sekolah negeri dalam kota dan sekolah-sekolah negeri favorit lainnya rata-rata meluluskan siswanya 100 persen. Pada tahun 2009/2010 ini siswa yang tidak lulus merata hampir di setiap sekolah baik negeri maupun swasta. Tidak terkecuali sekolah berstatus RSBI sekalipun ada siswanya yang tidak lulus UN. Perbedaan fenomena ini perlu mendapat kajian lebih mendalam untuk diketahui sebab musababnya.

Upaya bangkit dari keterpurukan atas hasil UN tahun 2004/2005 dilakukan dengan sangat baik. Sekolah, bersama dengan pihak terkait saat itu bahu membahu memberikan dorongan dan dukungan persiapan UN. Intensifikasi pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran tambahan dan ujicoba UN adalah bentuk-bentuk upaya yang dilakukan saat itu. Gerakan ,menyusun bank soal dan sistematisasi koreksi hasil ujicoba dengan teknologi scanner adalah contoh upaya strategis. Ada banyak sekolah yang tidak mampu dalam pengadaaan bank soal dan scanner difasilitasi sekolah yang telah memilikinya. Dalam konteks ini sistem syster school dalam arti yang sebenarnya telah terimplementasi dengan baik.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Mengingat hasil UN tahun ini tidak sesuai harapan, mungkinkah strategi yang pernah dilakukan itu tidak tepat lagi, sehingga perlu dibuat strategi baru ? Itulah pekerjaan besar seluruh pemangku kepentingan pendidikan di DIY saat ini.

Fenomena lain yang juga menarik ialah, mulai bergesernya dominasi perolehan rata-rata nilai hasil UN. Jika biasanya Kota Yogyakarta selalu berada di papan atas, sejak 3 tahun lalu telah digeser oleh Kabupaten Bantul. Lebih mengejutkan lagi pada tingkat SMP/MTs, ternyata Kabupaten Gunungkidul yang biasanya berada pada juru kunci, sejak 2 tahun lalu menyodok ke peringkat ke-3, bahkan pada tahun 2009/2010 ini mampu berada pada posisi ke-2.

Ada hikmah yang dapat dipetik dari fenomena ini. Dapat diansumsikan bahwa pemerataan kualitas pendidikan, jika hasil UN dianggap sebagai tolok ukur mutu pendidikan, telah terjadi di DIY. Hal ini sangat baik untuk pemetaan, sebab potensi daerah akan dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah yang bersangkutan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan bagi masyarakat. Hanya, yang perlu diperhatikan, pemerataan mutu pendidikan harus diupayakan sekaligus dengan peningkatan. Pemerataan tidak akan berarti apapun apabila bukan karena peningkatan, melainkan karena pesaingnya mengalami penurunan. Semoga.-

Pendidikan HIV/AIDS Akan Masuk Kurikulum

admin — Thu, 02 Dec 2010 09:00:58 +0000

Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh mengatakan pendidikan HIV/AIDS dan pendidikan seks akan dimaksudkan kurikulum setiap jenjang pendidikan. Hal itu dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pemberian informasi sekaligus pencegahan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS.

“Usia yg potensial terkena itu usia sekolah. Sekolah media yang paling gampang menyampaikan informasi terutama yang terkait dengan peningkatan kesadaran,” kata M. Nuh, usai membuka acara peringatan hari AIDS Sedunia di kantor Kementrian Pendidikan Nasioal, Rabu(1/12).

Untuk itulah, kementerian akan mengupayakan agar pendidikan mengenai seks dimasukkan ke kurikulum, baik dalam kurikulum maupun ekstra kurikulum.”Diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran tapi bukan ada mata pelajarannya sendiri. Seperti dimasukkan ke pelajaran agama atau biologi,”jelas Nuh.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Ia juga mengharapkan dengan adanya edukasi dari berbagai pihak jumlah pengidap HIV/AIDS dapat ditekan. “Sekarang sudah cukup banyak sehingga setiap keluarga,guru hendaknya secara terus menerus hendaknya bahaya hiv aids,”kata Nuh.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto di kesempatan yang sama menyetujui keputusan dari kementerian. “sekolah menjadi area yang sangat efektf untuk sosialisasikan dan bisa ikut proaktif karena libatkan bnyk komponen dari guru, komite sekolah orang tua murid juga masyarakat,”katanya.

Mekanisme Dana BOS Diubah Tahun 2011

admin — Thu, 02 Dec 2010 08:59:39 +0000

Mekanisme penyaluran dana anggaran biaya operasional sekolah (BOS) mulai tahun depan diubah. Tujuannya agar anggaran itu tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan dana.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, yang diperkuat oleh Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat, seusai rapat Komite Pendidikan yang dipimpin Wapres Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (1/12/2010) siang ini.

“Jadi, dana BOS dari Kementerian Keuangan tidak lagi dikirim lewat rekening Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi langsung ke APBD kabupaten/kota. Dari APBD langsung ke rekening sekolah,” tandas Nuh.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Menurut Yopie, supaya sekolah negeri tidak harus membuat daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk mendapatkan dana BOS, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus direvisi. “Revisinya, khusus untuk BOS, penyusunan DIPA dikecualikan,” ujar Yopie.

Tahun 2011, dana BOS dinaikkan dari Rp 15 triliun menjadi Rp 16,8 triliun. Dana itu untuk 387.000 SD dan 500.000 SMP secara nasional.

Dinas Pendidikan Akui Ada Penyimpangan Dana BOS

admin — Thu, 02 Dec 2010 08:58:16 +0000

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengakui adanya penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan block grant RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) pada rentang 2007-2009 di empat SMPN dan satu SDN.

Kelima sekolah itu adalah SMPN 28, SMPN 95, SMPN 67, SMPN 190 dan SD Rawamangun 12 pagi dengan potensi kerugian Negara Rp 5,7 miliar. Namun Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudhi Mulyanto membantah penyimpangan tersebut masuk dalam tindak pidana korupsi. Ia berkilah soal itu hanyalah kesalahan prosedur penggunaan dana.

“Apakah hanya ketidaksempurnaan administrasi atau ada penyimpangan akibat tidak patuhnya sekolah menjalankan SOP (standar operasional prosedur) yang ditetapkan,” kata Taufik, Selasa (30/11).

Menurut Taufik, secara garis besar temuan Badan Pemeriksa Keuangan dikelompokkan pada tiga hal, yaitu kelebihan pembayaran honor atau transport dan pemberian transport yang tidak berdasarkan kegiatan. Lalu hasil pembelian alat pelajaran yang belum diserahkan ke SMP terbuka dari SMP induk serta pembelian barang yang belum dikenakan pajak. Terakhir, saldo yang tidak dimasukkan dalam APBS tahun berikutnya dan dana masyarakat yang belum dilaporkan oleh komite sekolah.

“Kami sudah berikan surat peringatan, nantinya sekolah itu akan memberikan konfirmasi. Sehingga kasus ini dapat diketahui secara lengkap dari versi BPK, Dinas, dan Sekolah,” tutur Taufik.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Kasus dana BOS di beberapa sekolah itu mencuat setelah Indonesia Corruption Watch mengeluarkan hasil penelitian mereka mengenai dugaan korupsi dalam penggunaan dana BOS dan BOP.

Lembaga ini juga mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat karena pihak sekolah dan Dinas Pendidikan menolak membuka data penggunaan dana bantuan itu. Majelis Komisioner KPI akhirnya memenangkan ICW dalam perkara ini dan memerintahkan para tergugat untuk membuka akses atas informasi tersebut.

RENNY FITRIA SARI

Madu dan Racun di Perguruan Tinggi

admin — Tue, 23 Nov 2010 05:43:41 +0000

Ir.H.Mahmuddin Lubis, pejabat senior di sebuah BUMN saat ini berpenghasilan Rp 53 juta perbulan setelah berdinas selama 21 tahun. Ia adalah jebolan Fakultas Teknik UI.

Ia memiliki sebuah rumah berlantai 2 di atas lahan 2.000 m2 di kawasan Bekasi dan kendaraan Innova..Al Ustaz Drs.H.Hamzah Nasib, jebolan IAIN Medan setelah berdinas 31 tahun di sebuah SMA Negeri di Medan saat ini perbulan berpenghasilan Rp 6,1 juta dan memiliki rumah layak huni di kawasan Simalingkar B Medan. Penghasilan sang guru yang sudah menunaikan ibadah haji itu sudah termasuk tunjangan sertifikasi.

Masih ada lagi segelintir jebolan kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang meraih sukses mendapatkan penghasilan sekitar seratus jutaan rupiah dan mereka adalah yang beruntung bekerja di perusahaan asing.

Penghasilan jebolan PTN itu adalah sebuah contoh kecil, betapa mereka menikmati manisnya madu memegang ijazah PTN di Indonesia. Namun harus diingat, bahwa penghasilan sebesar itu bukanlah gambaran umum penghasilan semua sarjana, sebab menurut pakar statistik Institut Teknologi Surabaya, Kresnayana Yahya, saat ini rata-rata penghasilan orang berijazah S1 yang bekerja selama 5 tahun di Indonesia hanya berkisar US$ 500 atau senilai Rp 4.500.000. Betapa amat menyedihkan. Inilah kenyataan pahit yang ada di republik ini.

Namun lebih menyedihkan lagi, bila dicermati, bahwa dari catatan Bappenas di Indonesia, terdapat sekitar 4,1 juta pengangguran termasuk dalam angka itu pengangguran akademik atau lulusan perguruan tinggi yang tidak bekerja sebanyak lebih dari 2 juta orang. Menurut konsultan Sumber Daya Manusia, Aditya Sudarto, kenyataan ini merupakan tantangan terbesar buat para mahasiswa saat ini dan kedepan, sebab persaingan di dunia kerja yang semakin tinggi dari hari kehari. Di sisi lain mahasiswa diharapkan pada sebuah dilemma,bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai dunia kerja Lulus dan diwisuda belum tentu segera mendapatkan pekerjaan, bahkan bisa-bisa selama bertahun-tahun menganggur. Dua juta lulusan perguruan tinggi mengalami stres karena menunggu kesempatan kerja.

Hanya yang Mampu Kuliah di PTN

Beberapa Peguruan Tinggi Negeri mematok Biaya Pendidikan Dimuka (BPM) antara 50 hingga 100 juta rupiah. Rektor Universitas Padjajaran, Ganjar Kurnia, mengakui bahwa biaya Sumbangan Pengembangan Pendididkan (SPP) untuk Fakultas Kedokteran untuk jalur Seleksi Masuk Unpad (SMUP) mencapai 100 juta rupiah, untuk Fakultas Ilmu Komunikasi 40 juta rupiah. Keponakan penulis yang masuk Fakultas Kedokteran Gigi tahun Akademi 2010-2011 diharuskan melunasi biaya kuliah sebesar Rp. 65 juta. Bahkan sebuah PTN di Surabaya mematok tarif Rp.175 juta untuk masuk Fakultas Kedokteran Umum.

Mahalnya biaya kuliah di PTN, akan membawa efek yang sangat buruk bagi masyarakat kelas bawah. Tidak mungkin pegawai negeri golongan II/B mendapatkan uang sebanyak itu untuk anaknya yang akan kuliah di PTN. Mungkin saja sang pegawai bisa memperoleh kredit dari bank untuk jangka lima tahun, tapi sang pegawai harus berpikir tujuh keliling, nafkah keluarga kalau gaji harus dipotong tiap bulan, sementara bunga kredit terbilang tinggi.

Tingginya biaya kuliah di PTN saat ini menimbulkan gambaran, bahwa PTN bukanlah toko penjual barang murahan seperti teri dan kacang goreng, tapi sebuah toko barang antik bernilai tinggi. Para mahasiswa dari keluarga kurang mampu jangan berharap mendapatkan bea siswa. Sebab pemerintah sudah mengambil keputusan final, bahwa PTN harus memberikan bea siswa 20 persen. Tapi beasiswa ini bukan untuk mahasiswa dari keluarga miskin, namun untuk mahasiswa berprestasi. Padahal saat ini biaya kuliah di PTN dari tahun ke tahun melambung tinggi, dan biaya yang harus dibayar tidak hanya SPP, tapi juga biaya praktikum, buku-buku, laboratorium dan penginapan.

Kenyataannya satu dasa warsa yang lalu dulu biaya kuliah di PTN hanya berkisar 250 atau 500 ribu rupiah pertahun. Sekarang tiap mahasiswa, terutama mahasiswa baru harus menyediakan dana puluhan juta rupiah. Sekarang kuliah di PTS justru jauh lebih murah dan ringan,tinggal pilih mau kuliah di mana, di PTS yang berbobot seperti Universitas Islam Indonesia (UII) Yogya, Unisba Bandung atau Trisakti Jakarta dan lain-lain.Atau kuliah di Universitas Kelas Gurem.

Tidak hanya biaya kuliah di PTN yang terus membengkak, namun dari segi mutu, Indonesia belum bisa mengimbangi negara lain. Harian Kompas baru-baru ini menurunkan tulisan tentang Indikator Human Development Index (HDI) tentang peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang menduduki urutan ke 111 sementara Malaysia diurutan 66. Indonesia masih dibawah negara Asean lainnya maupun Suriname di urutan 97 dan Palestina diurutan 109

Kuliah di Universitas Kelas Gurem

Apa boleh buat, ketiadaan biaya menyebabkan anak-anak yang tidak mampu harus kuliah di Perguruan Tinggi swasta kelas gurem. Saat ini PTS kelas gurem sudah sangat menjamur, hingga ke kota-kota kecil seperti Binjei, P.Siantar, Tebing Tinggi, Kisaran, P. Sidempuan dan R.Prapat.

Demikian juga halnya di Medan, kampus-kampus berbagai PTS maupun sekolah tinggi bermunculan di sudut-sudut kota dengan iming-iming tamat langsung kerja. Tidak luput di sekitar terminal bis, di balik kios-kios barang loak, juga terdapat sebuah perguruan tinggi swasta dengan biaya hanya Rp 1,2 juta pertahun dan dapat dicicil selama 12 bulan. Ini artinya lebih murah dari biaya di SMA yang pertahun bisa mencapai Rp 2,4 juta, bahkan lebih.

3.016 Perguran Tinggi di Indonesia

Kopertis Wilayah I Prof. Zainuddin MPd, mengungkapkan, di seluruh Indonesia terdapat 3.016 PTN/PTS. 2.900 diantaranya adalah perguruan tinggi swasta yang tersebar hingga ke pelosok tanah air. Jumlah dosen diperkirakan sekitar 2.500 orang, 45 persen di antara dosen itu lulusan S2 dan S3 selebihnya 55 persen masih berijazah S1. Sementara untuk dosen diharuskan memiliki paling rendah adalah S2, sesuai dengan UU no.14 tahun 2005. Di tahun 2014 dosen S1 tidak diperkenankan lagi menjadi staf pengajar di Perguruan Tinggi.

Khusus di Kopertis Wilayah I terdapat 327 PTS dengan tenaga pengajar sebanyak 4.700 dosen dan mahasiswa bejumlah 160.000 orang. Dari sekian banyak PTN/PTS, dipastikan setiap tahunnya akan menghasilkan sarjana puluhan ribu. Kemana mereka akan mendapatkan peluang kerja, sementara pertumbuhan ekonomi kita masih terbilang jalan di tempat sehingga peluang kerja tetap saja sempit yang akhirnya akan menambah jumlah pengangguran akademik alias sarjana menganggur.

Racun di Perguruan Tinggi.

Tidak dapat dibantah bahwa saat ini ijazah palsu dan skripsi jiplakan sudah meracuni kemurnian dunia Perguruan Ting gi di negeri kita. Sudah sering menjadi berita hangat di media tentang pejabat maupun calon pejabat yang menggunakan ijazah palsu untuk meraih jabatan. Di Sumatera Utara sendiri hal seperti itu sudah lama menjadi isu paling hangat. Bahkan pencalonan yang bersangkutan sebagai pejabat akhirnya gugur karena isu ijazah palsu.

Apalagi saat ini banyak perusahaan swasta non bonafide memasang iklan di media yang membutuhkan tenaga karyawan dengan persyaratan berijazah S1. Pelamarpun menggebu-gebu mengajukan permohonan dan menempuh jalan pintas mendapatkan ijazah palsu dengan tarip ijazah D3 Rp 3 juta, S1 Rp 5 juta dan S2 Rp 8 juta.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

Memang perusahaaan swas ta,terutama yang non bonafide sangat kurang jeli meneliti ijazah yang dimiliki sang pelamar sehingga amat mudah menerima sang pelamar sebagai karyawan. Demikian juga pegawai negeri yang ingin meningkatkan jenjang karirnya menempuh jalan pintas. Bahkan disinyalir banyak perguruan tinggi yang sembarang waktu bisa menerbitkan ijazah palsu. Bila tidak jeli mengamati ijazah palsu pasti akan terkecoh, karena sangat mirip dengan aslinya, menggunakan stempel hologram, huruf timbul, bentuk tulisan hingga tanda tangan rektor yang mirip aslinya.

Satu hal lagi yang sedang merebak di dunia Perguruan Tinggi dan menjadikan racun adalah kasus jiplakan skripsi. Banyak cara untuk menjiplak skripsi dan salah satu adalah dengan cara membeli duplikat skripsi calon sarjana dari Perguruan Tinggi lain dan menjadikannya karya sendiri. Ada lagi dengan cara membeli skripsi di pasar loak dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi. Namun yang banyak dilakukan mahasiswa calon sarjana adalah dengan cara memberi order kepada orang dalam di fakultasnya untuk menyusun skripsi dengan imbalan uang tertentu.

Yang sangat ditunggu saat ini adalah tugas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dinilai banyak kalangan bekerja sangat lamban bekerja. Dari 3.016 PTN/PTS baru 78 institusi perguruan tinggi yang rampung ditangani oleh badan ini. Hal ini sangat merugikan pihak perguruan tinggi maupun mahasiswa karena Akreditasi menjadi ukuran mutu pendidikan tinggi. ***
Oleh : Maulana Syamsuri
(novelis/sastrawan)

Guru dan Kualitas Pembelajaran Siswa

admin — Mon, 01 Nov 2010 05:02:05 +0000

Meskipun ujian nasional (UN) sudah berlalu cukup lama, perbincangan tentang hasilnya akan tetap hidup di kalangan praktisi, peneliti, dan pemerhati pendidikan. Masyarakat sudah sangat prihatin terhadap semakin merosotnya kualitas pengelolaan pendidikan di Tanah Air sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil UN 2009/2010 lalu. Sebagaimana diberitakan bahwa tingkat ketidaklulusan siswa-siswa SMP dan SMA di DI Yogyakarta dan DKI Jakarta pada UN tahap 1 mencapai 30%. Angka itu sungguh sangat mencengangkan banyak pihak. Ketercengangan itu bukan hanya karena kedua daerah ini mengelola anggaran pendidikan yang sangat memadai. Lebih dari itu, kedua daerah in question selama ini juga sangat dikenal sebagai kota pelajar dan gudangnya para pakar pendidikan di Tanah Air.

Perhelatan UN sudah usai, dan sebagian masyarakat juga sudah mulai melupakannya. Namun, buruknya kinerja para pengelola dan pelaksana kebijakan pendidikan terus terungkap ke permukaan secara sporadis. Hasil temuan dari studi awal (preliminary study) yang dilakukan Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional pada sejumlah sekolah-sekolah RSBI di enam provinsi Agustus 2010 lalu menunjukkan potret kesuraman itu. Hasil studi itu belum mampu membangkitkan optimisme/harapan ke depan bahwa kualitas pendidikan kita akan semakin maju, rigor, dan kompetitif.

Beberapa parameter pendidikan yang digunakan Balitbang sebagai indikator dalam menilai kualitas sekolah RSBI, seperti guru dan kepala sekolah yang kompeten dan profesional, yang direpresentasikan dari hasil tes mata pelajaran (subject knowledge) yang diampu/diajar, hasil tes kemampuan pedagogis dan kemahiran berbahasa Inggris menunjukkan hasil yang belum memuaskan terutama bila dibandingkan dengan investasi/anggaran yang sudah dikeluarkan. Penguasaan materi pelajaran (content knowledge), pedagogis, dan bahasa Inggris guru dan kepala sekolah RSBI, yang berhasil direkam (captured) oleh instrumen tes yang dikembangkan Puspendik baru menunjukkan pada tingkatan medioker dan/atau lebih rendah. Sebagai contoh, skor rerata guru matematika kelas RSBI hanya mencapai angka 6,9, sedikit lebih tinggi daripada guru matematika kelas reguler yang memperoleh 6,3. Namun, pada biologi, rerata skor guru RSBI hanya memperoleh 4,6, sebaliknya guru kelas reguler memperoleh angka 6,0.
Hasil tes bahasa Inggris sebagian besar guru dan kepala sekolah RSBI yang disurvei menunjukkan kemampuan pada kategori novice, alias kemampuan para pemula yang baru mengenal/belajar bahasa Inggris. Rendahnya kemampuan bahasa Inggris kepala sekolah RSBI sebelumnya juga pernah diungkapkan oleh Surya Dharma, Direktur Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan. Pemetaan kemampuan dalam berbahasa Inggris pada 260 RSBI dengan menggunakan TOEIC (test of english for international communication) menunjukkan sekitar 50% nilainya di bawah 245, setara/atau di bawah tingkatan elementary. Hanya sekitar 10% dari yang diuji yang mampu berbahasa Inggris dengan baik. Itu pun karena kebanyakan mereka memang berlatar belakang sarjana pendidikan bahasa Inggris (Pena Pendidikan, 2008).
Temuan Balitbang di muka bagi penulis tidaklah terlalu mengejutkan. Hasil itu sebenarnya sangat koheren dengan hasil survei yang dilakukan Gerutas-ICMI (2008/09) terhadap guru dan siswa SMA/MA di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Gerutas-ICMI dengan didukung PT BA pada 2008/09 lalu melakukan pemetaan kebutuhan guna menyusun program peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di kedua daerah itu. Instrumen tes yang digunakan Grutas-ICMI sedikit lebih rigor. Desain tesnya sengaja dikembangkan untuk mengukur kemampuan higher order thinking skills (HOTS) guru-guru SMA/MA. Skor perolehan guru dan siswa pada tiap-tiap mata pelajaran dan pedagogis itu selanjutnya dikonversikan ke dalam band discriptors yang tingkatannya dibuat dari 1-6 (level 1 terendah, dan 6 tertinggi). Level 1 menggambarkan kemampuan recalling, dilanjutkan dengan kemampuan comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation.
Hasil survei itu menunjukkan ternyata kemampuan guru dan siswa SMA/MA di kedua daerah itu sangat koheren, sama-sama rendah. Perolehan guru dan siswa SMA/MA pada hampir seluruh mata pelajaran hanya mampu mencapai level 3, atau bahkan lebih rendah lagi. Hasil itu menggambarkan begitu rendahnya kualitas pembelajaran yang berlangsung di balik ruang-ruang kelas selama ini. Sebagian besar guru kita hanya mengajar kemampuan rote-learning pada siswa. Potret dari hasil survei Gerutas-ICMI itu sebenarnya merupakan penegasan kembali dari gambaran yang sebelumnya diungkapkan oleh hasil penilaian TIMSS dan PISA terhadap siswa-siswa sekolah menengah kita selama ini. Laporan PISA (2009), misalnya, melaporkan 80% siswa-siswa sekolah menegah di Finlandia untuk sains dan matematika berhasil memperoleh skor/level 4 dan/atau lebih tinggi pada band descriptors (1-6) pada penilaian PISA, sedangkan anak-anak kita (sekitar 70%) baru bisa mencapai level 3 dan/atau lebih rendah lagi. Temuan TIMSS dan PISA sebenarnya sudah sangat sering diungkap oleh para pemerhati dan peneliti pendidikan. Namun, sayangnya belum mendapat perhatian yang serius dari pengelola dan penanggung jawab pendidikan di sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan direktorat pembina di pusat.

Penguatan kemampuan profesional guru
Pentingnya setiap lembaga pendidikan memiliki guru dan kepala sekolah yang berkualitas seharusnya sudah menjadi kesadaran kita bersama. Jika tujuan sistem pendidikan yang dirancang dan diarahkan untuk menciptakan siswa (lulusan) yang berkualitas dan berprestasi tinggi (higher student achievement), kita dengan dibantu data pendidikan di muka seharusnya sudah dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang mampu mendukung/menopang pencapaian tujuan tersebut.
Perdebatan di kalangan masyarakat yang peduli pendidikan tentang pentingnya guru yang efektif dalam menopang pencapaian tujuan pendidikan sudah lama berlangsung, dan bahkan sejumlah penelitian juga sudah banyak yang mengungkapkan tentang pengaruh guru berkualitas terhadap keberhasilan pembelajaran siswa. Hanushek (1992), misalnya, menemukan, “That students whose teachers are at the top of the effectiveness range achieve as much as an additional year of growth in student learning over those with teachers near the bottom of the range â€“ a gain of 1.5 years of academic growth as opposed to 0.5 years of growth in a single year.â€
Meskipun banyak hasil studi yang mengungkapkan peran sentral guru dalam menunjang pencapaian tujuan pendidikan (educational attainment), perhatian para petinggi/pengelola kebijakan pendidikan pada tingkat pusat dan daerah terhadap pembangunan kapasitas guru masih setengah hati. Anggaran RSBI sebagai misal, pemanfaatannya masih banyak pada pengadaan barang atau sarana sekolah, sedangkan penguatan kemampuan guru (teacher capacity building) masih menempati porsi yang sangat kecil sehingga perubahan kualitas guru dan siswa pada sekolah RSBI meskipun sudah berlangsung lima tahun masih belum terlihat secara signifikan. Apalagi bila kita menggunakan benchmarking dan model penilaian salah satu negara yang tergabung dalam OECD, seperti Cambridge A Level atau IBO. Hasilnya sudah dapat dipastikan akan lebih mengecewakan lagi.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

Oleh karena itu, pemerintah sudah harus punya kebijakan tentang guru dan kepala sekolah yang lebih komprehensif, jelas (clear), dan terukur ke depan. Killion (2010) mengemukakan, â€œIf there are strong policies in place that set clear expectations, then there will be improved practice. So when collective bargaining language addresses with clarity the importance of the opportunity for teachers to engage in professional development, and when government policy simultaneously provides resources, guidelines and expectations for effective professional development, we believe that the practice of professional development will be improved.â€
Kita seyogianya menyadari bahwa program pengembangan profesionalitas tenaga kependidikan merupakan sarana paling penting yang harus tersedia bagi guru untuk memperbaiki/meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan dapat membantu mereka sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan pada setiap praktik pembelajaran. Pengembangan kapasitas guru bukanlah kegiatan yang hanya dilakukan jika anggaran pendidikan tersedia dengan memadai dan dikerjakan secara piecemeal dan sepotong-sepotong (fragmented). Pengembangan profesional tenaga kependidikan harus menjadi prioritas utama pada strategi pembangunan pendidikan nasional. Sebagaimana dikemukakan Killion (2010), “Professional development has to be indispensable component of improving student learning.” Bagi guru-guru (termasuk yang sudah berpengalaman), program pengembangan profesional merupakan komponen yang sangat penting untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada siswa.

Oleh Syamsir Alam, Penggagas CIE-Indonesia Belajar

Penyelarasan Pendidikan Dengan Dunia Kerja

admin — Sun, 31 Oct 2010 04:16:11 +0000

Pada dasarnya penyelarasan merupakan upaya penyesuaian pendidikan sebagai pemasok SDM dengan dunia kerja yang memiliki kebutuhan dan tuntutan yang dinamis. Konsep penyelarasan mengisyaratkan adanya kebutuhan koordinasi yang baik antara pihak penyedia lulusan pendidikan dengan pihak yang membutuhkan tenaga lulusan. Analisis kebutuhan dunia kerja yang meliputi kualitas/kompetensi dan kuantitas pada lokasi dan waktu yang berbeda merupakan informasi awal yang perlu disediakan dalam proses penyelarasan. Informasi kebutuhan dunia kerja yang akurat dan rencana pengembangan nasional di berbagai sektor diperlukan dalam reengineering sistem pendidikan pada setiap level dan bidang dalam menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Reengineering seluruh aspek pendidikan, baik pada aspek sarana prasarana, tenaga pendidik, maupun sistem pembelajaran, harus ditujukan untuk pencapaian keselarasan antara pendidikan dan dunia kerja. Upaya penyelarasan yang optimal melalui implementasi rangkaian program yang sistematis dan berkesinambungan sangat diperlukan adanya rasa memiliki dan keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat pada umumnya.

Konsep pengembangan kerangka kerja penyelarasan pendidikan harus memperhatikan tiga komponen utama yaitu sisi permintaan, sisi pasokan dan mekanisme penyelarasan. Dalam merumuskan program penyelarasan yang bersifat komprehensif dibutuhkan gambaran kedepan dari beberapa dimensi yang relevan. Proyeksi kebutuhan kedepan terhadap kompetensi yang dibutuhkan dari dunia kerja dan jumlahnya pada setiap lokasi di Indonesia sangat diperlukan dan harus mengacu pada karakteristik khusus dan potensi yang dimiliki lokasi/daerah tersebut, untuk itu informasi rencana pengembangan diperlukan sebagai dasar peramalan ke depan. Pertimbangan rencana pembangunan daerah dalam program penyelarasan memberikan diharapkan dapat mengurangi terjadinya disparitas dalam hal aksesibilitas dan mampu mendayagunakan potensi yang ada di daerah.

Model permintaan yang didisain harus mampu menghasilkan informasi kebutuhan tenaga kerja dan peluang usaha di pasar kerja dan juga dapat memberikan gambaran fungsi dan peran yang seharusnya dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan semua Kementerian yang membina berbagai sektor kegiatan ekonomi antara lain sektor manufaktur dan pengolahan, sektor pertanian (pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan), sektor telekomunikasi, sektor perdagangan, sektor perhubungan, sektor PU/jasa konstruksi dan sektor keuangan dan jasa lainnya. Informasi ini dapat menjadi acuan untuk pihak penyedia pendidikan dalam merencanakan dan menetapkan kurikulum serta kebijakan pendidikan lainnya. Kebijakan pembangunan pendidikan seperti : penyediaan sarana pra sarana, peningkatan kompetensi guru atau dosen dalam mendidik siswa atau mahasiswa, dan sistem pembelajaran atau kurikulum yang berlaku harus didasarkan pada kebutuhan penyelarasan dengan dunia kerja. Sementara itu, model pasokan juga harus menggambarkan interaksi antar aktivitas input-proses-output yang dikehendaki serta fungsi dan peran dari pemangku kepentingan berada pada sisi pasokan.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Kerangka Kerja Penyelarasan

Penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja dilakukan dengan menyesuaikan pola pasokan/pendidikan dengan permintaan dari dunia kerja. Kondisi permintaan akan bervariasi berdasarkan sektor bidang kerja (industri barang dan jasa) pada beberapa sektor lapangan kerja. Disamping itu, juga perlu didasarkan pada peta kondisi berdasarkan empat dimensi yaitu kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu. Kondisi permintaan akan mengendalikan sistem pendidikan di sisi pasokan. Sistem pendidikan yang termasuk didalamnya pelatihan perlu didisain sedemikian rupa sehingga mampu menjawab kebutuhan permintaan berdasarkan empat dimensi yang sama. Sehingga perlu dilakukan deployment untuk merancang sistem pendidikan yang berkualitas baik dari sisi sarana prasarana, pendidik dan sistem pembelajarannya. Ketiga aspek yang perlu di disain ulang tersebut dilakukan pada setiap level pendidikan pada pendidikan formal dan setiap jenis pelatihan serta aktivitas pendidikan lainnya. Berdasarkan prinsip-prinsip penyelarasan dan uraian di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka kerja penyelarasan seperti pada Gambar 2.1.

Proses penyelarasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pihak yang berada di tengah sebagai mediasi atau penyelaras. Pihak yang diharapkan menjadi penyelaras antara sisi pasokan dan sisi permintaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengawal dan memfasilitasi proses penyelarasan melalui optimasi peran dan fungsi masing-masing. Penyelarasan dilakukan melalui penyediaan kebijakan yang mendukung, mekanisme dan prosedur sertifikasi yang mampu menetapkan sertifikasi sesuai kebutuhan kompetensi dunia kerja, program-program sinergi lintas kementerian dan institusi, serta konsistensi dalam menjaga proses penyelarasan ini.

Sisi Permintaan (Demand Side)

Salah satu aspek yang menentukan arah pembangunan pendidikan nasional adalah kondisi permintaan saat ini dan yang akan datang. Keakuratan informasi dari sisi permintaan ini nantinya akan menentukan ketepatan disain sistem pendidikan, sehingga output/lulusan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman secara detail mengenai kondisi permintaan yang ada, baik secara nasional maupun di pasar kerja internasional yang semakin terbuka lebar dengan adanya era globalisasi dan konsekuensi dari sejumlah kerjasama internasional yang telah dilakukan di berbagai sektor. Sisi permintaan secara umum dapat dikategorikan dalam dua bidang utama yaitu bidang barang (manufaktur) dan jasa yang terdistribusi pada beberapa sektor baik di tingkat nasional maupun internasional. Pasar kerja tingkat nasional meliputi sektor manufaktur dan pengolahan, sektor pertanian (pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan), sektor telekomunikasi, sektor perdagangan, sektor perhubungan, sektor PU/jasa konstruksi dan sektor keuangan dan jasa lainnya. Sementara itu, di tingkat internasional perlu didefinisikan lebih lanjut melalui pemetaan peluang dan potensi yang akurat.

Pemetaan potensi lapangan kerja dan peluang usaha dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan, baik kondisi saat ini maupun kondisi yang akan datang berdasarkan sejumlah dimensi yang relevan. Terdapat empat dimensi utama yang perlu diperhatikan dalam pemetaan yaitu kualitas/kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu. Ketepatan dalam mendefinisikan kebutuhan pada sisi permintaan dalam empat dimensi tersebut sangat menentukan ketepatan dalam membangun sistem pendidikan nasional yang dapat dilakukan oleh lintas Kementerian Negara maupun pihak swasta. Informasi terkait dengan dimensi kualitas/kompetensi akan memberikan gambaran tentang berbagai jenis kompetensi yang diperlukan dan seberapa tinggi level kompetensi tersebut. Setiap sektor memerlukan profil tenaga kerja yang bervariasi baik berdasarkan jenis maupun tingkat kompetensinya serta jumlah yang dibutuhkan. Karakteristik kebutuhan atas profil tenaga kerja serta trend berdasarkan waktu juga bisa bervariasi untuk setiap lokasi wilayah di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, pemetaan yang komprehensif tersebut menjadi sangat penting untuk dilakuan. Secara lebih jelas kerangka kebutuhan informasi di sisi permintaan dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 2.2.

Peramalan kebutuhan di masa mendatang pada setiap sektor dalam empat dimensi harus memperhatikan rencana strategis dari masing-masing wilayah dan sektor. Arah pengembangan setiap sektor dan wilayah dapat dilihat dalam roadmap pengembangan wilayah per sektor dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu informasi roadmap pengembangan semua sektor di setiap wilayah menjadi kebutuhan utama dalam mendapatkan hasil peramalan kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja serta peluang usaha di masa yang akan datang.

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

Sisi Pasokan (Supply Side)

Pendekatan market-driven dalam upaya penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja, memberikan konsekuensi bahwa sisi pasokan/pendidikan harus berusaha merespon dinamika kebutuhan dunia kerja. Kebutuhan dunia kerja seperti digambarkan pada model sebelumnya merupakan informasi yang harus diakomodasikan dalam sistem pendidikan nasional baik melalui pendidikan formal, informal maupun nonformal dalam bentuk pendidikan berjenjang (umum, kejuruan dan spesialisasi) dan bentuk pelatihan. Semangat untuk mampu menyediakan SDM yang andal dan dapat diterima di dunia kerja harus diwujudkan dengan upaya untuk mendisain sistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan mengacu pada strategi nasional. Sebagai langkah awal perbaikan sistem pendidikan nasional, maka perlu dilakukan juga pemetaan terhadap kondisi saat ini dan kesenjangan yang mungkin terjadi dengan kebutuhan dunia kerja baik dalam dimensi kualitas/kompetensi, kuantitas, lokasi maupun waktu. Khusus untuk dimensi kualitas/kompetensi perlu diidentifikasi lebih khusus kebutuhannya baik yang bersifat soft competencies yang meliputi sikap mental dan pemahaman budaya maupun hard competencies sesuai dengan bidang pendidikan yang diberikan.

Informasi dari hasil pemetaan dunia kerja adalah berupa karakteristik kebutuhan lapangan kerja dan peluang usaha yang digambarkan dengan kebutuhan empat dimensi diatas pada setiap sektor dunia kerja. Berangkat dari kebutuhan saat ini dan yang akan datang kemudian dilakukan analisis kebutuhan terhadap sejumlah fasilitas yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pasok sistem pendidikan saat ini dan di masa mendatang. Beberapa fasilitas yang sangat penting untuk menunjang dihasilkannya SDM atau calon angkatan kerja dan wirausaha yang andal adalah ketersediaan sarana/prasarana yang memadai, guru dan pendidik yang berkualitas dalam jumlah yang cukup serta model pembelajaran yang mampu membangun kompetensi dan jumlah lulusan sesuai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Pemerataan pendidikan secara nasional juga sangat penting untuk dilakukan, untuk itu pemetaan dan analisis juga dilakukan berdasarkan ketersediaan berbasis lokasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis kesenjangan, proses deployment perlu dilanjutkan untuk melihat apakah setiap level dan jenis pendidikan yang diselenggarakan selama ini sudah memiliki sistem yang mampu menghasilkan berbagai kebutuhan yang meliputi kualitas/kompetensi dan kuantitas/jumlah serta terdistribusi merata di setiap lokasi di Indonesia. Disamping itu, juga untuk melihat apakah telah memiliki rencana pengembangan untuk pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Informasi ini kemudian menjadi awal rencana perbaikan sistem pendidikan nasional. Untuk itu peran aktif, komitmen dan konsistensi dari berbagai institusi penyelenggara pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan. Beberapa pemangku kepentingan sebagai penyelenggara pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dan Kementerian serta Institusi lain yang menyelenggarakan pendidikan secara spesifik sesuai dengan bidang kerjanya. Berikut adalah gambaran secara lebih jelas model pasokan yang selaras dengan model permintaan yang telah digambarkan sebelumnya :

Mekanisme Penyelarasan

Penyelarasan akan efektif, jika terjadi koordinasi dan sinergi antar berbagai kementerian dan institusi yang terkait baik pada sisi pasokan maupun sisi permintaan. Untuk mempertegas arah program penyelarasan, maka perlu dirumuskan dan disepakati bersama ukuran yang digunakan untuk mencerminkan tingkat penyelarasan. Hal ini penting karena dengan adanya ukuran/indikator yang menjadi acuan pengembangan, maka program penyelarasan yang disusun akan mengarah pada pencapaian target atas indikator yang ditetapkan dan dievaluasi secara periodik. Oleh karena itu, perlu didisain sebuah sistem pengukuran kinerja penyelarasan yang mampu memberikan guidance dalam proses penyelarasan dengan indikator yang terukur yaitu nilai Indeks Keselarasan (Alignment Index).

Sebuah mekanisme penyelarasan perlu dirancang sehingga menjamin dapat diimplementasikannya program-program penyelarasan yang disusun. Mekanisme penyelarasan meliputi tiga aspek utama yaitu (1) mekanisme terkait dengan eklplorasi sejumlah aktivitas dan program yang perlu dilakukan sehingga informasi kebutuhan dari sisi permintaan dapat diperoleh secara akurat dan sustainable, (2) mekanisme terkait dengan eksplorasi seluruh aktivitas dan program yang diperlukan untuk tersedianya lulusan/angkatan kerja yang siap memasuki lapangan kerja dan menciptakan lapangan kerja (wirausaha) serta (3) sebuah mekanisme yang menjamin dapat dikomunikasikannya informasi kebutuhan sisi permintaan kepada sisi pasokan/pendidikan.

Perumusan program terkait dengan penyelarasan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat program penyelarasan ini adalah bersifat nasional dan merupakan tanggung jawab bersama, maka supaya lebih efektif dan efisien perlu ditentukan fungsi dan peran dari setiap pemangku kepentingan. Pada sisi pasokan, institusi pemerintah penyelenggara pendidikan dan pelatihan akan bertanggung jawab dalam mendefinisikan aktivitas dan program terkait dengan pendidikan. Pihak-pihak yang banyak berperan di sisi pasokan adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan kementerian lain yang karena tujuan khusus perlu menyelenggarakan jenis pendidikan atau pelatihan yang spesifik untuk ruang lingkup tertentu.

Sisi permintaan yang merupakan sumber informasi penting tentang kebutuhan dunia kerja, harus mampu menjamin ketersediaan informasi tersebut. Sejumlah instrumen perlu dirancang sebagai alat bantu penyediaan informasi. Karakteristik kebutuhan setiap sektor bersifat spesifik terhadap empat dimensi pemetaan, untuk itu perlu ditentukan penanggung jawab dari setiap sektor yaitu Kementerian yang membawahi masing-masing sektor. Selanjutnya pemetaan dilakukan oleh setiap penanggung jawab sektor dan harus berkomitmen melakukan update terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dengan berjalannya waktu pada setiap dimensi yang diperhatikan.

Mekanisme komunikasi dan koordinasi dalam upaya penyelarasan merupakan kebutuhan mutlak, oleh karena itu perlu ada mediator yang memfasilitasi pertemuan kedua sisi terkait yaitu sisi pasokan dan sisi demand. Setiap program yang didisain oleh kedua sisi perlu dijaga untuk mengarah pada penyelarasan. Penetapan standar mutu lulusan harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sejumlah institusi terkait perlu mendedikasikan diri untuk berada pada posisi ini, beberapa lembaga terkait tersebut diantaranya adalah Kementerian Terkait (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappenas, Asosiasi & Lembaga Profesi Terkait, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Organisasi Tenaga Kerja, Lembaga Internasional dan Institusi Lainnya. Selanjutnya monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian target atas indikator kinerja penyelarasan setiap program yang telah disusun baik secara parsial maupun komprehensif. Untuk itu diperlukan adanya mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkat pemerintahan yang lebih terinci dan disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan.

Fungsi Pendidikan Non Formal

admin — Sun, 31 Oct 2010 04:08:12 +0000

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal (PNF) adalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta penmgembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah melembagakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa Kursus didefinisikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-105/E/L/1990 sebagai berikut:

Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat selanjutnya disebut kursus, adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana masyarakat.

Kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi peserta didik yang ingin mengembangkan keterampilannya pada jenis pendidikan tertentu yang telah ada di jalur pendidikan formal juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal.

Agar penyelenggaraan kursus tetap relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta mampu memberikan kontribusi terhadap tuntutan masyarakat, penyelenggaraan kursus ini harus senantiasa mendapatkan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Pembinaan terhadap kursus ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat. Kepmendikbud tersebut mengatur tugas dan wewenang pembinaan Dirjen Diklusepora antara lain; 1) bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan teknis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dan 2) Menyusun pola dasar pembinaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik di pusat maupun daerah. Fungsi pembinaan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendikbud Nomor 0150b/U/1981 terdiri dari merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan: 1) pembakuan dan penyelesaian kurikulum dan silabus, serta alat perlengkapan belajar, 2) pengadaan buku pelajaran, buku pedoman/petunjuk, dan alat perlengkapan, serta prasarana dan sarana belajar minimal lainnya, 3) penataran dan penyegaran pamong belajar/penyelenggara, sumber belajar/guru dan tenaga teknis lainnya, 4) penyelenggaraan dan pelaksanaan evaluasi belajar, termasuk ujian, 5) pembimbingan, dan penyuluhan, dan evaluasi, 6) penyelenggaraan dan pelaksanaan lomba tiap jenis keterampilan, 7) pengadaan Surat Tanda Selesai Belajar dan Ijazah, penyusunan laporan pembinaan dan evaluasi kegiatan, 9) studi kasus survai, konsultasi, simposium, seminar, lokakarya, penataran, dan rapat kerja tiap program PLSM, dan 10) hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan program PLSM.

Selanjutnya pembinaan kursus ini dijabarkan dalam Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat. Di dalam keputusan ini ditegaskan bahwa pembinaan adalah usaha pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayan untuk merencanakan, mengatur, mengawasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

Pada saat itu, pembinaan terhadap kursus tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Pembinaan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, badan, kelompok, atau perorangan merupakan tanggung jawab Menteri”, ayat (2) “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri”.

Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 0151/U/1977 yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga dalam ruang lingkup tugas dan wewenang pembinaannya: 1) Bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan teknis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat; dan 2) Menyusun pola dasar pembinaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.

Fungsi dan Kegiatan Pembinaan Kursus tertuang dalam Kepmendikbud Nomor: 0150b/U/1981 seperti telah disebutkan di atas, disebutkan bahwa: “Untuk setiap kegiatan dimaksud petunjuk pelaksanaannya diatur oleh Dirjen Diklusepora.”

Selanjutnya Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: KEP-105/E/L/1990 menyebutkan bahwa Pembina adalah staf jajaran Depdikbud dalam hal ini Direktorat Jenderal Diklusepora (Ditjen Diklusepora) di tingkat pusat dan daerah.
Sejak terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional (terakhir dengan Keputusan Mendiknas Nomor 31 Tahun 2007) yang mewadahi terbentuknya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, maka pembinaan kursus yang tadinya dilaksanakan oleh Subdit Pendidikan Berkelanjutan pada Direktorat Pendidikan Masyarakat secara penuh menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

Secara konseptual Kursus didefinisikan sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri. Sedangkan Kelembagaan Pendidikan Nonformal adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi masyarakat, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembinaan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif, efisien, berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang lebih. Sehingga Pembinaan Kursus dan Kelembagaan adalah merupakan pembinaan terhadap kursus dan lembaga PNF melalui proses pembelajaran dan manajemen kelembagaan PNF sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki kompetensi dan berdaya saing di kancah pasar global.

VISI & MISI

V i s i
“Terwujudnya Insan Indonesia yang Terampil dan Profesional”
Dilandasi filosofi yang mengarah pada terbentuknya Indonesia yang kompetitif dalam menghadapi berbagai tantangan

M i s i
“Mewujudkan lnsan Indonesia yang Terampil dan memiliki Kepribadian Profesional”

TUJUAN

Mewujudkan Kursus dan Kelembagaan PNF yang bermutu dan berstandar nasional maupun internasional, sehingga mampu mewujudkan Insan Indonesia yang terampil memiliki kepribadian profesional.

TUGAS & FUNGSI
(Sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 31 tahun 2007)

Tugas
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan bertugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga dan Kelembagaan PNF melalui penyiapan kebijakan prosedur, norma, acuan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan kelembagaan
2. Penyiapan bahan perumusam standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan
3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kursus dan kelembagaan
4. Pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di pembinaan kursus dan kelembagaan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan terdiri dari:

1. Subdit Peningkatan Mutu Kursus
2. Subdit Pengembangan Informasi Kursus
3. Subdit Pengembangan Kelembagaan
4. Subdit Kemitraan
5. Sub Bagian Tata Usaha

PROGRAM POKOK

Program pokok Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan:

1. Peningkatan mutu, yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran kursus sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkompetensi, dan berdaya saing tinggi.
2. Pengembangan informasi, yaitu program yang ditujukan untuk mengembangkan informasi melalui berbagai media yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, lembaga kursus, dan dunia usaha/industri.
3. Pengembangan kelembagaan PNF, yaitu program yang ditujukan untuk mengembangkan lembaga PNF (Kursus, UPT/UPTD, PKBM, clan Lembaga pendidikan sejenis) sehingga memenuhi standar kelembagaan balk nasional maupun internasional.
4. Kemitraan, yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan dengan berbagai instansi balk pernerintah maupun nonpemerintah.

MITRA KERJA

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan melaksanakan Tupoksi secara terpadu dengan melibatkan berbagai organsasi mitra. Organisasi yang selama ini aktif bermitra adalah:

1. Himpunan Penyelenggara, Pelatihan, dan Kursus Indonesia (HIPKI)
2. Himpunan Seluruh pendidik dan Penguji Praktik Indonesia (HISPPI)
3. Persatuan Akupunkturis Seluruh Indonesia (PAKSI)
4. Ikatan Perangkai Bunga Indonesia (IPBI)
5. Ikatan Perancang Busana Indonesia (IPBI) Kartini
6. Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon “TIARAKUSUMA”
7. Ikatan Ahli Boga Indonesia (IKABOGA)
8. Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) “Melati”
9. Asosiasi Spa Indonesia (ASPT)
10. Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia (IPHI) “Pancawati”
11. Masyarakat Floristri Indonesia (MFI)
12. Badan Koordinasi Bahasa Mandarin
13. Himpunan Pengembangan Kepribadian Indonesia (HIMPRI)
14. Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI)
15. Persatuan Pengelola Usaha dan Pendidikan Makanan Khusus (P3MK)
16. Asosiasi Praktisi Kursus Para Profesi (APKPPI)
17. Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

LINTAS SEJARAH

Pembinaan kursus dilakukan sejak bulan April tahun 1976, yaitu sejak serah terima fungsi pembinaan kursus-kursus kejuruan/keterampilan sebagai program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar clan Menengah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah clan Olahraga (PLSOK) Departemen Pendidikan clan Kebudayaan.

Setahun berikutnya ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat, tanggal 24 Mei 1977. Sejak itu kursus-kursus kejuruan/keterampilan dikenal sebagai Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (PLSM atau Diklusemas).

Kepmendikbud tersebut menetapkan pembinaan PLSM dengan: (1) merencanakan berbagai jenis pendidikan, sasaran dan fungsinya; (2) mengatur pembakuan lembaga yang meliputi isi clan mutu pelajaran serta alat belajar mengajarnya; (3) merencanakan peningkatan mutu tenaga pembina/pamong belajar clan pengajarnya; (4) mengatur pembakuan dan tata cara penyelenggaraan ujian, penilaian clan ijazahnya; dan (5) mengatur dan mengawasi perizinan lembaga serta mengikuti perkembangannya.

Keputusan Mendikbud tersebut juga menetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah clan Olahraga dalam ruang lingkup tugas clan wewenang pembinaannya: (1) bertugas clan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan teknis PLSM secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat; clan (2) menyusun pola dasar pembinaan PLSM baik di Pusat maupun Daerah.

Selanjutnya pada tahun 1981 ditetapkan tiga buah Keputusan Mendikbud yang mengatur tentang kursus PLSM, yaitu; Nomor 0150a/U/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus PLSM; Nomor 01506,U/ 1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan P1eubiinaan Kursus dan Program PLSM, dan Nomor 0153/U/1981 tangga129 APH 1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus PLSM.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

Kepmendikbud Nomor 0150a/U/1981 antara lain menetapkan: Kursus PLSM hanya boleh diselenggarakan oleh seorang, sekelompok orang, dan badan hukum swasta. Program kursus PLSM dikelompokkan ke dalam sepuluh rumpun pendidikan (kerumahtanggaan, kesehatan, keolahragaan, pertanian, hmonsan, kerajinan dan industri, teknik dan perambahan, jasa, bahasa, khusus, setiap rumpun mencakup berbagai jenis pendidikan, dan setiap jenis pendidikan iptt dikembangkan pada tingkat/jenjang dasar, terampil, mahir. Kurikulum, sejauh belum ada kurikulum nasional dapat dilaksanakan kurikulum kursus. Ujian terdiri atas ujian lokal kursus dan ujian nasional. Untuk memantapkan kerjasama dengan badan/lembaga di luar kursus dibentuk organisasi kursus, wrimber belajar, dan penguji.

Keberadaan organisasi tersebut kemudian dalam Keputusan Direktur Jkwderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-105/ E/L/ 1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Diklusemas disebut organisasi mitra pendidikan Masyarakat. Organisasi mitra tersebut dibentuk oleh masyarakat berdasarkan keahlian/profesi, meliputi: Himpunan Penyelenggara Kursus, Himpunan Sumber Belajar dan Penguji ujian nasional kursus, dan Ikatan Keterampilan sejenis yang menghimpun para ahli keterampilan dan para lulusan kursus yang sejenis.

Keputusan Mendikbud Nomor 0150b/U/1981 antara lain menetapkan: pembinaan kursus dan program PLSM adalah tuntunan dan bimbingan edukatif yang terarah bagi kursus dan program PLSM; Kegiatan pembinaan antara lain pembakuan kurikulum dan silabus, pengadaan buku pelajaran, pedoman dan petunjuk, penataran dan penyegaran pamong belajar/penyelenggara, sumber belajar/guru dan tenaga teknis lainnya, penyelenggaraan evaluasi belajar/ujian, penyelenggaraan lomba tiap jenis keterampilan, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Mewajibkan kursus PLSM mendaftarkan pada Depdikbud, mengikuti Rencana pelajaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Depdikbud, menggunakan tenaga sumber belajar/guru yang berhak dan berwenang dalam mata pelajaran yang bersangkutan; melarang kursus PLSM menyelenggarakan kursus-kursus dan ujian luar negeri serta ujian tanpa izin Depdikbud; pembinaan terhadap kursus dibantu oleh konsorsium rumpun pendidikan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan konsorsium ini, Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor IREP-105/E/L/1990 menjelaskan subkonsorsium yang tugasnya adalah memikirkan, menelaah, dan merumuskan program pembinaan kursus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan; dan anggota subkonsorsium adalah anggota nrsyarakat dari unsur pengelola pendidikan, sumber belajar, pengguna tenaga hasil kursus, dan tenaga ahli, serta unsur pemerintah.

Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981 antara lain menetapkan: Syarat-syarat izin kursus adalah bukti diri pendiri/penyelenggara atau salinan akte notaris badan hukum penyelenggara, salinan kurikulum/silabi, keterangan tentang lokasi kursus, daftar fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki, daftar penyelenggara, pemimpin/penanggungjawab dan sumber belajar/tenaga pendidik serta riwayat hidupnya, dll; Permohonan izin kursus diajukan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya untuk dilakukan pengecekan dan pengamatan; Permohonan izin dan rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi untuk dipertimbangkan; Bila permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi menerbitkan surat izin kursus yang bersangkutan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembinaan kursus disesuaikan dengan lahirnya peraturan perundangan-undangan baru atau peraturan lama yang tidak bertentangan dengan peraturan baru clan kepentingan nasional atau masih relevan dan belum dicabut. Peraturan baru yang menjadi acuan pokok pembinaan kursus clan pengembangan kursus ke masa depan adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional clan Peraturan Pemerintah yang telah clan akan ditetapkan kemudian serta peraturan lain di bawahnya. Disamping itu, pembinaan clan pengem-bangan kursus diupayakan dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni clan budaya serta kebutuhan masyarakat akan pembangunan di bidang pendidikan clan ikut berperan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengentaskan kemiskinan clan mengurangi pengangguran dengan memberikan bekal sesuai kebutuhan mereka.

Peran tersebut sesuai dengan UU Sisdiknas pasal 26 ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa lembaga kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan; keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penjelasan pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa: Kursus clan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi. pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus clan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi clan akreditasi yang bertaraf nasional clan internasional.

RUANG LINGKUP PEMBINAAN

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kursus meliputi:

1. Penataan perizinan kursus
2. Pembakuan dan pengembangan kurikulum
3. Pengembangan jenis-jenis pendidikan
4. Standarisasi kursus
5. Pengembangan sistem pengujian
6. Akreditasi kursus
7. Pembinaan organisasi mitra dan konsorsium/subkonsorsium
8. Pemanfaatan sumber potensi masyarakat
9. Pengembangan sistem informasi

Sasaran pembinaan dan pengembangan kursus meliputi:

1. Pengelola/penyelenggara kursus
2. Tenaga pendidik/instruktur
3. Penguji (praktik dan/atau lisan)
4. Konsorsium/subkonsorsium
5. Organisasi profesi/mitra

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pemerintah dalam pembinaan clan pengembangan kursus didasarkan pada 3 (tiga) tema kebijakan Departemen Pendidikan Nasional.

1. Pemerataan dan Perluasan Akses
1. Perluasan kursus yang berorientasi pada kecakapan hidup di pedesaan
2. Penyediaan beasiswa pada peserta didik yang tergolong kurang beruntung secara bertahap dalam rangka pemerataan pendidikan
3. Pemberdayaan clan fasilitasi kepada UPT/UPTD dalam pengembangan model kursus yang berorientasi pada kecakapan hidup
4. Perluasan pendidikan kecakapan hidup bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal
5. Perluasan dan peningkatan kerjasama dengan berbagai mitra clan instansi terkait
6. Intensifikasi sosialisasi dan promosi kursus melalui berbagai media dalam rangka perluasan kursus yang berorientasi kecakapan hidup
2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing
1. Pengembangan dan penetapan Standar Nasional Kursus bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai dasar untuk peningkatan kapasitas pengelola, peningkatan sumber daya kursus dan kelembagaan, akreditasi lembaga dan program, serta upaya penjaminan mutunya
2. Pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui ujian nasional yang dilakukan oleh BSNP dan atau lembaga yang telah terakreditasi
3. Pelaksanaan penjaminan mutu melalui proses analisa yang sistematis terhadap hasil evaluasi bekerjasama dengan organisasi profesi, ahli, praktisi clan user
4. Pelaksanaan akreditasi lembaga dan/atau program yang mengacu pada standardisasi nasional pendidikan (dilakukan oleh BAN PNF)
5. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha / kerja dalam rangka pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi
6. Pelaksanaan penataan perizinan pendirian kursus dengan memperansertakan organisasi profesi terkait
3. Governance, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
1. Program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergi untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan
2. Perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran stakeholder yang lebih luas
3. Kebijakan perwujudan tata kelola dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal, pengawasan masyarakat serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan
4. Penguatan pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam pengembangan kursus dan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas tenaga dan penguatan organisasi mitra
5. Pengembangan informasi teknologi komunikasi yang cepat dan mudah di akses masyarakat