Untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, maka berbagai program trus dibuat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi saat ini. Bahkan pada tahun 2011 pihak Kemenag Provinsi Jambi akan melakukan akreditasi semua madrasah secara berangsur-angsur sesuai dengan dana yang adaa.

Menurut Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi, melalui Kasi Kelembagaan Bidang Mapenda, Zostavia, SAg bahwa saat ini Kemenag memiliki 927 madrasah baik negeri maupun swasta. Makanya mulai tahun 2011 pihaknya mulai membenahi madrasah dengan melakukan akreditasi.

“Untuk 2011 kita focus pada akreditasi madrasah dan bekerjasama dengan Badan Akreditasi Provinsi (BAP). Ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan mutu madrasah agar bisa bersaing dengan lulusan umum lainnya mulai dari RA, MTS hingga MA,” sebut Zostavia saat ditemui, kemarin.

Dikatakan Zostavia bahwa pihaknya mengharapkan agar akreditasi madrasah ini bisa selesai dilakukan pada tahun 2014. Tetapi akreditasi tidak bisa dilakukan secara bersamaan, tetapai akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang dianggarkan. “Memang harus diakui bahwa manajemen madrasah perlu pembenahan dan inilah salah satu caranya,” jelasnya.

Lalu apa yang akan dilakukan Kemenag Provinsi Jambi, Zostavia mengatakan untuk kedepan pihaknya akan melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap rencana akreditasi madrasah ini. Tujuannya agar pihak madrasah siap dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga mutu madrasah bisa ditingkatkan.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011
Download Latihan Soal Tes Bakat Skolastik

“Menjelang 2014 ini kita bertugas dan berkewajiban membina dan mensosialisasikan dalam rangka persiapan akreditasi madrasah. Akreditasi ini untuk menilai bagaimana kelayakan madrasah dalam memenuhi 8 standar pendidikan nasional. Selain itu kita juga bertugas peningkatan mutu, perluasan akases dan peningkatan tata kelola dan manajemen madrasah,” akunya.

Namun demikian sebelum dilakukan kegiatan akreditasi, pihak Kemenag Provinsi Jambi mengharapkan agar semua sekolah mempersiapkan diri. Hal tersebut dilakukan agar saat akreditasi mendapatkan nilai yang memuaskan menuju madrasah yang bermutu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiknas Dodi Nandika memastikan hasil evaluasi seluruh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) akan keluar Desember 2010 mendatang. Selanjutnya, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) akan membuat kebijakan baru berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Dodi menjelaskan, awalnya pemerintah tidak pernah memiliki niat untuk membentuk BAN PT yang anggotanya hanya dari perguruan tinggi negeri (PTN) saja. Namun saat ini, perwakilan dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) juga ada.

“Dalam hal ini tidak ada diskriminasi. Tetapi kita berupaya untuk menghargai usulan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi). Bukan tidak ada. Hanya sekarang ini jumlahnya terlalu minoritas. Nantinya akan lebih proporsional,” ujar Dodi disela-sela Seminar Nasional Otonomi Daerah dan Implementasinya dalam Pendidikan di Bogor, Sabtu (20/11).

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011
Download Latihan Soal Tes Bakat Skolastik

Diakui, Kemdiknas juga menyadari bahwa BAN PT perlu diperbaiki. Tidak hanya BAN PT juga BAN Sekolah dan Madrasah (BAN SM) dan BAN Pendidikan Non Formal (BAN PNF). Setiap assesor diharapkan sesuai dengan bidang keilmuannya. Terutama saat menilai PTS harus memahami karakter swasta tersebut. “Dalam menangani masalah ini tidak mudah. Mendiknas juga memahami dan sudah meminta review BAN.Saya optimis dalam 1 bulan lagi akan keluar hasil review tersebut,” lanjut Dodi.

Lebih lanjut Dodi menambahkan, hasil review akan komprehensif. Tidak hanya keterwakilan anggotanya, melainkan juga program, kelembagaan, dan sumber daya manusia, termasuk keanggotanya. “Hasil review tersebut nantinya akan dibuat kebijakan baru oleh menteri,” lanjutnya.

Sekitar 45 perguruan tinggi swasta (PTS) atau 40 persen dari 114 PTS di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini kondisinya tidak sehat karena kekurangan mahasiswa.

Data Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V DI Yogyakarta menunjukkan, jumlah mahasiswa di setiap PTS tak sehat itu kurang dari 120 orang. Empat PTS di antaranya sudah tidak aktif karena sudah tidak mempunyai mahasiswa lagi.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

“Jumlah mahasiswa kurang dari jumlah ideal berdampak pada turunnya kualitas pembelajaran di PTS itu,” ujar Koordinator Kopertis Wilayah V DI Yogyakarta Budi Santosa Wignyosukarto di Yogyakarta, Rabu (21/4/2010).

Banyaknya perguruan tinggi tidak sehat menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan tinggi. Selain itu, banyaknya PTS tak sehat juga memboroskan subsidi pemerintah dan sumber daya dosen.

Perguruan tinggi swasta di Indonesia tumbuh subur dan jumlahnya saat ini mencapai 3.017 institusi, mulai dari akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Namun, melonjaknya jumlah perguruan tinggi swasta tersebut justru menimbulkan persoalan baru karena kualitas pendidikan yang ditawarkan masih memprihatinkan.

Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTSI) di Jakarta, Selasa (20/4/2010), mengatakan, terus melonjaknya jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) baru yang tiap tahun bisa mencapai 100-200 institusi terjadi karena pemerintah mudah memberikan izin. Pada kenyataannya, banyak PTS yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengabaikan standar kualitas.

APTISI, kata Suharyadi, sudah berkali-kali meminta pemerintah untuk membatasi jumlah PTS. Pemerintah juga diminta untuk mengevaluasi keberadaan PTS sehingga mendapatkan data akurat antara PTS yang masih layak untuk berkegiatan dan yang harus ditutup.

“Kehadiran PTS yang tidak memenuhi standar kualitas hanya akan menambah beban bangsa, apalagi saat ini Indonesia menghadapi meningkatnya pengangguran intelektual yang disumbang oleh perguruan tinggi,” ujar Suharyadi.

Sementara itu, Budi Djatmiko selaku pengurus bidang organisasi APTSI mengatakan, di dalam kebijakan pemerintah masih terlihat dikotomi antara pendidikan tinggi swasta dan negeri. “Kemajuan pendidikan tinggi lebih diutamakan untuk PTN, sedangkan yang swasta dimarjinalkan dengan minimnya dukungan, baik dari segi pendanaan maupun peningkatan kualitas,” katanya.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

Fenomena yang juga meresahkan kalangan PTS, kata Budi, antara lain penyelenggara PTN jorjoran dalam penerimaan mahasiswa baru, termasuk juga dalam program diploma. Selain itu, PTN juga mulai lebih tertarik untuk membuka program studi yang diminati masyarakat.

“Seharusnya PTN juga berkomitmen untuk membuka program studi yang langka yang tidak diminati pasar. Tetapi, keberadaan ilmu itu dibutuhkan bangsa ini untuk maju pada masa depan,” ujar Budi.

Perguruan tinggi swasta di Indonesia jumlahnya naik pesat dan saat ini mencapai 3.017 institusi, mulai dari akademi, sekolah tinggi, institut, hingga universitas. Namun, melonjaknya jumlah perguruan tinggi swasta belum diiringi kualitas yang memadai.

Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), di Jakarta, Selasa (20/4), mengatakan, melonjaknya perguruan tinggi swasta (PTS) bisa mencapai 200 institusi setiap tahun. ”Ini akibat mudahnya pemerintah memberi izin. Namun, pada kenyataannya, banyak PTS yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengabaikan standar kualitas,” ujar Suharyadi, yang juga Rektor Universitas Mercu Buana, Jakarta. Tahun 2006/2007 misalnya ada 2.556 PTS, sedangkan tahun 2007/2008 naik menjadi 2.596 PTS.

Suharyadi mengatakan, Aptisi sudah berkali-kali meminta kepada pemerintah agar membatasi jumlah PTS. Pemerintah juga diminta untuk mengevaluasi keberadaan PTS sehingga diketahui mana PTS yang masih layak untuk beroperasi dan mana yang harus ditutup.

Kehadiran PTS yang tidak memenuhi standar kualitas, kata Suharyadi, hanya akan menambah beban bangsa. Apalagi, saat ini, Indonesia menghadapi meningkatnya pengangguran intelektual yang sebagian disumbang perguruan tinggi.

Terjadi dikotomi

Budi Djatmiko, pengurus Bidang Organisasi Aptisi, menambahkan, dalam kebijakan pemerintah masih terlihat dikotomi antara pendidikan tinggi swasta dan negeri. Kemajuan pendidikan tinggi lebih diutamakan untuk PTN, sedangkan yang swasta minim dukungan, baik dari segi pendanaan ataupun peningkatan kualitas.

Fenomena yang juga meresahkan kalangan PTS, kata Budi, adalah penyelenggara PTN jor-joran dalam penerimaan mahasiswa baru, termasuk juga dalam program diploma. Selain itu, PTN juga mulai lebih tertarik untuk membuka program studi yang diminati masyarakat.

”Seharusnya PTN itu juga berkomitmen untuk membuka program studi yang langka dan tidak diminati pasar. Namun, keberadaan ilmu itu dibutuhkan bangsa ini untuk maju pada masa depan,” ujar Budi.

Suyatno, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Jakarta, menambahkan, pemerintah tidak bisa begitu saja memberikan izin PTS baru, lalu tidak peduli apakah institusi itu akan hidup atau mati di tengah persaingan antara PTS dan PTN. Kemajuan bangsa pada masa depan juga tecermin dari kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang sebagian besar disumbang PTS.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

Wibisono Hardjopranoto, Rektor Universitas Surabaya, mengatakan, negara ini juga mesti mendukung tumbuhnya filantropi pendidikan dengan memberikan keringanan pajak kepada pihak yang peduli pada pendidikan. Dengan demikian, pengusaha papan atas yang ingin terlibat dalam pendidikan tidak mesti berlomba-lomba mendirikan institusi pendidikan tinggi sendiri.

Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta, yang menghimpun 21.000 yayasan, meminta pemerintah bersikap adil atas segala peraturan dan perlakuan yang selama ini meresahkan mereka.

Peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan pendidikan dinilai telah membatasi perguruan swasta, bahkan ada kecenderungan dihilangkan. Demikian refleksi dan pernyataan sikap Badan Musyawarah Perguruan Swasta pada Musyawarah Kerja Nasional ke-3 BMPS di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (18/5/2010).

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

Musyawarah itu dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Dodi Nandika dan Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang.

Ratusan program studi yang terdapat di 244 perguruan tinggi swasta dengan total 839 program studi yang dijalankan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi tidak terakreditasi. Untuk itu, PTS perlu segera berbenah.

Data Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Wilayah X yang mencakup empat wilayah provinsi itu menunjukkan hanya 325 program studi yang sudah terakreditasi.

”Untuk di Sumatera Barat ada sekitar 100 program studi yang belum terakreditasi,” kata Yumarlis Yunus, Kepala Bagian Akademik Kopertis Wilayah X, Senin (7/6). Total perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat tercatat 106 buah yang keseluruhannya menjalankan 426 program studi.

Menurut Yumarlis, semua program studi yang kini dijalankan itu sudah harus terakreditasi tahun 2012. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

”Jika tidak terakreditasi, perguruan tinggi swasta tidak boleh menerbitkan ijazah,” kata Yumarlis Yunus.

Ia menambahkan, sejauh ini wewenang dan tanggung jawab Kopertis Wilayah X sebatas menyosialisasikan dan mengingatkan soal ketentuan tersebut.

Pasalnya, imbuh Yumarlis, keputusan soal akreditasi perguruan tinggi menjadi wewenang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Ia menambahkan, selain aturan soal akreditasi itu, pada 2012 mendatang semua dosen juga diwajibkan sudah melewati jenjang pendidikan strata dua dan kewajiban untuk memiliki setidaknya enam dosen tetap. Itu sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Yumarlis mengatakan, saat ini di Sumatera Barat masih terdapat sejumlah perguruan tinggi yang belum mengindahkan aturan soal tersebut. ”Karena itulah, kami minta agar dosen-dosen yang masih S-1 supaya segera studi lanjut,” ujarnya.

Dipersoalkan

Sementara itu, status Politeknik Kesehatan Siteba Padang dengan program studi Kebidanan, Teknik Elektromedik, dan Fisioterapi di bawah Lembaga Persekutuan Pencinta Pendidikan, yang hingga Senin itu belum lagi diperpanjang izin operasionalnya, kembali dipersoalkan LBH Padang.

Menurut koordinator Divisi Pendampingan Kasus dan Paralegal LBH Padang Poniman Agusti, penyelenggara pendidikan itu telah melakukan kebohongan terhadap publik dengan tetap memasang iklan di sejumlah media dengan Surat Keputusan Mendiknas No 212/D/O/2006 yang sebetulnya masa berlakunya habis pada 2008, tetapi belum lagi diperpanjang.

”Jadi, itu adalah kebohongan terhadap publik dan orangtua mahasiswa juga kami minta menyadari ini. Sementara wisuda angkatan pertama sudah mau digelar pada 19 Juni dan Sabtu (5/6) kemarin sudah yudisium,” kata Poniman.

Kopertis X, lewat Yumasril, membenarkan bahwa izin operasional itu sudah habis dan belum diperpanjang lagi serta wisuda yang tidak mungkin dilangsungkan jika izin operasional belum diperpanjang.

Tetap wisuda

Akan tetapi, Ketua Lembaga Persekutuan Pencinta Pendidikan Kesehatan Lamizar Yoena mengatakan, wisuda tetap akan digelar bulan Juni.

Ia menyebutkan, persoalan yang menimpa lembaganya hanyalah soal yang tidak terlalu besar sekalipun ia mengakui jadwal wisuda hingga kini sudah molor dua bulan dari waktu yang sebelumnya dijanjikan.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

Sebelumnya diberitakan, ratusan mahasiswa Politeknik Kesehatan Siteba Padang dari program studi Kebidanan, Teknik Elektromedik, dan Fisioterapi yang berdiri di bawah Lembaga Persekutuan Pencinta Pendidikan Kesehatan semakin tidak jelas kepastian statusnya.

Izin operasional politeknik tersebut belum bisa diperpanjang karena saat ini tengah terjadi perubahan sistem kerja.

Kalau saja pengajuan perpanjangan izinnya sudah dilakukan, tetap saja saat ini belum bisa di proses karena ada perubahan sistem.

Sebanyak 25 persen dari 327 perguruan tinggi swasta atau PTS yang ada di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam berkualitas buruk. Hal itu menjadi salah satu faktor banyaknya calon mahasiswa yang memilih kuliah di perguruan tinggi negeri daripada di PTS.

”Masih ada rektor di sebuah PTS yang hanya lulusan strata 1 (S-1). Selain melanggar peraturan, hal itu menjadi indikasi buruknya kualitas PTS tersebut,” kata Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Sumut dan NAD Zainuddin di Medan, Minggu (8/8).

Dia menjelaskan, baru sekitar 35 persen PTS di Sumut dan NAD yang kualitasnya bagus, sementara 40 persen PTS berkualitas sedang. Itu berdasarkan kajian yang dilakukan Kopertis I Sumut dan NAD.

Ukuran bagus tidaknya sebuah PTS dilihat dari tiga faktor. Pertama, manajemen PTS. Rektor, direktur, dekan, dan dosen setidaknya telah mengantongi ijazah pascasarjana (S-2). Para dosen harus memiliki jabatan fungsional sebagai dosen, bukan asal orang yang bisa mengajar mahasiswa.

Kedua, kurikulum yang diajarkan kepada mahasiswa sesuai dengan kurikulum program studi. Hal ini dibarengi dengan proses belajar-mengajar secara tatap muka minimal lima kali dalam sepekan. Ketiga, kampus PTS harus memiliki ruang belajar, perpustakaan, dan laboratorium yang memadai.

”PTS yang buruk adalah PTS yang hanya memiliki dosen lulusan S-2 kurang dari 10 persen, fasilitas kampusnya tidak memadai, dan mahasiswanya hanya bertemu dosen seminggu sekali atau dua kali,” kata Zainuddin.

Kualitas PTS yang belum memenuhi standar itu, lanjut Zainuddin, memunculkan kesan bahwa PTS lebih buruk daripada PTN. Akibatnya, banyak orangtua dan calon mahasiswa berburu kursi di PTN. Untuk itu, Zainuddin mengusulkan agar PTS berbenah diri daripada sibuk memprotes sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Sumut Bahdin Tanjung mengeluhkan cara PTN menjaring mahasiswa baru. PTN-PTN itu membuka pendaftaran melalui berbagai jalur dan gelombang sehingga menyulitkan PTS untuk mendapatkan mahasiswa baru.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

Dia mengusulkan agar PTN tidak terlalu berorientasi pada keuntungan materi dalam penerimaan mahasiswa baru. PTN sebaiknya fokus pada upaya peningkatan intelektual sivitas akademika kampus melalui penelitian dan penjaringan mahasiswa pascasarjana.

Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Hendarman mengungkapkan, banyak keluhan seperti keluhan Bahdi yang sampai ke Dirjen Dikti.

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyatakan diri menolak badan akreditasi nasional (BAN) sebagai satu-satunya lembaga yang memproses akreditasi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. APTISI akan menggelar deklarasi penolakan tersebut di Jakarta, Jumat (12/8/2010).

Ketua APTISI Suharyadi menegaskan, permasalahan tersebut sudah sedemikian kompleks dan dinilai terlalu merugikan pihak perguruan tinggi. “Pada dasarnya dengan BAN yang dulu kami tidak terlalu banyak protes dan mengalami resistensi karena saling mengerti kondisi di lapangan,” ujar Suharyadi kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (12/8/2010).

Saat ini, reakreditasi yang diinginkan oleh BAN kepada perguruan tinggi dinilai tidak masuk akal. Banyak kriteria yang sangat memberatkan para pengelola perguruan tinggi karena dinilai seperti tidak tahu kondisi di lapangan.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

“Mereka ingin kami masuk dalam world class of university berdasarkan akreditasi seperti Eropa atau AS dan lain-lainnya, tetapi tidak mau melihat kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan,” kata Rektor Universitas Mercu Buana (UMB) ini.

Suharyadi menandaskan, terlihat jelas ada tendensi arogasi kekuasaan dalam persoalan ini. Seharusnya, kata dia, fungsi BAN adalah membantu memotivasi kami melakukan perbaikan-perbaikin untuk lebih maju.

“Jangan sampai terjadi penuruan akreditasi yang cukup tajam. Sekarang, yang dulunya A kini harus memperbaiki diri karena banyak yang turun,” tukasnya.

Perguruan tinggi swasta merasa dirugikan dengan standar akreditasi yang diberlakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi saat ini. Standar akreditasi yang diterapkan saat ini dinilai mengacu pada perguruan tinggi berkelas dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) Suharyadi di Jakarta, akhir pekan lalu. APTSI yang mewadahi sekitar 3.000 perguruan tinggi swasta (PTS) menolak keberadaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai satu-satunya badan akreditasi nasional bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Suharyadi menyampaikan, semakin sulit bagi perguruan tinggi swasta untuk mencapai standar akreditasi A karena BAN-PT memakai standar yang mengacu pada perguruan tinggi berkelas dunia. Hal itu bertolak belakang dengan kondisi kebanyakan PTS di Indonesia, terutama di daerah.

Jika akreditasi program studi di perguruan tinggi negeri dan PTS yang lalu bisa mencapai 24 persen dari program studi yang diakreditasi, beberapa tahun belakangan ini menurun drastis hanya 8 persen. Penurunan hasil akreditasi itu pun dinilai tidak obyektif dan tidak transparan karena perguruan tinggi justru merasa kinerjanya semakin membaik.

Budi Djatmiko, Ketua Organisasi APTSI Pusat yang juga Ketua APTSI Jawa Barat, mengatakan, naiknya standar akreditasi perguruan tinggi belum didukung dengan pranata atau bantuan peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta dari pemerintah. Dengan standar akreditasi saat ini, semakin sulit bagi PTS kecil di daerah mendapatkan akreditasi C.

”Kalau BAN-PT tetap seperti sekarang, perguruan tinggi besar saja yang hanya bisa diakreditasi. Padahal, perguruan tinggi swasta di daerah dibutuhkan masyarakat dengan biaya kuliah yang terjangkau,” ujar Budi.

Download Soal dan Pembahasan

Download Soal-soal UN 2010
Download Pembahasan Soal UN 2010
Download Soal-soal SNMPTN 2010
Download Pembahasan Soal Snmptn 2010

Download Latihan Soal

Download Latihan Soal UN SMA / MA 2011
Download Latihan Soal UN SMP / MTs 2011
Download Latihan Soal UASBN SD / MI 2011
Download Latihan Soal UN SMK 2011
Download Latihan Soal SNMPTN 2011

Suharyadi mengatakan, sulit mengandalkan BAN-PT karena ada sekitar 150.000 program studi, yang baru 50 persen diakreditasi.

”Kami meminta supaya Mendiknas mengizinkan adanya badan akreditasi perguruan tinggi selain BAN-PT,” kata Suharyadi.

Wibisono Hardjopranoto, Rektor Universitas Surabaya, mengatakan, Filipina memiliki sekitar lima badan akreditasi perguruan tinggi.